Namun kini, publik bertanya balik: Mengapa Prabowo justru mengangkat kembali Bahlil sebagai Menteri ESDM di Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029?
Oleh: Damai Hari Lubis – Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212
Jujur, penulis terinspirasi untuk membuat artikel ini dari sepotong video di kanal YouTube rekan aktivis pejuang, Edy Mulyadi. Video tersebut membahas sambutan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar pada Kamis, 12 Desember 2024, di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengaku pernah bingung dengan keputusan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang memilih Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurut Prabowo, Bahlil bukan lulusan universitas bergengsi seperti Stanford, Berkeley, Harvard, atau institusi serupa di Inggris.
Namun kini, publik bertanya balik: Mengapa Prabowo justru mengangkat kembali Bahlil sebagai Menteri ESDM di Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029?
Pernyataan Prabowo soal latar belakang pendidikan Bahlil tampaknya menyiratkan kritik terhadap keputusan Jokowi di masa lalu. Apakah itu berarti Prabowo hendak menggambarkan Bahlil sebagai figur yang “tidak berkualitas”? Namun, kenyataannya, Bahlil terbukti piawai dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri ESDM.
Jika demikian, publik merasa bingung. Apakah pernyataan Prabowo tersebut mencerminkan inkonsistensi atau ada alasan lain di balik keputusan politiknya? Apalagi, sebagai Presiden RI, Prabowo semestinya telah memperoleh legitimasi penuh, baik secara de jure maupun de facto, setelah bergabung dengan Jokowi pasca-Pilpres 2019.
Namun hingga kini, publik melihat Prabowo seolah masih “diarahkan” oleh Jokowi untuk mempertahankan sosok Bahlil. Pertanyaannya: Seriuskah Presiden Prabowo, yang kini sudah menjadi RI-1, masih mau diintervensi oleh Jokowi?
Hal ini memunculkan pertanyaan lebih lanjut: Mengapa seorang Presiden RI tampak sungkan terhadap seorang mantan presiden yang dalam perjalanan kepemimpinannya menyisakan begitu banyak kontroversi, termasuk dugaan kebohongan publik? Apakah ada sesuatu di masa lalu yang membuat Prabowo merasa terikat pada Jokowi?
Publik pun bertanya-tanya, hingga kapan Prabowo akan mengikuti keinginan Jokowi, termasuk kemungkinan memberikan karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka di masa depan?
Jika ada asumsi bahwa keputusan ini didasarkan pada teori balas budi, maka teori tersebut justru keliru. Sebab, sejatinya, Prabowo memiliki jasa besar kepada Jokowi. Pada periode 2019-2024, Prabowo rela mengorbankan posisi oposisi politiknya demi menjaga stabilitas pemerintahan Jokowi.
Selain itu, banyak fakta yang memperkuat kritik terhadap kepemimpinan Jokowi, mulai dari dugaan penggunaan ijazah palsu hingga tindakan hukum yang sering kali mengandalkan diskresi politik yang bersifat sewenang-wenang. Dengan semua ini, jika Prabowo tidak bergabung dengan Jokowi pada 2019, sangat mungkin tekanan terhadap Jokowi untuk impeachment bisa meningkat, meski berisiko memicu kekacauan politik.
Namun demikian, gaya kepemimpinan setiap individu tentu berbeda. Saat ini, publik melihat beberapa langkah kebijakan Prabowo selama menjabat sebagai Presiden RI ke-8 cukup mengesankan. Misalnya, kenaikan gaji guru honorer, peningkatan upah buruh, serta evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti PIK 2 di Tangerang-Serang, Banten.
Dengan catatan bahwa kebijakannya tetap berpijak pada prinsip-prinsip rule of law, diyakini Prabowo akan terus mendapatkan dukungan luas lintas SARA dari mayoritas masyarakat Indonesia.
