Oleh: Amistan Purba
DINAMIKA ekonomi domestik dan global mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap perubahan. Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, memaksa untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.
Dalam UU No 17 tahun 2007, visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. Dalam rangka mewujudkan visi sebagai negara maju dan sejahtera pada tahun 2025, Indonesia bertekad mempercepat transformasi ekonomi.
Untuk itu disusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankan pendekatan not business as usual, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkret dan terukur.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, ada tiga tantangan ekonomi Indonesia di 2023. Pertama, suku bunga yang tinggi. Tahun 2023 bank sentral negara utama bakal masih menaikkan suku bunga untuk menahan laju inflasi. Salah satunya The Fed yang bakal berimbas pada penguatan dolar AS dan imbal hasil obligasi pemerintahnya.
Kondisi ini akan memberikan dampak pada keluarnya dana asing atau outflow dari Indonesia, sebab, investor akan memilih untuk menaruh dananya di negara yang memiliki bunga tinggi.
Kedua, inflasi karena kenaikan harga energi yang berdampak pada daya beli masyarakat. Harga minyak masih dibayangi ketidakpastian di tengah kondisi perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai, pertemuan OPEC, dan rencana negara G7 menetapkan harga minyak.
Daya beli ini adalah risiko yang harus tetap dijaga pemerintah agar perekonomian tetap kuat. Konsumsi masyarakat menjadi motor penggerak utama perekonomian Indonesia. Artinya, konsumsi harus tetap bisa tumbuh di atas 5 persen agar perekonomian bisa tinggi.
Ketiga, pelemahan ekonomi global ke kinerja ekspor. Jika perekonomian negara mitra dagang melemah, maka ekspor Indonesia akan turun. Di sinilah kebijakan pemerintah harus betul-betul tepat. Meski perekonomian Indonesia saat ini mampu tumbuh di atas 5 persen, jika perekonomian global masih dibayangi awan gelap akan tetap terdampak.
Karena itu, koordinasi dengan berbagai pihak harus dilakukan, terutama kebijakan moneter, Bank Indonesia, dan sektor riil melalui kebijakan di Otoritas Jasa Keuangan. Bila ketiganya bisa berjalan dengan serentak, maka ekonomi akan kuat.
Strategi Bank Indonesia
Bank Indonesia (BI) memastikan stabilitas ekonomi saat ini masih terjaga di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. BI harus memiliki strategi dalam menjawab tantangan ekonomi global, dan strategi tersebut dapat menjaga perekonomian dalam menghadapi ketidakpastian global, tekanan inflasi, serta pemulihan ekonomi dari Covid-19. BI memiliki lima reformasi kebijakan untuk memastikan pemulihan ekonomi, yaitu mengakselerasi sektor riil, stimulus secara fiskal dan moneter, mengakselerasi dan transformasi sektor keuangan, sistem inklusi keuangan, dan juga ekonomi hijau yang berkelanjutan dalam jangka panjang.
Bank Indonesia harus menyiapkan rencana kebijakan menghadapi berbagai tantangan ekonomi pada 2023. Kebijakan tersebut haruslah dilaksanakan secara bersinergi dengan pemerintah dan lembaga lainnya untuk mendukung stabilitas keuangan serta pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan moneter berorientasi pada menjaga stabilitas atau profitabilitas, sedangkan empat kebijakan lainnya yaitu: sistem pembayaran makro prudensial, pendalaman pasar keuangan, kebijakan usaha kecil dan menengah, ekonomi dan keuangan syariah difokuskan pada percepatan pemulihan ekonomi yang pro pertumbuhan.
Pada sidang paripurna DPR 20 Mei 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, keberlanjutan proses penguatan pemulihan ekonomi nasional perlu terus dijaga. Indonesia perlu memperkuat fondasi ekonomi dan mengakselerasi tingkat pertumbuhan ekonomi. Upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif sangat penting agar Indonesia dapat keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap.
Karena itu, struktur perekonomian nasional dan tingkat produktivitas nasional perlu diperkokoh melalui percepatan transformasi ekonomi. Peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar visi Indonesia Maju 2045 dapat tercapai. Fokus pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dituangkan dalam arah kebijakan ekonomi dan fiskal.
Dua strategi yang akan ditempuh pemerintah pada 2023 berdasarkan tema kebijakan fiskal. Pertama, memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, revitalisasi industri dan mendorong pembangunan ekonomi hijau.
Kedua, meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.
Jadi strategi fiskal adalah bagaimana menjaga dan memperbaiki fundamental sumber pertumbuhan ekonomi, terutama yang memang bisa kita pengaruhi yaitu faktor di dalam negeri seperti konsumsi, investasi, policy, dan insentif supaya kita bisa meningkatkan competitiveness ekspor.
Geopolitik dan Resesi
Tantangan domestik tidak mudah, mulai kondisi geopolitik, hingga ancaman resesi. Berbagai ancaman yang bermuara pada tataran global, dipastikan akan memiliki imbas bagi kinerja ekonomi domestik. Tantangan baru tidak selalu lebih mudah, kita lihat sekarang dunia geopolitik dan ekonomi global mengalami tekanan bertubi-tubi, pasti akan berimbas ke perekonomian Indonesia.
Pandemi Covid 19, krisis politik di Eropa Timur dan turbulensi geopolitik global patut menjadi pelajaran dalam menata perekonomian dalam negeri. Faktor geopolitik dan global warming berpotensi mempengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi di tanah air.
Pemerintah harus sigap merespons tantangan ekonomi tersebut. Karena itu, arah kebijakan fiskal dan keuangan negara lebih adaptif, responsif, serta fleksibel. Di sisi lain, kebijakan itu harus tetap akuntabel dan transparan, sehingga diperlukan komitmen untuk bekerja keras dan cerdas untuk menjawab tantangan ekonomi saat ini dan akan datang. Tata kelola yang baik menjadi kunci untuk terus menjaga masyarakat, perekonomian Indonesia dan keuangan Negara.
Tantangan ekonomi terus berubah di setiap periode yang pernah dialami yakni tahun 1997-1998, Indonesia dihadapkan pada gejolak keuangan dan naik turunnya harga komoditas. Kemudian krisis global 2008-2009 dan sekarang diuji dengan geopolitik, dan tantangan resesi global.
Ini bukan sebuah tantangan yang mudah, karena polanya berubah. Kita juga akan menghadapi tantangan perubahan iklim (climate change) yang sangat mempengaruhi keuangan negara, perekonomian serta kesejahteraan rakyat, serta teknologi digital dan konstelasi geopolitik dunia berubah sehingga harus direspons dengan tepat.
Arah Kebijakan dan Prospek Prekonomian
Bappenas mengungkapkan, tujuh arah kebijakan prioritas RKP 2023.
Pertama, adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Harapan pada tahun 2024 (kemiskinan ekstrem) bisa mencapai 0-1 persen, artinya tahun 2023 harus menurunkan kemiskinan ekstrem dari 2,5 – 3 juta penduduk.
Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan. Ketiga, penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job.
Keempat, mendorong pemulihan dunia usaha. Kelima, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
Keenam, ekonomi hijau.
Mengingat Indonesia akan mencapai net-zero emission pada tahun 2060, jadi pembangunan rendah karbon dan dalam hal ini transisi energi menjadi penting sebagai respons terhadap perubahan iklim.
Ketujuh, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi. Dalam hal ini sasaran pembangunan pada tahun 2023 adalah pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3-5,9 persen, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6 persen, rasio gini 0,375-0,378, indeks pembangunan manusia (IPM) 73,29-73,35, serta tingkat kemiskinan 7-8 persen.
Untuk mencapai pertumbuhan sesuai yang diperkirakan diperlukan optimisme dalam menghadapi sejumlah tantangan. Diperlukan optimisme dan konsistensi kerja serta kebijakan strategis untuk berbenah, meningkatkan ekonomi nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Pertumbuhan Ekonomi
Beragam indikator dan momentum mengiringi optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2023. Sejumlah tantangan harus diwaspadai karena berpotensi menghambat pertumbuhan, seperti konflik geopolitik, krisis energi dan pangan yang menyebabkan melemahnya permintaan dari negara pasar produk Indonesia. Pemerintah agar optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 tetap kuat di kisaran 4,5-5,3 persen.
Daya beli masyarakat kunci utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Karena itu, menjaga inflasi tetap terkontrol sesuai target demi menjaga daya beli masyarakat mutlak diperlukan. Memperkuat tingkat daya beli masyarakat adalah kunci utama bagi pemerintah untuk bisa menjaga ekonomi Indonesia dari badai ekonomi dunia.
Di sisi lain, menjaga nilai ekspor Indonesia juga penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia Kenaikan suku bunga acuan yang sangat agresif bisa berdampak kepada pertumbuhan ekonomi.
Situasi global yang penuh dengan ketidakpastian mengharuskan suatu negara untuk dapat mengelola moneter dan fiskal dengan baik. Pada 2023 dunia diprediksi menghadapi badai ekonomi yang disebabkan inflasi tinggi dan daya beli masyarakat yang rendah. Sampai saat ini inflasi dan moneter Indonesia masih pada posisi yang dapat dikendalikan. Inflasi harus dikendalikan dengan bekerja secara makro dan mikro.
Sinergi, kebersamaan dan kolaborasi sangat diperlukan untuk keluar dari jerat inflasi. Kerjasama antara fiskal dan moneter, kerjasama antar pemerintah – pusat dan daerah – pun mutlak diperlukan dalam menjaga pasokan dan kelancaran distribusi barang dan jasa.
Melalui berbagai regulasi fiskal yang telah digulirkan diharapkan dapat mendorong daerah untuk mampu menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi sehingga masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah dapat terjaga.
Kolaborasi sinergi yang solid antara kebijakan moneter dan fiskal menjadi kunci untuk mengatasi ancaman inflasi dan perlambatan ekonomi, ditengah ketidakpastian ekonomi global.
Neraca perdagangan Indonesia pada 2023 ditargetkan surplus US38,3-US$38,5 miliar. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan target surplus neraca perdagangan tahun 2022 sebesar US$31,7 miliar. Perlu adanya strategi untuk menghadapi tantangan perdagangan global pada 2023. Keterkaitan kondisi perekonomian nasional dengan perekonomian global menjadi tantangan sekaligus peluang di sektor perdagangan.
Pemerintah harus berupaya mengantisipasi dinamika perekenomian dunia dengan melakukan strategi dalam meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas akses pasar ekspor.
Strategi kebijakan diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk yang diperdagangkan melalui hilirisasi industri dan iklim usaha yang kondusif, ekspansi, dan penetrasi ke pasar ekspor nontradisional, serta peningkatan akses pasar internasional melalui perjanjian perdagangan dan misi dagang. Peningkatan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui digitalisasi maupun fasilitasi lainnya juga menjadi fokus strategi.
Pemerintah agar berupaya memperkuat pasar dalam negeri dan melakukan pengendalian impor secara selektif. Penguatan pasar dalam negeri dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menjadi kekuatan Indonesia menghadapi ketidakpastian perekonomian global.
Amistan Purba staf pengajar di STIE Pengembangan Bisnis dan Manajemen
Dikutip Rmol.id Sabtu, 28 Januari 2023
