Jakarta-FusilatNews — Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai kota di Indonesia menggelar demonstrasi besar-besaran bertajuk Aksi 205, Selasa, 20 Mei 2025. Aksi ini serentak digelar di sedikitnya 14 kota besar, termasuk Jakarta, Yogyakarta, Semarang, hingga Surabaya.
Unjuk rasa yang diprakarsai oleh sejumlah komunitas dan serikat pengemudi ojol itu merupakan ekspresi dari kekecewaan yang berlarut terhadap nasib kesejahteraan mereka, ketidakjelasan regulasi, dan pola hubungan kemitraan dengan perusahaan aplikasi yang dianggap timpang.
“Diperkirakan akan dihadiri lebih dari 25.000 massa ojol dari berbagai penjuru kota di Jawa, sebagian Sumatera, dan Jabodetabek,” kata Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, dalam pernyataan kepada media, Senin, 19 Mei 2025.
Mereka datang secara bergelombang dan berkumpul di sejumlah titik komunitas basecamp pengemudi, terutama di wilayah Jakarta.
Tuntutan Utama
Dalam aksinya, para pengemudi mengajukan lima tuntutan utama. Pertama, Presiden RI dan Menteri Perhubungan diminta menjatuhkan sanksi kepada aplikator yang melanggar Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022. Kedua, DPR RI Komisi V didesak menggelar rapat dengar pendapat gabungan antara Kemenhub, asosiasi, dan pihak aplikator.
Tuntutan lainnya adalah pemangkasan potongan aplikasi maksimal 10 persen, revisi skema tarif penumpang dengan penghapusan sistem prioritas, serta penetapan tarif layanan makanan dan barang yang melibatkan regulator, asosiasi, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
“Selama ini, banyak potongan dan sistem tarif yang tidak transparan dan merugikan driver. Kami tidak ingin terus dijadikan sapi perah,” ujar Mahmud Fly, Ketua Umum Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI), dalam konferensi pers di Jakarta Timur.
Off Bid Massal 24 Jam
Sebagai bagian dari Aksi 205, pengemudi ojol yang tergabung dalam Garda Indonesia juga memutuskan untuk melakukan off bid selama 24 jam, baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. Hal ini menjadi bentuk boikot massal terhadap aktivitas layanan aplikasi pada hari aksi.
“Kami serukan off bid 24 jam sebagai bentuk solidaritas. Ini bentuk tekanan yang sah,” ujar Igun.
Damai Tanpa Sweeping
SePOI memastikan demonstrasi digelar secara damai. Mahmud menyatakan tak akan ada aksi sweeping terhadap pengemudi yang tetap bekerja. “Kami tidak memaksa. Tapi kami harap teman-teman ojol memahami bahwa aksi ini memperjuangkan hak semua, termasuk yang masih online hari ini,” ujarnya.
Tema yang diangkat dalam Aksi 205 adalah Kebangkitan Transportasi Online Indonesia, dengan harapan menjadi momentum pembenahan struktural dalam sektor transportasi daring.
Regulasi Mandek
Kritik keras juga ditujukan pada pemerintah yang dinilai gagal menindaklanjuti berbagai masukan sejak 2022. Direktur Eksekutif Yayasan Forum Adil Sejahtera (YFAS), Felix Silitonga, menyebut stagnasi regulasi sebagai bukti lemahnya keberpihakan negara.
“Peraturan terakhir dikeluarkan tahun 2022. Sudah tiga tahun tidak ada pembaruan. Ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah menangani isu transportasi online,” ujarnya.
Aksi 205, menurut Felix, adalah akumulasi frustrasi yang meletup setelah dialog yang tak kunjung membuahkan hasil.
Respons Pemerintah
Pemerintah menyatakan menghormati aksi para pengemudi ojol. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan bahwa demonstrasi damai merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.
“Kami mengimbau agar aksi tetap tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum,” kata Hasan di Kantor PCO, Gambir, Jakarta.
Hasan menambahkan, Kementerian Perhubungan telah membuka ruang dialog untuk menampung aspirasi pengemudi. “Yang penting adalah solusi. Semua pihak harus diuntungkan — aplikator, masyarakat, dan tentu saja para driver,” ujarnya.
Dengan skala dan tuntutan yang meluas, Aksi 205 diprediksi menjadi unjuk rasa sektor transportasi daring terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Apakah aksi ini akan menggugah pemangku kebijakan untuk bergerak? Waktu yang akan menjawab.
