Jakarta-FusilatNews – Ketegangan politik antara PDIP dan Golkar kembali mencuat terkait isu tiga periode masa jabatan presiden. Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, melontarkan kritik tajam terhadap Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya menyebut ada pihak “sok tahu” soal isu tiga periode presiden. Guntur menilai pembelaan Bahlil terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak logis.
“Pembelaan yang tidak masuk akal. Pertama, yang mewacanakan tiga periode kan tidak hanya Bahlil, tapi juga beberapa ketua umum partai: Airlangga, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, juga menteri-menteri lain seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Tito Karnavian, dan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Apa iya Bahlil bisa menggerakkan mereka semua? Kapasitas Bahlil saat itu apa? Dia belum Ketua Umum Golkar, masih Menteri Investasi,” ujar Guntur kepada wartawan, Selasa (31/12/2024).
Guntur juga menyinggung pernyataan Jokowi yang menyebut pihak yang “menampar dan menjerumuskan” terkait isu tiga periode. Menurut Guntur, meski Bahlil termasuk dalam kategori tersebut, Jokowi tak pernah terlihat marah atau memberikan sanksi kepadanya.
“Bahlil malah semakin dekat dengan Jokowi, jadi Menteri ESDM, dan kini Ketua Umum Golkar. Ini tidak seperti orang yang pernah menampar dan menjerumuskan Jokowi, tapi lebih seperti loyalis yang mengikuti semua keinginan yang disebut Bahlil sebagai ‘Raja Jawa’,” tambahnya.
Guntur juga mengkritik posisi PDIP dalam menjaga batas-batas kepemimpinan Jokowi pada saat isu ini mencuat. “Tahun 2022, PDIP masih sangat dekat dengan Jokowi dan berusaha menjaga agar tidak melampaui batas, seperti menjabat tiga periode atau memperpanjang masa jabatan. Saat itu, Bahlil hanya menteri biasa, tetapi dengan wacana tiga periode, dia tampil seperti penjilat,” katanya.
Bahlil Bela Jokowi
Sementara itu, dalam konferensi pers ‘Refleksi Akhir Tahun Partai Golkar’ di Jakarta Barat, Selasa (31/12), Bahlil Lahadalia membantah bahwa isu tiga periode berasal dari Presiden Jokowi. Ia menyebut ide penundaan Pilpres 2024 berasal dari dirinya sendiri saat masih menjabat sebagai Menteri Investasi.
“Ide pertama yang mengeluarkan untuk Pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya,” kata Bahlil.
Ia juga menilai pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaitkan Jokowi dengan isu ini sebagai hal yang keliru. “Itu tidak pernah Presiden Jokowi memerintahkan kepada siapa pun. Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya,” ujar Bahlil.
Tensi antara kedua partai terus meningkat, memperlihatkan konflik kepentingan yang mendalam dalam menjaga citra Jokowi di tengah isu-isu kontroversial.
