Prabowo Menjadi Jenderal Karena Seragam – Jenderal di Pundak, Kopral di Mimbar

Oleh: Ali Syarief

Ada sebuah pertanyaan yang layak diajukan kepada bangsa ini: apakah seseorang menjadi jenderal karena karakter kepemimpinannya, atau karena seragam yang dipakainya?

Pertanyaan itu mungkin terdengar provokatif. Namun justru di situlah letak pentingnya. Sebab masyarakat Indonesia sejak lama terlanjur menganggap pangkat militer sebagai bukti otomatis atas kebijaksanaan, kedewasaan, dan kemampuan memimpin. Seolah-olah begitu seseorang mencapai pangkat jenderal, maka seluruh kualitas kenegarawanan telah melekat pada dirinya.

Sejarah ternyata tidak sesederhana itu.

Pangkat adalah produk sistem. Karakter adalah hasil pergulatan batin. Pangkat dapat diberikan oleh institusi, tetapi kebijaksanaan tidak pernah bisa disematkan melalui upacara kenaikan jabatan.

Dalam tradisi militer yang ideal, seorang jenderal adalah figur yang matang secara emosional. Ia tidak mudah tersinggung. Ia tidak reaktif terhadap kritik. Ia memahami bahwa seorang pemimpin harus mampu mengendalikan dirinya sebelum mengendalikan orang lain.

Karena itu, publik memiliki ekspektasi tinggi ketika seorang mantan jenderal menduduki kursi presiden. Mereka berharap hadir seorang negarawan yang tenang, berwibawa, dan mampu menjadi bapak bagi seluruh rakyat.

Namun harapan itu sering kali berbenturan dengan realitas.

Alih-alih menunjukkan ketenangan seorang pemimpin besar, yang muncul justru perilaku yang kerap mengundang tanda tanya. Kritik sering dibalas dengan sindiran. Perbedaan pendapat dianggap sebagai gangguan. Ruang publik dipenuhi ekspresi-ekspresi yang lebih menyerupai kebutuhan memperoleh tepuk tangan ketimbang upaya membangun kualitas demokrasi.

Di sinilah paradoks itu muncul.

Bagaimana mungkin seseorang yang pernah memimpin pasukan besar terlihat begitu terganggu oleh kritik warga negara biasa?

Mengapa seorang presiden yang memiliki seluruh instrumen kekuasaan justru tampak sibuk merespons suara-suara yang berbeda?

Seorang jenderal sejati memahami bahwa kritik bukan ancaman. Kritik adalah bagian dari mekanisme koreksi. Dalam peperangan, informasi yang paling berharga justru sering datang dari laporan yang tidak menyenangkan. Komandan yang hanya ingin mendengar pujian biasanya sedang menuju kekalahan.

Sayangnya, dalam politik modern, banyak pemimpin lebih menyukai gema daripada kebenaran. Mereka ingin mendengar apa yang menyenangkan telinga, bukan apa yang dibutuhkan negara.

Fenomena lain yang juga menarik adalah kecenderungan untuk menjadikan panggung politik sebagai arena hiburan.

Tidak ada yang salah dengan ekspresi kegembiraan. Tidak ada larangan bagi seorang presiden untuk tersenyum atau bercanda. Namun setiap jabatan memiliki simbol dan martabatnya sendiri. Presiden bukan sekadar individu. Ia adalah representasi negara.

Karena itu, publik berhak bertanya ketika simbol-simbol kenegaraan berubah menjadi pertunjukan yang terasa kurang pada tempatnya. Sebab seorang kepala negara tidak hanya dinilai dari kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari pesan yang dikirimkan melalui perilakunya.

Negarawan besar dalam sejarah dunia memahami hal itu.

Mereka menjaga kata-kata mereka. Mereka mengukur gestur mereka. Mereka sadar bahwa setiap kalimat yang keluar dari mulut seorang pemimpin akan menjadi cermin kualitas bangsa yang dipimpinnya.

Sebaliknya, pemimpin yang terlalu larut dalam pencitraan sering kehilangan jarak antara dirinya sebagai pribadi dan dirinya sebagai institusi negara.

Pada akhirnya, sejarah tidak pernah terlalu peduli pada seragam.

Sejarah tidak mencatat berapa banyak bintang yang pernah terpasang di pundak seseorang. Sejarah juga tidak terlalu tertarik pada berapa lama seseorang berkuasa.

Sejarah hanya menanyakan satu hal: apa warisan yang ditinggalkan?

Karena itu, menjadi jenderal sesungguhnya bukan persoalan pangkat. Menjadi jenderal adalah soal karakter. Soal kemampuan mengendalikan ego. Soal kematangan menghadapi kritik. Soal kesediaan mendahulukan kepentingan bangsa di atas kebutuhan pribadi untuk dipuji.

Jika kualitas-kualitas itu tidak hadir, maka pangkat hanyalah seragam.

Dan seorang yang menjadi jenderal hanya karena seragamnya, pada akhirnya akan diingat sejarah sebagai orang yang gagal memahami makna dari kehormatan yang pernah dipakainya.