Oleh Damai Hari Lubis – Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik
Pada suatu masa, nama Teten Masduki disematkan sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang pongah. Ia menantang rezim otoriter, menolak represi, bahkan bersuara lantang membongkar praktik-praktik korupsi dan pelanggaran HAM di masa Orde Baru. Tapi kini, pertanyaan yang tak nyaman muncul: apakah Teten telah menjelma menjadi sosok yang dulu ia lawan?
Belakangan ini, publik menyaksikan pemandangan yang membuat banyak aktivis angkatan 1998 mengernyitkan dahi—bahkan mungkin memalingkan muka. Teten, kini bukan sekadar bagian dari lingkar kekuasaan. Ia jadi penasehat utama dalam pendanaan kekuasaan lama yang ingin menanam pengaruh di era baru. Dia, yang dulu memusuhi tirani, kini berdiri bersebelahan dengan simbol kebohongan publik yang diduga telah mengkhianati dunia pendidikan: Joko Widodo.
Nama Jokowi terseret dalam pusaran tudingan ijazah palsu, kebohongan tentang proyek-proyek infrastruktur, dan narasi-narasi menyesatkan yang selama dua periode disebar sebagai kebenaran tunggal. Namun alih-alih menjauh, Teten justru menguatkan diri dalam orbitnya. Apakah ini bentuk transformasi, atau lebih tepatnya, deformasi moral seorang aktivis?
Kita pun kembali mengingat satu bab dalam sejarah kelam bangsa. TAP MPRS No. 25 Tahun 1966 yang secara substansial menolak ajaran dan keberadaan komunisme, tak hanya menjadi dokumen sejarah, tapi juga menjadi alat ukur moralitas politik. Isu bahwa Teten punya kaitan darah dan sejarah yang tak sejalan dengan semangat TAP MPRS tersebut sempat mencuat. Meski tak pernah terbukti secara resmi, isu ini sempat mengguncang kepercayaan publik terhadapnya.
Kini, pertanyaannya bertambah rumit. Mengapa Jokowi, yang dibesarkan dengan stigma dan kontroversi, merasa nyaman dikelilingi sosok seperti Teten? Dan mengapa pula Prabowo—yang dulu menjadi simbol anti-komunisme dan nasionalisme konservatif—rela menerima kehadiran Teten dalam orbit kekuasaannya?
Apakah ini bentuk pragmatisme politik yang telanjang dan tanpa malu? Ataukah sekadar transaksi untuk menutupi kekurangan masing-masing?
Kita patut khawatir. Jika sosok seperti Teten Masduki—yang dulu kita anggap sebagai lentera nurani bangsa—ternyata dapat digadaikan hanya demi kedekatan dengan kekuasaan, maka sesungguhnya kita sedang menyaksikan matinya nurani kolektif. Kekuasaan bukan lagi instrumen perubahan, tetapi kuburan nilai.
Teten mungkin tidak butuh lagi pengakuan publik. Tapi bangsa ini butuh kejelasan sejarah, butuh konsistensi moral, dan butuh pemimpin yang tidak menjual dirinya hanya demi kursi dan kedekatan.
Kalau benar aktivis telah berubah menjadi pecundang, maka musuh bangsa ini tak lagi hanya para tiran. Tapi juga mereka yang diam-diam menukar idealisme dengan kenyamanan kekuasaan.
