FusilatNews – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya menjadi pilar ekonomi nasional, menjalankan fungsi ganda sebagai agen pembangunan sekaligus entitas bisnis yang sehat. Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan banyak BUMN mengalami salah kaprah dalam pengelolaan, sehingga gagal menjalankan fungsi utama mereka. Garuda Indonesia, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan Pertamina adalah contoh nyata bagaimana BUMN kerap terjebak dalam dilema antara kepentingan bisnis dan pelayanan publik.
Garuda Indonesia: Maskapai Kebanggaan yang Nyaris Bangkrut
Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional yang seharusnya menjadi simbol kebanggaan bangsa. Dengan harga tiket yang relatif lebih mahal dibandingkan maskapai lain dan operasional di jalur penerbangan gemuk, seharusnya Garuda menikmati keuntungan yang signifikan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: perusahaan ini nyaris bangkrut.
Masalah utama Garuda bukan semata karena kompetisi di industri penerbangan, melainkan akibat tata kelola yang buruk dan keputusan bisnis yang merugikan. Dari kasus penyewaan pesawat dengan harga di atas pasar, hingga manajemen yang kerap terjebak dalam praktik korupsi dan nepotisme, Garuda lebih sering dirugikan oleh internalnya sendiri ketimbang oleh persaingan bisnis. Alih-alih menjadi maskapai yang efisien dan mampu bersaing, Garuda terus merugi dan bergantung pada suntikan dana dari pemerintah.
PT KAI: Semakin Baik, Namun Melenceng dari Fungsi Publik
PT Kereta Api Indonesia (KAI) adalah contoh BUMN yang mengalami perbaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pelayanan semakin baik, infrastruktur semakin modern, dan operasionalnya lebih profesional. Namun, ada satu hal yang patut dikritisi: harga tiket yang semakin mahal, nyaris menyaingi maskapai penerbangan murah dan lebih mahal dari operator swasta di sektor transportasi darat.
Sebagai BUMN yang seharusnya melayani masyarakat luas, PT KAI semestinya tetap mempertahankan aspek pelayanan publiknya dengan harga yang lebih terjangkau. Sayangnya, perusahaan ini tampaknya lebih berorientasi pada profit ketimbang memastikan aksesibilitas transportasi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Jika dibiarkan terus seperti ini, PT KAI akan melenceng dari peran utamanya sebagai penyedia layanan publik dan justru beroperasi layaknya perusahaan swasta yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya.
Pertamina: Monopoli yang Tak Pernah Menguntungkan Rakyat
Sebagai perusahaan yang memiliki monopoli di sektor energi, Pertamina seharusnya berada dalam posisi yang menguntungkan. Namun, faktanya, perusahaan ini terus mengalami kerugian dengan alasan subsidi, sementara harga eceran bahan bakar di Indonesia tetap lebih mahal dibandingkan di banyak negara lain.
Kerugian yang terus terjadi ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan Pertamina. Di satu sisi, publik terus diberi narasi bahwa subsidi bahan bakar membebani keuangan negara. Di sisi lain, rakyat tetap harus membeli bahan bakar dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga. Ini menimbulkan pertanyaan besar: ke mana sebenarnya dana dari bisnis raksasa ini mengalir? Mengapa monopoli yang harusnya menguntungkan justru menjadi beban bagi negara dan masyarakat?
Kesimpulan: BUMN Harus Dikembalikan ke Jalur yang Benar
Ketiga kasus di atas menunjukkan bahwa banyak BUMN di Indonesia mengalami salah kaprah dalam menjalankan fungsi mereka. Alih-alih menjadi alat pembangunan dan pelayanan publik yang efisien, mereka justru lebih sering terjebak dalam tata kelola yang buruk, korupsi, dan ambisi keuntungan yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat.
Pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk mereformasi BUMN agar tidak hanya sekadar menjadi badan usaha yang mencari profit, tetapi juga tetap menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan publik yang terjangkau dan berkualitas. Jika tidak, maka BUMN hanya akan menjadi beban negara dan semakin menjauh dari tujuan awal pembentukannya.
