Fusilatnews – Sebuah cuitan keras datang dari Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Tanpa basa-basi, ia menohok langsung pusat persoalan:
“LBP bertahan agar Bandara Morowali tetap dikelola oleh China, kalau tidak, … emang yang punya negara ini dia sendiri? Negara yang punya rakyat.”
Kalimat singkat itu meledak seperti tamparan keras di wajah kekuasaan. Bukan karena bahasanya kasar, melainkan karena ia menampar inti masalah yang selama ini dihindari: soal kedaulatan, soal rasa memiliki negara, dan soal elite yang bertindak seolah republik ini adalah milik pribadi.
Sikap Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang ngotot mempertahankan pengelolaan Bandara Morowali di tangan China bukan sekadar perkara investasi atau teknis manajemen bandara. Ini adalah soal yang jauh lebih mendasar: siapa sesungguhnya pemilik negeri ini?
Apakah Republik Indonesia adalah milik segelintir elite kekuasaan yang merasa berhak menentukan arah bangsa tanpa mendengar suara rakyat? Ataukah negara ini benar-benar milik rakyat, sebagaimana amanat konstitusi yang selama ini lantang dibacakan dalam upacara, tetapi kerap sunyi dalam praktik?
Logika Kekuasaan yang Terbalik
Bandara bukan sekadar bangunan dengan landasan pacu. Ia adalah infrastruktur strategis, pintu masuk wilayah, simpul ekonomi, sekaligus simbol kedaulatan negara. Ketika pengelolaannya dipertahankan agar tetap berada di tangan asing—dengan dalih efisiensi, investasi, atau stabilitas—yang sesungguhnya sedang dipertaruhkan adalah martabat negara.
Logika yang dibangun LBP terasa terbalik. Alih-alih bertanya apakah negara sudah cukup kuat dan mampu mengelola asetnya sendiri, yang muncul justru ketakutan kehilangan kepercayaan investor asing. Seolah-olah tanpa China, Morowali akan runtuh. Seolah-olah bangsa ini tak punya insinyur, manajer, atau BUMN yang sanggup berdiri di kaki sendiri.
Ini bukan lagi soal pragmatisme ekonomi. Ini adalah mental ketergantungan yang dilembagakan.
Negara Rasa Perusahaan
Cara pandang semacam ini mencerminkan bagaimana negara diperlakukan layaknya perusahaan milik pribadi, di mana keputusan strategis ditentukan oleh segelintir direksi, bukan melalui mekanisme demokratis dan kepentingan publik. Rakyat hanya ditempatkan sebagai penonton, atau lebih buruk lagi: sebagai beban yang dianggap tak paham soal bisnis besar.
Padahal, negara bukan PT. Republik Indonesia bukan warisan keluarga, bukan pula saham mayoritas milik investor asing. Negara ini dibangun dari darah, keringat, dan nyawa rakyatnya. Maka setiap jengkal tanah, setiap pelabuhan, setiap bandara—terutama yang strategis—harus tunduk pada satu prinsip: sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Morowali dan Paradoks Kedaulatan
Morowali kerap dipamerkan sebagai etalase keberhasilan hilirisasi. Namun di balik gemerlap nikel dan angka pertumbuhan, tersimpan paradoks besar: daerah kaya sumber daya, tapi kedaulatan pengelolaan justru terlepas dari tangan bangsa sendiri.
Ketika bandara Morowali dipertahankan agar tetap dikelola China, pesan yang sampai ke publik sangat jelas: negara ini ragu pada dirinya sendiri. Lebih percaya pada asing ketimbang pada anak bangsanya.
Ironisnya, keraguan itu datang dari mereka yang paling lantang bicara soal nasionalisme di panggung-panggung resmi.
Pertanyaan yang Tak Pernah Dijawab
Yang membuat publik geram bukan semata keputusannya, melainkan sikap arogan yang menyertainya. Nada seolah-olah keputusan sudah final, rakyat tak perlu banyak tanya. Kritik dianggap gangguan. Keberatan diposisikan sebagai anti-investasi.
Di titik inilah pertanyaan sederhana namun mendasar layak diajukan:
Memang negara ini milik siapa?
Jika negara ini milik rakyat, mengapa suara rakyat selalu ditempatkan paling akhir? Mengapa kedaulatan justru dinegosiasikan dengan pihak asing, sementara publik diminta memahami, menerima, dan diam?
Penutup: Mengingatkan Kekuasaan
Kritik terhadap LBP bukan serangan personal. Ini adalah peringatan moral bahwa kekuasaan dalam republik memiliki batas. Bahwa jabatan bukan lisensi untuk menentukan nasib bangsa secara sepihak. Bahwa rakyat bukan objek, melainkan subjek utama negara.
Jika elite terus bertanya apa untungnya bagi investor, maka rakyat berhak bertanya balik: apa untungnya bagi kami?
Karena pada akhirnya, negeri ini bukan milik penguasa. Negara ini milik rakyat.
