Ingat slogan (tagline) era ORBA? “Melaksanakan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Berbagai macam UU/peraturan, yang mengacu kepada konstitusi, mulai dibuat, sehingga lahirlah kemepimpinan yang otoriter itu. Artinya apa? Pak Harto berperilaku otoriter itu pertama dasarnya konstotusi, kedua melahirkan UU (tata aturannya) atas dasar menghindari tumpang tindih lagi seperti yang terjadi di era Bung Karno.
Tapi last but least, ada hasilnya untuk rakyat. Perubahan, dari kekurangan makanan dan kemiskinan, menjadi, bahkan swasembada, berkecupan pangan, sandang dan papan. Melampaui garis kemiskinan.
Membangun manusia Indonesia seutuhnya. Tidak hanya mengunggulkan infra-structure. Pak Harto membangun secara holistik dan berkesinambungan, dibawah thema trilogy pembangunan. (Pertumbuhan ekonomi, Pemerataan kesejahteraan social dan Stabilitas politik).
Bangsa Indonesia, yang telah terbangun intelektualitasnya, melalui pendidikan yang disediakan oleh regim Suharto, mulai sadar. Itu saja tidak cukup. Kesadaran itu adalah hak berdemokrasi. Tertinggal dalam Kebebasan menyampaikan pendapat, Pembelungguan pikiran, dst.
Pecahlah tragedi gerakan reformasi. Pak Harto lengser. Pemerintahan berganti. Pak Habibi menjawab semua tuntutan rakyat itu. Dibukalah gerbang demokrasi. Sangat terbuka liberal sekali. Apapun bebas disuarakan. Tahanan politik dibebaskan. Ekonomi pun recovered dalam waktu singkat. Pesta pora rakyat berdomokrasi, mulai hingar bingar. Dia-oun di protes oleh partainya sendiri, sehingga tidak bisa mencalonkan diri sebagai Capres lagi.
Uji coba setelah demokrasi yang sangat liberal itu korbannya terjadi kepada Gusdur. Dengan system di era Orba, Gusdur dipilih melalui MPR RI menjadi Presiden. Ia dari partai yang suaranya tidak besar. Sementara PDIP, yang diwakili oleh Megawati, hanya apadaya bisa menjadi wakilnya. Ujungna Gusdur dimakzulkan oleh mereka yang mengangkatnya sendiri (poros tengah–Amien Rais). Lalu diangkatlah Megawati, hasil kompromi kelompok elit di MPR RI dibawah komando Amien Rais).
Situasi seperti diatas, kemudian di reformasi dengan memulai system Presidential a’la khas Indonesia. Rakyat memilih figure (bukan Partai lagi). Kali ini menjadi senjata makan tuan kepada Megawati yang menerapkan PT 20%. Tadinya untuk menjegal SBY, tetapi diujung SBY yang partainya hanya 6% berhasil membangun koalisi, terjadilah dua figures ini naik ring. Diametral fight Mega vs SBY.
Mega kalah telak. SBY dua kali, menang mutlak.
Sampai disini, system demokrasi bisa berjalan, walau banyak ranjau. SBY hampir setiap hari tak luput dari pendemo dan penghina. Dan pasukan PDIP retaliasi memimpin gerombolan oposisi dijalan dan di parlemen kepada regime SBY.
Keberhasilan SBY memimpin pemerintahan, tak ada celah dan alasan untuk bisa memakjulkannya. Ekonomi tumbuh hingga diatas 6%. Demokratisasi berjalan mulus, tampa hambatan penguasa. Rakyat punya pekerjaan.
Situasi seperti itu harus berakhir menurut perintah UU. Maksimal 2 periode. Lalu pemerintahan berganti. Terpilihlah Jokowi dan JK, sebagai pemimpin bangsa selanjutnya. Periode ini, agak lumayan, walau pertumbuhan ekonomi tidak dapat mencapai target. Walau sudah mulai tercium, ada gejala yang tidak sesuai dengan harapan, adalah soal KKN yang masih tetap kurvanya meninggi.
Kekecewaan kepada Jokowi, mulai memuncak pada periode dua ini. Bukan saja rakyat yang menjadi korban kekecewaaan, belakangan  partai pengusungnya sendiri, mulai merasa kebelingsut dengan manuvernya. Cawe-cawe Jokowi akhirnya berujung pada ketetapan MK, yang aneh dan kontroversia. Sepertinya, hal tersebut tercium bae pesing kolusi, yaitu untuk meneruskan kedinastian melalui anak-anaknya. Ini yang kontradiktif dengan semangat reformasi. Sudah tak beretika lagi. Merekayasa dari aspek dan terutama dari sumber hukumnya.
Kekecewaan PDIP keada Jokowi sudah mulai diperlihatkan. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan rakyat akan bersikap jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.
“Biarlah rakyat Indonesia yang bersikap dan mengambil kesimpulan. Saya percaya nalar sehat publik, baik dari masyarakat, akademisi, aktivis, mahasiswa, dan lain-lain akan menggunakan nalarnya terkait putusan yang dikeluarkan MK dan mereka akan memberikan penilaian serta sikap,” kata Basarah di Kantor DPD PDIP Jatim, Surabaya.
Release Jokowi, sebelum berangkat ke China-menemui Xin Jinping, mengatakan; tidak terkait dengan keputusan MK dan Pencawapresan anaknya, adalah perilaku anak ingusan. Hal itu hanya menjadi bahan tertawaan khalayak. Sejatinya dari sejak awal, Presiden selaku Kepala Negara, yang dirinya di batasi oleh etika, maka sejatinya bisa dicegah terjadi JR dari masyarakat, Parpol dan birokrat. Karena sudah dapat dipastikan, ujungnya untuk mencawapreskan Gibran. Jadi mustahil Jokowi berpangku tangan. Pernyataan terkahir tsb, dinilai sebagai dusta, dengan hasil poling 94% rakyat tidak mempercayainya.
