Fusilatnews – Ada yang aneh tapi tak terasa janggal. Seolah biasa saja. Di negeri ini, kekuasaan punya wajah ganda, kadang lebih dari dua. Ia tumbuh di meja-meja rapat kementerian, lalu menyusup ke kursi empuk direksi BUMN. Yang satu menyusun kebijakan, yang lain mengawasi korporasi. Dua jabatan dalam satu tubuh—seperti orang yang bicara sambil menuliskan berita tentang dirinya sendiri.
Pada Kamis, 10 Juli 2025, kita menyaksikan daftar panjang nama-nama Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto—sebanyak 30 orang—yang tak hanya menjadi pembantu presiden di kementerian, tetapi juga menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara. Daftar ini bukan sekadar deret nama, tapi potret banal dari sebuah negara yang tak pernah selesai menertibkan dirinya sendiri.
Lihatlah, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Stella Christie, kini juga Komisaris PT Pertamina Hulu Energi. Lalu, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono bertakhta di Pertamina Patra Niaga. Arif Havas Oegroseno, diplomat kawakan, kini juga mengawasi Pertamina International Shipping. Taufik Hidayat, yang dulu atlet, kini bertugas ganda: Wamenpora sekaligus Komisaris PLN Energi Primer. Begitu seterusnya, hingga daftar ke-30, mengendap dalam ironi: jabatan publik kini terasa seperti ladang pribadi, yang bisa digarap sambil lalu, ditanami kepentingan, dan dipanen dalam bentuk honorarium dan gengsi.
Apa yang sedang kita hadapi sesungguhnya? Barangkali inilah wajah baru birokrasi yang dikuasai kalkulasi politik dan patronase. Rasa malu telah digantikan oleh rasa berhak. Fungsi negara dipadukan dengan fungsi korporasi, tanpa kejelasan batas, apalagi etika.
Padahal Mahkamah Konstitusi—lewat semangat putusannya—telah menyatakan bahwa rangkap jabatan menteri sebagai komisaris BUMN dilarang. Meski tidak eksplisit menyebut wakil menteri, nalar sehat akan segera sampai pada kesimpulan: semangatnya adalah mencegah konflik kepentingan. Tapi di negeri ini, nalar sehat sering kali dianggap gangguan.
Rangkap jabatan bukan sekadar soal moralitas. Ia juga soal efisiensi dan profesionalisme. Seorang wakil menteri seharusnya mencurahkan waktunya untuk urusan publik. Tapi kini, waktu itu dibelah dua: sebagian untuk negara, sebagian lagi untuk BUMN yang juga milik negara. Maka siapa yang mengawasi siapa? Siapa yang melayani siapa? BUMN adalah alat negara untuk menghadirkan kesejahteraan, bukan ladang kompromi bagi elit.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa kekuasaan di negeri ini tidak pernah cukup dengan satu wajah. Ia harus menggandakan diri. Menjelma jadi komisaris. Menjadi penyambung kuasa, menjembatani kepentingan politik dengan industri. Di titik ini, politik bukan lagi urusan ide dan tanggung jawab, tapi urusan penempatan dan pembagian posisi.
Dan akhirnya, publik cuma jadi penonton. Kita menyaksikan birokrasi tumbuh bukan karena kebutuhan rakyat, tapi karena kebutuhan bagi-bagi. Kita melihat negara menjelma perusahaan yang dikuasai elit, tapi tidak pernah untung untuk rakyatnya.
Maka inilah ironi paling telanjang dari republik ini: ketika para wakil rakyat (dan wakil menteri) sibuk rangkap jabatan, rakyat tetap rangkap beban. Harga naik, lapangan kerja langka, pelayanan publik lambat. Tapi para elite justru makin gesit mengisi dua, bahkan tiga posisi, dalam satu waktu.
Apa yang biasa katakan? Mungkin bisa kita tulis begini: Kita hidup dalam negeri yang pandai membuat jabatan, tapi tak pandai mengukurnya. Kita menciptakan bayangan kekuasaan, tapi tak menciptakan tanggung jawab. Kita bermain dalam dua dunia, tapi tak pernah hadir utuh di satu pun.
Dan mungkin kita pun tahu jawabannya: ini bukan tentang kapasitas. Ini tentang kekuasaan yang tak tahu malu.
