Dalam kepemimpinan, ada satu kebajikan yang sering diremehkan: kemampuan mendengar. Padahal, bagi seorang pemimpin—terlebih seorang presiden seperti Prabowo Subianto—mendengar justru jauh lebih penting daripada sekadar pandai berbicara. Negara ini sudah terlalu lelah dengan pidato panjang, janji berlapis, dan slogan bombastis yang tak pernah benar-benar turun ke tanah. Dari situlah istilah omon-omon lahir: banyak bunyi, minim makna.
Mendengar bukan sikap pasif. Ia adalah kerja intelektual dan moral. Mendengar rakyat berarti membuka diri pada kritik, keluhan, bahkan kemarahan. Tidak semua suara nyaman, tetapi justru di sanalah kebenaran sering bersembunyi. Pemimpin yang alergi kritik akan sibuk berbicara untuk membenarkan diri, bukan untuk memperbaiki keadaan.
Ada perbedaan besar antara pemimpin yang banyak omong karena ingin didengar, dan pemimpin yang banyak mendengar agar bisa bertindak tepat. Yang pertama melahirkan ilusi kerja; yang kedua melahirkan kebijakan. Seperti kata Epictetus:
“We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.”
Dalam konteks kekuasaan, kutipan ini bukan sekadar nasihat etika, melainkan peringatan politik. Kekuasaan yang tidak mau mendengar akan cepat kehilangan sentuhan realitas. Ia merasa benar karena dikelilingi tepuk tangan, bukan karena diuji oleh kenyataan.
Prabowo berada di titik krusial: harapan publik besar, tetapi kecurigaan juga tak kecil. Jalan untuk menjembatani keduanya bukan dengan retorika berapi-api, melainkan dengan kesediaan mendengar—pada petani yang lahannya terdesak, buruh yang upahnya tertinggal, akademisi yang resah pada arah demokrasi, dan rakyat biasa yang tak pernah masuk ringkasan laporan kekuasaan.
Karena pada akhirnya, mendengar membuat pemimpin lebih pintar daripada banyak bicara. Seperti diingatkan Nelson Mandela:
“When people are listened to, they feel respected—and respect is the foundation of leadership.”
Tanpa mendengar, kebijakan hanya akan menjadi monolog kekuasaan. Dengan mendengar, kepemimpinan berubah menjadi dialog kebangsaan. Dan hanya dari dialog itulah, negara bisa bergerak—bukan dengan omon-omon, tetapi dengan kerja yang nyata.
