Kalau ini bukan satire, maka ini barangkali hanya kenyataan yang terlalu pahit untuk disebut apa adanya.
Fusilatnews – Apa kabar, rakyat jelata? Semoga masih bisa menertawakan hidup—jika pun bukan karena bahagia, setidaknya karena sudah terlalu nelangsa hingga tertawa adalah satu-satunya bentuk kewarasan. Tertawa termehek-mehek, istilahnya. Sejenis tertawa sambil berlinang air mata, seperti orang nonton drama Korea sambil makan mi instan yang bungkusnya hasil subsidi pemerintah.
Di sudut kantor kementerian sana, seorang menteri—yang dikenal santun dan ramah, dan lebih akrab dipanggil Gus—berdiri gagah membawa kabar: 7,3 juta orang telah dinonaktifkan dari daftar penerima bantuan PBI JKN. Jangan khawatir, katanya, mereka semua sudah dianggap sejahtera. Astaga, saya yang tidak masuk daftar bantuan saja mendadak merasa makmur. Entah karena doa Gus Ipul itu manjur, atau karena negara kita memang jago berhalusinasi.
Mereka yang dihapus ini katanya tidak terdaftar di Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ada juga yang memang tidak miskin lagi—katanya. Disebutkan mereka masuk desil 6 sampai 10. Wah, hebat! Berarti dalam diam, Indonesia ternyata telah naik kelas. Padahal menurut laporan PBB, angka penduduk miskin justru meningkat sampai 68 persen. Maka saya pun bingung: siapa yang berdusta di antara kita?
PBB bilang rakyat kita makin melarat, tapi pemerintah bilang yang dicoret dari daftar bantuan sudah tidak layak dibantu karena “sejahtera”. Lah, ini logika sarkastik atau lelucon stand-up comedy?
Apakah mungkin PBB keliru menghitung kemiskinan? Atau mungkin Gus Ipul memakai kacamata hitam saat melihat data? Atau jangan-jangan, kita memang hidup dalam dua semesta berbeda: semesta data dan semesta rasa. Di semesta data, orang miskin bisa dianggap kaya hanya karena pernah beli pulsa Rp 100.000. Di semesta rasa, rakyat cuma bisa merasa sengsara sambil memandangi etalase harga beras yang makin hari makin naik seperti harga saham perusahaan teknologi.
Menteri bilang, jangan khawatir, mereka yang betul-betul miskin tetap bisa reaktivasi bantuan. Tapi, dengan syarat dan ketentuan yang lebih panjang dari akad kredit rumah subsidi. Harus diverifikasi. Harus melalui aplikasi. Harus input ulang data ke sistem SIKS-NG—apa itu, saya pun tak tahu. Yang pasti, orang miskin harus jadi melek teknologi, pintar mengisi formulir, dan aktif menghubungi Dinas Sosial. Kalau tidak, ya maaf… berarti Anda belum cukup miskin versi pemerintah.
Inilah republik kita: birokrasi yang ruwet, kemiskinan yang dianggap ilusi, dan bantuan yang diberikan hanya setelah rakyat diuji dengan semacam olimpiade penderitaan.
Tapi tenang. Pemerintah punya solusi. Jika data Anda belum cocok, silakan rekam ulang KTP elektronik dulu di Dukcapil. Mungkin di situlah letak rahasia hidup sejahtera: satu kali rekam KTP, langsung berubah status sosial. Sakti!
Sementara itu, sebagian rakyat di desa-desa masih bertanya-tanya mengapa tiba-tiba kartu BPJS mereka tidak bisa dipakai saat berobat. “Sudah sejahtera, Pak,” kata petugas. Padahal, untuk makan pun mereka masih berhutang di warung tetangga.
Di tengah absurditas ini, saya hanya bisa menertawakan hidup. Tertawa yang termehek-mehek. Sebab, kalau tidak tertawa, bisa-bisa kita semua meledak karena logika negeri ini makin hari makin tidak masuk akal.
Jadi mari, kita angkat gelas air putih—karena kopi sudah terlalu mahal—dan bersulang: untuk negara yang terus percaya bahwa miskin itu bisa dihapus hanya dengan menghapus nama dari daftar bantuan. Bravo!
