Oleh: Malika Dwi Ana(MDA)
Presiden Prabowo Subianto tampaknya sangat ingin dikenang sebagai pembawa perdamaian dunia. Pidatonya yang menggebu di Sidang Umum PBB, berjanji mengirim 20.000 pasukan perdamaian, penandatanganan Charter Board of Peace di Davos, hingga pernyataan kontroversial “perdamaian datang bila semua menjamin keamanan Israel” — semuanya dibungkus citra heroik seorang pemimpin yang berani mengambil peran di panggung global.
Namun, di balik kemasan itu, semakin terang bahwa ambisi legacy perdamaian justru menjadi celah kelemahan terbesar. Bukan karena niat buruk, melainkan karena lengah — atau mungkin sengaja memilih untuk tidak melihat ke belakang layar.
Board of Peace (BoP) yang digagas Donald Trump bukanlah forum perdamaian multilateral biasa. Struktur organisasi ini memberikan hak veto mutlak kepada Trump sebagai ketua, sementara Israel duduk sebagai anggota, sedangkan Otoritas Palestina nyaris tanpa suara signifikan. Video kritik yang kini beredar luas mengungkap narasi yang lebih gelap: BoP bukan sekadar badan pengawas pasca-perang Gaza, melainkan instrumen awal bagi tatanan global governance di mana Palestina tidak lagi menjadi negara berdaulat, melainkan wilayah yang dikelola seperti proyek korporasi.
Dalam visi itu, Trump dan lingkaran bisnisnya — termasuk menantu Jared Kushner — berperan sebagai “CEO global”. Gaza tidak lagi tanah air rakyat Palestina, melainkan “Gazan Riviera”: kawasan real estate mewah dengan resort pantai, gedung pencakar langit, dan infrastruktur modern yang menggusur penduduk asli. Palestina? Tinggal nama. Kedaulatan hilang, diganti model manajemen perusahaan di bawah kendali kekuatan transnasional.
Pernyataan ini bukan sekadar teori konspirasi liar. Dra. Suzie Sudarman, dosen Hubungan Internasional FISIP UI, telah memperingatkan bahwa BoP merupakan bagian dari desain historis global governance yang didorong kelompok Masonic-Zionis. Negara-negara, termasuk Indonesia, akan direduksi menjadi proyek bisnis, bukan entitas berdaulat. Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, hanya dibutuhkan sebagai “stempel legitimasi” agar agenda ini tidak terlihat terlalu gamblang sebagai pro-Israel murni.
Prabowo mengklaim keikutsertaan Indonesia di BoP bertujuan “counter-balance” Israel. Namun, dengan daya tawar yang minim, struktur BoP yang sangat dikendalikan Trump, dan Palestina yang hampir tanpa representasi, klaim itu terdengar seperti lelucon getir. Yang terjadi justru percepatan Pax Judaica — perdamaian di bawah dominasi Israel Raya, bukan perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Ironi yang paling pahitnya adalah, seorang presiden yang berhasrat dikenang sebagai negarawan besar berisiko dicatat sejarah sebagai pemimpin yang — secara tidak sengaja atau sengaja — membantu membersihkan jalan bagi proyek yang menghapus Palestina sebagai bangsa merdeka.
Apakah Prabowo benar-benar tidak tahu? Atau ia tahu, namun memilih untuk tidak peduli demi ambisi legacy dan kedekatan dengan Amerika?
Waktu yang akan menjawabnya. Sayangnya, bagi rakyat Palestina, waktu itu mungkin sudah hampir habis.(MDA)
