Gelombang demokrasi tidak pernah benar-benar tenang. Ia bergerak dalam tarik-menarik antara kebebasan dan kekuasaan. Kasus yang menimpa Ubedilah Badrun—dan secara paralel Saiful Mujani—menjadi penanda penting bahwa Indonesia sedang berada di titik rawan: ketika kritik mulai diperlakukan sebagai potensi kejahatan.
Kritik yang Berujung Laporan Polisi
Ubedilah Badrun, seorang akademisi, dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah pernyataannya dalam sebuah podcast yang menyebut Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai “beban bangsa.” Laporan itu masuk sebagai dugaan ujaran kebencian melalui media elektronik dan kini masih dalam tahap penyelidikan.
Namun, kasus ini tidak berdiri sendiri.
Beberapa hari sebelumnya, Saiful Mujani—pendiri lembaga survei SMRC—juga dilaporkan ke polisi. Bahkan, terdapat dua laporan berbeda yang menuduh pernyataannya sebagai ajakan makar atau penghasutan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam satu rangkaian waktu yang berdekatan, dua intelektual publik dengan latar belakang akademik justru menghadapi proses hukum karena pernyataan politik mereka.
Pertanyaannya sederhana: apakah ini kebetulan, atau gejala?
Dari Kritik ke Tuduhan Penghasutan
Jika ditelusuri, pola yang muncul sangat serupa.
- Ubedilah dikaitkan dengan ujaran kebencian karena kritik keras terhadap pemerintah.
- Saiful Mujani dikaitkan dengan penghasutan atau makar karena narasi yang dianggap mendorong perubahan kekuasaan.
Padahal, dalam demokrasi, kritik terhadap pemerintah—bahkan yang paling tajam sekalipun—merupakan bagian dari diskursus publik. Tidak semua kritik adalah hasutan, dan tidak semua ekspresi ketidakpuasan adalah ancaman terhadap negara.
Yang problematis justru ketika tafsir terhadap kritik menjadi terlalu elastis, sehingga setiap pernyataan yang tidak sejalan dengan kekuasaan berpotensi dikriminalisasi.
Demokrasi dan Ruang Intelektual
Dalam tradisi demokrasi modern, intelektual memiliki posisi khusus: mereka adalah produsen gagasan, sekaligus penjaga nalar publik. Ketika seorang akademisi berbicara, ia tidak sekadar berpendapat—ia menjalankan fungsi etik untuk menguji kekuasaan.
Namun apa yang terjadi jika ruang itu menyempit?
Kasus Ubedilah dan Saiful Mujani menunjukkan bahwa ruang intelektual mulai bersinggungan dengan risiko hukum. Kritik tidak lagi cukup dijawab dengan argumen, tetapi dibawa ke ranah pidana.
Jika ini menjadi pola, maka yang terancam bukan hanya individu, tetapi ekosistem berpikir itu sendiri.
Efek Domino: Ketakutan Kolektif
Lebih berbahaya dari laporan itu sendiri adalah efek yang ditimbulkannya.
Ketika satu akademisi dilaporkan, yang lain akan berpikir dua kali.
Ketika satu pengamat diperiksa, yang lain akan mulai menahan diri.
Inilah yang disebut chilling effect—ketika masyarakat memilih diam bukan karena tidak punya pendapat, tetapi karena takut konsekuensi.
Dalam jangka panjang, demokrasi tidak runtuh karena represi besar-besaran, tetapi karena sunyi yang perlahan diciptakan.
Kritik Bukan Kejahatan
Penting untuk menegaskan satu hal: dalam negara demokrasi, kritik terhadap pemerintah bukanlah kejahatan. Bahkan, ia adalah bentuk partisipasi politik yang sah.
Jika ada pernyataan yang dianggap keliru, jawabannya adalah debat, klarifikasi, atau bantahan—bukan kriminalisasi.
Karena begitu kritik dibungkam dengan hukum, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai penjaga keadilan dan berubah menjadi alat kekuasaan.
Penutup: Demokrasi di Persimpangan Jalan
Kasus Ubedilah Badrun dan Saiful Mujani bukan sekadar perkara hukum. Ia adalah cermin dari kondisi demokrasi Indonesia hari ini.
Apakah negara ini masih memberi ruang bagi perbedaan pendapat?
Ataukah kita sedang bergerak menuju situasi di mana kritik dianggap ancaman?
Demokrasi tidak mati dalam satu peristiwa besar. Ia melemah melalui kejadian-kejadian kecil yang dianggap biasa—laporan demi laporan, pembungkaman demi pembungkaman.
Dan ketika para intelektual mulai diam, saat itulah demokrasi kehilangan penjaganya yang paling jujur.
