FusilatNews – Di panggung internasional, tepuk tangan sering terdengar lebih merdu daripada suara rakyat di pasar. Para pemimpin pulang dari forum global membawa pujian: pidatonya bagus, sikapnya tegas, gesturnya elegan. Bahkan kadang dipuji sebagai “tokoh penting dari negara besar di Asia Tenggara.” Kalimat-kalimat manis itu bertebaran seperti bunga di karpet merah.
Masalahnya, bunga-bunga itu tidak bisa dimasak jadi nasi.
Rakyat kecil di Tanah Abang, Pasar Cikurubuk, atau di gang sempit pinggir kota, tidak pernah terlalu peduli apakah presidennya dipuji di forum internasional. Yang mereka pedulikan jauh lebih sederhana: harga beras, ongkos sekolah anak, dan apakah bulan depan masih punya pekerjaan.
Karena itu, bagi Presiden Prabowo, pujian di luar negeri seharusnya tidak terlalu membuat hati berdebar-debar. Pujian itu ibarat parfum: wangi, tetapi tidak mengenyangkan.
Lebih baik energi politik dan tenaga pemerintahan diarahkan pada cita-cita yang jauh lebih konkret: menyejahterakan anak bangsa dan memastikan Indonesia tidak menjadi halaman belakang kepentingan asing. Negeri ini terlalu kaya untuk sekadar menjadi tempat singgah para “antek-antek global” yang datang membawa proposal investasi sambil menyembunyikan kalkulator di balik punggung.
Sebab kalau kita lihat ke dalam negeri, beberapa proyek yang digadang-gadang sebagai solusi justru berjalan dengan langkah yang agak terhuyung.
Contohnya, program MBG. Di atas kertas, gagasannya terdengar heroik. Anak-anak diberi makan, generasi masa depan diperkuat, bangsa menjadi sehat dan cerdas. Tetapi ketika turun ke lapangan, program ini sempat nyaris menjadi proyek gagal. Bukan karena niatnya buruk, melainkan karena realitas birokrasi sering lebih rumit daripada pidato.
Belum selesai publik menghela napas soal itu, muncul lagi gagasan Koperasi Merah Putih. Ide koperasi tentu mulia—bahkan sangat Indonesia. Tetapi koperasi yang lahir dari podium sering kali harus berhadapan dengan kenyataan yang keras: modal kecil, manajemen lemah, dan pasar yang sudah dikuasai pemain besar.
Kalau koperasi hanya menjadi slogan, ia akan bernasib seperti spanduk kampanye: dipasang meriah, lalu dilupakan setelah hujan pertama.
Di saat yang sama, indikator ekonomi tidak sepenuhnya memberi kabar menggembirakan bagi rakyat kecil. Pertumbuhan ekonomi memang disebut-sebut stabil. Angkanya terlihat gagah di layar presentasi kementerian. Namun bagi pedagang kecil dan pekerja informal, angka pertumbuhan itu terasa seperti cerita dari planet lain.
Daya beli masyarakat menurun. Orang datang ke pasar membawa uang yang sama, tetapi pulang dengan barang lebih sedikit.
Lapangan kerja juga belum tumbuh seperti yang diharapkan. Banyak anak muda lulus sekolah atau universitas dengan semangat tinggi, tetapi bertemu kenyataan pahit: lowongan kerja tidak sebanyak jumlah pelamar.
Sementara itu, negara sendiri menghadapi dilema yang tidak ringan. Penerimaan negara sering kali tidak sebanding dengan kebutuhan APBN yang terus membengkak. Pemerintah seperti kepala keluarga yang harus menyiapkan pesta besar, sementara isi dompetnya masih menunggu transfer.
Di atas semua itu, dunia sedang memasuki masa yang tidak terlalu ramah. Ketegangan antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran bukan sekadar berita luar negeri yang cocok untuk diskusi di warung kopi. Jika konflik itu membesar, dampaknya bisa menjalar sampai ke dapur rakyat Indonesia: harga energi naik, perdagangan terganggu, dan tekanan ekonomi global meningkat.
Artinya, tantangan di depan mata bukan kecil.
Karena itu, pujian di panggung internasional tidak boleh menjadi candu politik. Tepuk tangan diplomat tidak boleh membuat pemerintah lupa bahwa ukuran keberhasilan sesungguhnya ada di tempat yang sangat sederhana: meja makan rakyat.
Kalau meja itu penuh, rakyat akan memuji tanpa diminta.
Kalau meja itu kosong, pujian dari luar negeri tidak ada gunanya.
Presiden Prabowo tidak perlu terlalu sibuk mengoleksi sanjungan global. Sejarah Indonesia tidak pernah menilai pemimpin dari jumlah pujian di forum internasional, melainkan dari seberapa banyak rakyatnya bisa hidup lebih layak.
Dan dalam hal ini, rakyat Indonesia sebenarnya tidak menuntut hal yang muluk-muluk.
Mereka hanya ingin satu hal sederhana: negara bekerja untuk mereka, bukan untuk pidato-pidato indah di luar negeri.
