Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)Jakarta – Bak menghadapi buah simalakama: dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati.
Demikianlah amsal Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut Menteri Keuangan, hanya ada dua pilihan terkait kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Yakni, terus menambah utang atau akan terjadi krisis seperti pada 1998 jika tidak menambah utang.
Posisi utang Indonesia per 31 Desember 2025 mencapai Rp9.637,90 triliun atau setara 40,46% Produk Domestik Bruto (PDB). Posisi utang tersebut mengalami kenaikan Rp229,26 triliun dibandingkan dengan posisi September 2025.
Konsekuensinya, negara yang terlalu banyak utang akan menjadi negara gagal atau failed state dan akhirnya dikuasai negara lain. Indonesia akan tersandera, tidak lagi merdeka.
Sementara, jika Indonesia tak menambah utang, maka akan terjadi krisis ekonomi seperti 1998 yang menyebabkan jatuhnya rezim Orde Baru.
Artinya, tanda-tanda Presiden Prabowo Subianto hendak jatuh seperti mendiang mantan mertuanya, Soeharto, pun sudah di depan mata. Akankah mantan suami Titiek Soeharto ini benar-benar jatuh?
Kita tidak tahu pasti. Yang jelas, keberadaan Purbaya di Kabinet Merah Putih ternyata tak menyelesaikan masalah. Purbaya memang sempat digadang-gadang sebagai sosok penyelamat perekonomian Indonesia setelah Sri Mulyani Indrawati didepak dari kabinet karena kebijakan-kebijakannya yang terindikasi salah.
Namun, apa lacur? Ternyata Purbaya hanya mengalami tren sesaat. Selebihnya terjerembab ke titik nadir. Indikatornya: jebloknya harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) beberapa waktu lalu.
Purbaya pun kini tak punya pilihan lain kecuali menambah utang atau membiarkan ekonomi terus melambat dan menuju krisis seperti 1998.
Ironi
Ironisnya, Prabowo dan para menterinya tak punya sense of crisis. Mereka beranggapan Indonesia sedang baik-baik saja.
Para pejabat tetap hidup hedon. Gaji pejabat dan pegawai terus ditambah. Bahkan Prabowo membawa Indonesia masuk Board of Peace yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Konsekuensinya, Indonesia harus membayar iuran Rp17 triliun.
Lebih parah lagi adalah klaim Prabowo bahwa rakyat Indonesia paling bahagia se dunia. Padahal, kondisinya sebaliknya.
Lihat saja. Seorang anak sekolah dasar di NTT memilih bunuh diri karena tidak mampu membeli buku dan pena.
Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai bahwa pemicu bunuh diri anak SD itu sepele. Bagaimana bisa kemiskinan dianggap sebagai masalah sepele?
Ironisnya lagi, lembaga-lembaga survei juga ramai-ramai menjilat Prabowo. Mereka menyatakan, kepuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah mencapai 79%.
Mungkin survei itu dilakukan di kantong-kantong pendukung Prabowo. Sebab itu, kita lihat saja apakah para kepala lembaga survei itu akan menjadi pejabat negara seperti M. Qodari yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).
Dus, klaim Prabowo bahwa rakyat Indonesia paling bahagia sedunia adalah kamuflase belaka. Yang terjadi justru sebaliknya. Cermati saja apa kata Purbaya yang tidak punya pilihan lain kecuali terus menambah utang. Jika tidak, krisis ekonomi seperti 1998 akan kembali melanda Indonesia dan bukan tidak mungkin presiden akan jatuh.
