Oleh * Sadarudin el Bakrie. Pengamat Ekonomi Politik Alumni Universitas Negeri Jember
Situasi ekonomi global
Berdasarkan laporanIMF – World Economic Outlook dengan judul “Countering The Cost -of- Living Crisis” Kegiatan ekonomi global mengalami perlambatan yang lebih luas dan lebih tajam dari perkiraan sebelumnya, dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi dari yang terlihat dalam beberapa dekade. Krisis biaya hidup, pengetatan kondisi keuangan di sebagian besar wilayah, invasi Rusia ke Ukraina, dan pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, semuanya sangat membebani prospek. Pertumbuhan global diperkirakan melambat dari 6,0 persen pada 2021 menjadi 3,2 persen pada 2022 dan 2,7 persen pada 2023. Ini merupakan profil pertumbuhan terlemah sejak 2001 kecuali krisis keuangan global dan fase akut pandemi COVID-19.
Menurut laporan IMF tersebut Inflasi global diperkirakan akan meningkat dari 4,7 persen pada tahun 2021 menjadi 8,8 persen pada tahun 2022 tetapi menurun menjadi 6,5 persen pada tahun 2023 dan menjadi 4,1 persen pada tahun 2024. Kebijakan moneter harus tetap berada pada jalur untuk memulihkan stabilitas harga, dan kebijakan fiskal harus bertujuan untuk mengurangi tekanan biaya hidup rakyat kecil dengan tetap menjaga sikap yang cukup ketat sejalan dengan kebijakan moneter. Reformasi struktural dibutuhkan dalam mendukung perang melawan inflasi dengan meningkatkan produktivitas dan mengurangi kendala pasokan, sementara kerja sama multilateral diperlukan untuk mempercepat transisi energi hijau dan mencegah fragmentasi.
Bagaimana dengan Indonesia.
Perekonomian Indonesia diperkirakan menghadapi tekanan yang sangatt keras saat ekonomi global mengalami kontraksi menuju resesi ekonomi dunia yang paling buruk di tahun 2023, kecuali pemerintah membuat kebijakan mitigasi resesi ekonomi yng tepat.. Tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini, mulai munculnya PHK akibat kondisi ekonomi yang dipicu oleh penurunan daya beli masyarakat sebagai akibat kebijakan ekonomi yang buruk dan kenaikan BBM. pada awal September lalu.
Melemahnya angka indikator perekonomian, ditunjukkan oleh sektor – sektor ekonomi riel seperti melemahnya nilai rupiah terhadap valuta asing, kenaikan harga energi kenaikan harga pangan. kenaikan harga-harga ini menunjukkan tingkat inflasi meningkat signifikan. Tingkat inflasi pada September menyentuh angka tertinggi yaitu 6 persen, tertinggi sejak 2014.
Menurunnya tingkat konsumsi masyarakat yang ditunjukkan oleh penurunan indeks harga konsumen dan munculnya keluhaan banyak produsen tentang naiknya biaya logistik dan harga bahan baku. Ini menunjukkan adanya gejala stagflasi ekonomi yang ditunjukkan oleh tingginya tingkat Inflasii, tetapi tidak diikuti oleh penyerapan tenaga kerja dan meniingkatnya pendapatan masyarakat. Jadi Pemerintah butuh program mitigasi ekonomi yang tepat untuk menghindari PHK Massal, mencegah perlawanan dan protes dari organisaasi -organisasi federasi buruh, menyusul peringatan dari Presiden Partai Buruh Said Iqbal bahwa pihaknya menolak keras kebijakan PHK besar-besaran di tengah ancaman resesi global.
“Kenaikan harga BBM menyebabkan kenaikan harga barang, dan ditambahkan tidak adanya kenaikan upah membuat daya beli jatuh. Jatuhnya daya beli mengakibatkan turunnya tingkat konsumsi yang berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi. Inilah yang justru memicu terjadinya PHK,” kata Said Iqbal.
Inflasi telah mencapai level tertinggi sejak 2014. Meskipun secara umum pertumbuhan upah masih berada di bawah inflasi namun ada kemungkinan besar harga upah dan tingkat inflasi akan saling mengimbangi, jika tingkat inflasi meningkat membentuk spiral sedangkan harga upah secara berkelanjutan tidak meningkat maka situasi ekonomi mengarah krisis biaya hidup dan melonjaknya angka kemiskinan
Kenaikan harga- harga yang tidak diimbangi oleh kenaikan pendapatan masyarakat berakibat memicu krisis biaya hidup. Artinya jutaan orang miskin baru muncul di masyarakat. Jutaan orang miskin baru ini berakibat menurunnya tingkat tabungan dan anjloknya tingkat konsumsi masyarakat, Anjloknya tingkat konsumsi masyarakat.mengakibatkan aktifitas produksi menurun. dan tingkat investasi juga turun karena rendahnya angka tabungan. Menurunnya aktifitas produksi mengakibatkan mimpi buruk PHK yang lebih besar.. Maka diperlukan kebijakan moneter yang tepat dan terarah dalam melawan tingkat inflasi dan mengurangi risiko inflasi yang tak terkendali.
