Pemerintahan Presiden Joko Widodo, atau Jokowi, sering kali mengklaim berbagai keberhasilan selama dua periode terakhir. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan gambaran yang jauh berbeda. Di akhir masa jabatannya, Indonesia justru masih termasuk dalam daftar 100 negara termiskin di dunia. Data dari World Population Review dan gfmag.com menempatkan Indonesia pada posisi ke-73 dan ke-91 negara termiskin di dunia, berdasarkan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita dan produk domestik bruto (GDP) serta keseimbangan kemampuan berbelanja (PPP).
Pada tahun 2020, GNI per kapita Indonesia hanya mencapai US$3.870. Angka ini menunjukkan betapa rendahnya pendapatan rata-rata per kapita di Indonesia, yang tentu saja berbanding terbalik dengan klaim pertumbuhan ekonomi yang sering dibanggakan. Meskipun Indonesia lebih baik daripada beberapa negara tetangga seperti Vietnam (urutan ke-82), Filipina (ke-72), Kamboja (ke-46), Myanmar (ke-45), dan Timor Leste (ke-29), posisi ini masih jauh dari yang bisa dibanggakan.
Pada tahun 2022, Indonesia berada di posisi ke-91 negara termiskin di dunia dengan GDP dan PPP sebesar US$14.535. Ini mencerminkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam beberapa sektor, kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan masih jauh dari memadai. Kesenjangan ekonomi tetap menjadi masalah utama, dengan banyak warga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Bank Dunia (World Bank) mengubah batas garis kemiskinan pada tahun 2022, yang menyebabkan sekitar 13 juta warga Indonesia yang sebelumnya berada dalam golongan menengah bawah kini jatuh miskin. Ini adalah cerminan langsung dari kebijakan ekonomi yang tidak efektif dalam mengangkat standar hidup sebagian besar rakyat Indonesia. Laporan ‘East Asia and The Pacific Economic Update October 2022’ mengungkapkan bahwa penurunan kesejahteraan ini memperlihatkan betapa rentannya ekonomi Indonesia terhadap perubahan kebijakan global dan domestik.
Ironisnya, di tengah berbagai klaim keberhasilan, pemerintah tampaknya gagal menghadapi masalah-masalah mendasar yang mengakar dalam perekonomian. Infrastruktur mungkin berkembang, tetapi jika tidak diiringi dengan peningkatan signifikan dalam kesejahteraan masyarakat, hasilnya tetap akan timpang. Kenaikan harga kebutuhan pokok, pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi hanya akan memperparah kondisi ini.
Sebagai negara dengan potensi sumber daya yang besar, fakta bahwa Indonesia masuk dalam daftar 100 negara termiskin di dunia adalah sebuah ironi yang pahit. Ini menandakan bahwa kebijakan yang diambil selama pemerintahan Jokowi tidak berhasil secara menyeluruh dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlu ada evaluasi mendalam dan perubahan mendasar dalam pendekatan ekonomi dan sosial agar Indonesia bisa keluar dari daftar negara termiskin dan benar-benar mencapai kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintahan mendatang harus belajar dari kesalahan ini dan fokus pada kebijakan yang benar-benar berdampak positif pada kesejahteraan rakyat. Tanpa perubahan yang signifikan, klaim-klaim keberhasilan hanya akan menjadi retorika kosong di tengah penderitaan nyata yang dialami oleh sebagian besar masyarakat.
