Jakarta – Fusilatnews – Menteri Keuangan hari ini akan melantik jajaran direktur jenderal di Kementerian Keuangan berlangsung pagi ini, Jumat (23/5/2025), termasuk Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang baru.
Dua nama yang disebut-sebut akan menempati kursi strategis itu adalah Bimo Wijayanto dan Letjen TNI Djaka Budi Utama.
Namun, tantangan besar sudah menanti begitu mereka resmi menjabat. Dari urusan sistem perpajakan hingga ancaman banjir barang ilegal, tugas dua dirjen baru ini tak bisa dianggap ringan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai perbaikan sistem Coretax harus menjadi prioritas utama di Direktorat Jenderal Pajak.
Sistem ini menjadi tulang punggung pelayanan dan pengawasan perpajakan, namun hingga kini masih menyimpan banyak persoalan teknis dan regulasi.
“Minggu ini saya diskusi dengan profesional perpajakan, masih ada permasalahan soal Coretax dan ini urgent untuk diperbaiki, baik itu teknis sampai regulasi harus segera diselesaikan,” ujarnya saat dihubungi , Rabu.
Selain Coretax, pengawasan terhadap rokok ilegal juga menjadi fokus penting bagi DJP.
Rokok ilegal dinilai merugikan negara hingga triliunan rupiah. Celah-celah pengawasan yang belum tertutup dimanfaatkan oleh pelaku usaha nakal, bahkan diduga ada yang dibekingi oleh oknum aparat.
Sementara itu, Letjen Djaka Budi Utama, yang disebut akan menakhodai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, akan berhadapan dengan tantangan serupa.
Selain rokok ilegal, lonjakan barang-barang impor ilegal, terutama tekstil dari China, perlu diwaspadai karena bisa mengancam industri pengolahan dalam negeri.
“Selain itu, akibat perang dagang, akan semakin banyak barang murah ilegal dari China yang masuk ke Indonesia.
Tentunya, itu menjadi ancaman serius bagi industri pengolahan kita. Dengan industri pengolahan yang kuat, maka lapangan kerja akan tetap terjaga,” ucap Bhima.
Tak berhenti di situ, perluasan objek cukai baru, seperti rencana penerapan cukai batu bara, juga harus masuk dalam agenda reformasi Bea dan Cukai. Bhima mengingatkan, meski Djaka memiliki latar belakang militer yang kuat dalam pengawasan, kemampuan sebagai konseptor tetap diperlukan untuk menyusun kebijakan yang strategis dan berkelanjutan.
“Khawatirnya target penerimaan bea masuk Rp 301,6 triliun bakal terjadi shortfall lagi tahun ini. Apalagi di tengah perang dagang, banjir barang impor ilegal, hingga merebaknya rokok ilegal,” kata Bhima.
Sebagai informasi, pelantikan hari ini akan digelar secara tertutup pada pukul 09.30 WIB di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, dan dilanjutkan dengan konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara KiTa (APBN KiTa).
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, membenarkan bahwa semua direktur jenderal, termasuk yang tetap, rotasi, maupun yang baru akan dilantik secara bersamaan. “Semua (dirjen di Kemenkeu akan dilantik besok). Tetap dan baru dilantik semua. Ada yang tetap, ada yang rotasi, ada yang baru,” ujar Deni, Kamis (22/5/2025).
Adapun nama-nama resmi yang dilantik masih dirahasiakan hingga seremoni berlangsung. “Besok lihat saja ya,” kata Deni singkat.
