**Damai Hari Lubis-Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212**
Menilik dari lambangnya, yang menggambarkan padi sebagai simbol, terlihat jelas filosofi yang mendasarinya: “jangan lupakan isi perut partai.” Tentu saja, yang diutamakan adalah kesejahteraan para pengurus, baru kemudian masyarakat simpatisan.
Melihat gejala-gejala Muhaimin merapat ke KIM, ada kemungkinan bahwa ia khawatir partainya akan dirampok oleh sinyal vokal PBNU yang mengklaim PKB sebagai milik NU. Apalagi, kita sudah melihat contoh Airlangga Hartarto yang dipaksa mundur di tengah jalan, kabarnya karena 11 pelanggaran atau dugaan kejahatan yang ia buat.
Lalu, apakah Muhaimin juga memiliki kesalahan yang serupa? Ini menjadi pertanyaan besar, terutama karena ia dibiarkan menjadi cawapres Anies setelah keluar dari KPK. Berbeda dengan Airlangga, yang baru saja menunjukkan ketertarikan kepada Anies, langsung dipanggil Kejagung dan segera merapat ke KIM—kelompok partai yang diarahkan oleh cawe-cawe Jokowi.
Bagaimana dengan PKS? Apakah para petingginya, setelah Pilpres, juga sudah terendus kenakalannya, sehingga mereka pun segera meninggalkan Anies?
Semua ini tampak tanpa kepastian hukum dan tanpa keadilan.
Meskipun peristiwa-peristiwa ini terlihat jelas, semuanya tetap samar-samar karena terselubung dalam permainan politik.
Kejelasan hanya akan muncul jika ada paksaan untuk membuka, jika rakyat menggunakan kedaulatan mereka dengan turun bersama-sama. Karena keadilan sejati adalah untuk melindungi kepentingan rakyat, bukan demi kelanggengan kolonialisasi oligarki, yang hanya menguntungkan segelintir penguasa partai politik dan kelompok kecil pengusaha besar.
Apakah sudah saatnya menerapkan prinsip Salus populi suprema lex esto?
