Fusilatnews – Bayangkan saudara-saudara, Anda sedang jalan-jalan ke Senayan City. Lalu, di sebuah showroom mewah, Anda lihat pajangan mobil Ferrari, satu deret dengan Lamborghini, dan di tengahnya ada… tumpukan duit tunai Rp11,8 triliun. Kalau tidak gila, pasti mimpi. Tapi di negeri kita yang semakin sulit dibedakan antara dagelan dan kebijakan, pemandangan absurd ini benar-benar terjadi. Bukan di mall, tapi di kantor Kejaksaan Agung, dengan pengawalan ketat dan kamera wartawan berderet seperti meliput konser Coldplay.
Ya, betul. Itu duit PT Wilmar Group, perusahaan sawit raksasa yang katanya “beritikad baik” menyerahkan dana setara hampir 730 juta dolar AS sebagai jaminan atas perkara dugaan korupsi izin ekspor CPO. Duitnya ditumpuk. Dihitung. Difoto. Dipublikasikan. Bahkan media luar negeri pun ikut melongo. Reuters sampai angkat alis, Fortune geleng kepala, Business Times Singapore gelisah. Tapi kita? Kita terjebak antara ingin bangga atau ingin muntah.
Pertanyaannya: buat apa uang segitu banyak dipamerkan seperti sedang launching sepatu baru?
Katanya ini bukti keberhasilan penegakan hukum. Tapi entah mengapa yang terasa justru seperti nonton pertunjukan sulap. Abrakadabra, uang muncul, lalu lenyap entah ke mana setelah proses hukum selesai. Negara belum tentu punya hak sepenuhnya. Mahkamah Agung pun belum buka mulut. Tapi kamera sudah nyalakan blitz seolah kebenaran sudah jadi barang dagangan.
Inilah absurditas pertama: hukum dijalankan bukan berdasarkan substansi, tapi berdasarkan visualisasi. Bukan keadilan yang dicari, tapi gestur kemenangan. Seolah-olah penegakan hukum adalah soal siapa yang paling heboh, paling bisa membuat rakyat terkagum-kagum, bukan siapa yang paling benar.
Padahal, saudara-saudara, kita ini bukan kekurangan atraksi. Kita ini kekurangan keadilan.
Absurditas kedua: Wilmar menyebut ini “jaminan,” bukan pengakuan bersalah. Lalu, jika nanti Mahkamah Agung menyatakan mereka bebas—apakah uang ini akan dikembalikan diam-diam tanpa seremoni? Kalau iya, mengapa pemajangannya pakai lampu sorot seperti showroom mobil mewah?
Ini bukan perkara kecil. Uang sebanyak itu bisa membangun ribuan sekolah, membayar utang desa, atau menyelamatkan anak-anak dari stunting. Tapi alih-alih bicara penggunaan dana, yang dipamer justru bentuk fisiknya. Uang dibendakan. Dibikin jadi tontonan. Negara seolah lebih bangga pada amplop daripada akal sehat.
Absurditas ketiga: rakyat disuguhi drama, bukan logika. Rakyat dibius oleh gambar tumpukan uang, tapi tidak diajak berpikir soal sistem sawit yang menyuburkan korupsi, soal relasi oligarki dan kekuasaan, atau soal bagaimana aktor-aktor di belakang semua ini bisa jalan bebas menikmati teh hijau di Singapura.
Dalam dunia Mahbub Djunaidi, ini akan disebut: “negara yang lebih pandai menampilkan ilusi daripada menyelesaikan persoalan.” Seperti sulap pasar malam. Uang ada, lalu hilang. Masalah ada, lalu dipindahkan. Tanggung jawab? Ah, itu urusan nanti.
Dan akhirnya, kita harus bertanya: apa sebenarnya yang dicari dari pertunjukan ini?
Kalau keadilan, mestinya kita diam-diam kerja, bukan gaduh-gaduh kamera. Kalau kebenaran, mestinya kita gali sistem, bukan pamer barang bukti. Tapi kalau pencitraan, ya inilah bentuk paling murninya.
Dan seperti kata Mahbub dalam salah satu tulisannya: “Kita ini bangsa besar, tapi suka menyia-nyiakan kebesarannya dalam hal-hal kecil.” Termasuk menjadikan uang haram sebagai alat atraksi legal demi menutupi kegagalan moral.
