Fusilatnews— Di negeri yang menolak lupa tapi gemar amnesia politik, berita tentang Joko Widodo yang digadang-gadang bakal jadi Ketua Umum PSI terdengar seperti denting kentongan di malam buta: membuat sebagian terbangun, sebagian lagi pura-pura tidur. Tapi suara itu tak bisa diabaikan, termasuk oleh mereka yang dulu mengarak namanya dari gang sempit ke halaman istana: para relawan.
Bara JP—barisan relawan yang selama ini berdiri seperti pagar betis mengawal Jokowi dari cercaan lawan maupun kekecewaan kawan—akhirnya mulai bersuara. Mereka bukan menolak Jokowi masuk partai. Tidak, itu bukan soal. Masalah muncul ketika Jokowi hendak bertakhta. Menjadi anggota biasa masih dianggap santun. Tapi jadi Ketua Umum? Itu perkara lain.
Utje Gustaaf Patty, Ketua Umum Bara JP, menyampaikan nada diplomatis yang aroma kritiknya harum, meski tak menusuk. “Kami mendukung beliau masuk parpol, apalagi PSI,” ujarnya, seraya memberi tameng berikutnya: “Tapi kalau jadi Ketum, kami harus mengkaji ulang posisi kami.”
Ini bukan sekadar soal partai, tapi soal etika dan sejarah. Relawan adalah spesies politik yang unik. Mereka bukan tentara bayaran. Mereka juga bukan kader partai. Mereka percaya, atau setidaknya dulu percaya, bahwa Jokowi adalah wajah rakyat yang muncul dari lorong-lorong sempit, bukan hasil pabrikasi elite. Maka ketika sang pemimpin berbalik arah dan mendekati panggung partai sebagai aktor utama—bukan penonton, bukan komentator—mereka mulai bertanya-tanya: apakah ini Jokowi yang kami dukung dulu? Atau ini versi rekayasa ulangnya?
Apa yang sedang terjadi?
Sejak lengser dari Istana, Jokowi seperti belum benar-benar rela menyerahkan tongkat estafet. Masih ingin pegang komando, walau lewat pintu belakang. PSI, partai muda yang lebih mirip fans club dibandingkan kendaraan politik, menawarkan karpet merah, bahkan bisa jadi permadani terbang. Dan Jokowi tampaknya tertarik.
Pertanyaannya, apa yang dicari Jokowi di sana? Legitimasi? Kekuasaan bayangan? Atau sekadar panggung?
Relawan—yang selama ini dipuja sebagai kekuatan rakyat organik—mendadak terjepit. Mereka dipaksa memilih antara loyalitas pribadi kepada Jokowi atau prinsip kebhinekaan politik yang selama ini mereka rawat dalam tubuh sendiri. Bara JP, misalnya, terdiri dari anggota berbagai partai. Ketika Jokowi mengambil posisi puncak di satu partai, maka netralitas kolektif itu pun koyak.
Dan jangan lupa, ini bukan sekadar soal jabatan. Ini tentang arah sejarah. Bila Jokowi benar-benar menjadi Ketum PSI, maka ia sedang menjungkirbalikkan narasi awal tentang dirinya sebagai pemimpin dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat—tanpa perlu partai. Kini, narasi itu sedang diganti dengan versi baru: pemimpin dari istana, untuk PSI, dan demi… siapa?
Jika Jokowi benar-benar menjadi Ketum PSI, maka relawan boleh pamit. Tapi jangan lupa: pamit pun perlu protokoler. Jangan sampai nanti mereka dituduh tidak sopan, seperti rakyat yang berani kecewa pada pemimpin pilihannya sendiri.
Tapi sebelum pamit, bolehlah relawan bertanya sekali lagi: “Pak, ini benar-benar pilihan Anda? Atau hanya strategi untuk tetap berkuasa sambil pura-pura pensiun?”
Kalau tidak ada jawaban, ya sudahlah. Mungkin memang sudah waktunya relawan berhenti percaya. Karena dalam politik, cinta tanpa logika hanyalah ilusi yang dipelihara oleh pidato dan jargon. Sedangkan rakyat butuh pemimpin, bukan penghibur.
— Tamat.
