Jakarta – Fusilatnews- Pegawai Kementerian Komdigi melakukan pemerasan terhadap pemilik situs Judol untuk setiap situs yang “dilindungi ” yaitu dengan meminta uang ,Rp 24 juta untuk setiap situs judol yang “dilindungi ”
DIrektur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Wira Satya Triputra mengungkapkan bahwa oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta pelicin jutaan rupiah untuk setiap situs judi online (judol) yang dilindungi. “Untuk besaran yang diminta per website itu paling besar hanya Rp 24 juta. Padahal yang dijaga ini mencapai ribuan,” ujar Wira dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Senin (25/11/2024).
Kegiatan melindungi situs judi online tersebut sudah berlangsung sejak April 2024. “Mereka melakukan operasi untuk melakukan aktivitas tidak memblokir website itu mulai bulan April sampai kemarin ditangkap,” kata Wira.
Dalam kasus ini, polisi menetapkan 24 orang sebagai tersangka yang terdiri atas 10 pegawai Komdigi dan 14 warga sipil. Wira merinci, sembilan dari pegawai tersebut adalah oknum yang bertugas mencari dan memblokir situs judi online, namun justru menyalahgunakan wewenangnya. “Oknum berinisial DI, FD, SA, YR, YP, RP, AP, RD, dan RR, yang bertugas memblokir situs, malah membina situs-situs tersebut dan mengambil keuntungan,” kata Wira. Sementara itu, seorang staf ahli Kemenkomdigi berinisial AK atau Adhi Kismanto diduga berperan dalam memfilter situs judi online yang diblokir dan yang tidak.
Dalam kasus ini, polisi menetapkan 24 orang sebagai tersangka yang terdiri atas 10 pegawai Komdigi dan 14 warga sipil. Wira merinci, sembilan dari pegawai tersebut adalah oknum yang bertugas mencari dan memblokir situs judi online, namun justru menyalahgunakan wewenangnya.
Peran tersangka lainnya mencakup bandar, pengelola situs, agen pencari situs judi, hingga penampung uang setoran dari agen. Kemenkomdigi yang seharusnya memblokir situs judi justru memanfaatkan kewenangan ini untuk kepentingan pribadi. Para tersangka dijerat Pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman 10 tahun penjara, Pasal 45 Ayat 3 juncto Pasal 27 Ayat 2 UU ITE dengan ancaman 10 tahun penjara, serta Pasal 5 juncto Pasal 2 Ayat 1 huruf t dan z UU TPPU dengan ancaman hingga 20 tahun penjara.
