Menurut Arief, bantuan pangan sangat dibutuhkan oleh KPM mengingat masa tanam di Indonesia yang mundur. “Tanamnya saja mundur. Tadi mengajukan Rp5,8 triliun, seharusnya mengajukan kapan? Seharusnya dari kemarin-kemarin, pas November, Desember eksekusi. Mau ambil risiko? 21,3 juta (KPM) itu desil 1, orang yang paling memerlukan bantuan pangan,” kata dia.
Jakarta – Fusilatnews – Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi memastikan kebijakan perpanjang bantuan pangan dilakukan murni untuk membantu 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat atau KPM yang membutuhkan bantuan pangan.dan mengklaim perpanjangan bantuan pangan beras hingga Juni 2024 bebas dari unsur politis.
“Enggak ada nilai politisnya, ngapain nilai politis? Kita itu Rp8 triliun loh kalau 3 bulan, 3 bulan lagi Rp8 triliun, berarti Rp16 triliun,” kata Arief dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, (8/11) .
Menurut Arief , salah satu bukti bahwa bantuan pangan bebas dari kepentingan politis adalah tidak adanya simbol politik dalam bantuan yang diberikan.
“Pada saat memberikan bantuan pangan itu tidak ada kan bendera atau politik tidak ada di situ, murni dilakukan sesuai kebutuhan,” kata Arief.
Menurut Arief, bantuan pangan sangat dibutuhkan oleh KPM mengingat masa tanam di Indonesia yang mundur. “Tanamnya saja mundur. Tadi mengajukan Rp5,8 triliun, seharusnya mengajukan kapan? Seharusnya dari kemarin-kemarin, pas November, Desember eksekusi. Mau ambil risiko? 21,3 juta (KPM) itu desil 1, orang yang paling memerlukan bantuan pangan,” kata dia.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan memperpanjang masa penyaluran bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram hingga Juni 2024. Semula, program bansos beras disalurkan hingga November 2023.
“Tadi sudah diputuskan, harusnya bansos beras itu sampai September, Oktober, November, diperpanjang Desember. Kemudian Januari, Februari, lanjut sampai kuartal kedua 2024, Maret, April, Mei, Juni,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas,di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 6 November 2023.
Salah satu pertimbangan pemerintah memperpanjang pembagian bansos beras itu, kata Zulhas, agar memperkuat intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga beras. Pasalnya harga bahan pokok tersebut belum juga menurun setelah melonjak drastis sejak beberapa waktu lalu.
