By Paman BED
By Paman BEDMerawat Akal Sehat, Menjaga Nurani Bangsa
PART 1
Ketika Infrastruktur Tidak Otomatis Menghadirkan Pertumbuhan
“Tidak ada proyek yang gagal pada hari diresmikan. Sebagian besar proyek gagal jauh sebelumnya, ketika asumsi-asumsi dalam perencanaannya tidak pernah benar-benar diuji.”
Di banyak negara berkembang, pembangunan sering dipahami sebagai perlombaan fisik: siapa yang paling cepat membangun jalan, pelabuhan, bandara, atau kawasan industri.
Namun sejarah ekonomi menunjukkan satu hal yang sering tidak nyaman untuk diakui: tidak semua bangunan yang selesai dibangun berarti berhasil secara ekonomi.
Ada infrastruktur yang megah di atas kertas, indah saat diresmikan, tetapi lama-kelamaan menjadi ruang yang menunggu aktivitas yang tak kunjung datang.
Seperti rumah mewah yang dibangun di tengah hutan—kokoh, modern, dan mahal—tetapi tanpa jalan, tanpa aktivitas ekonomi di sekitarnya, dan tanpa kehidupan yang mengalir di dalamnya.
Ia berdiri, tetapi tidak benar-benar hidup.
Infrastruktur: Antara Harapan dan Realitas
Secara teori, infrastruktur adalah fondasi pertumbuhan ekonomi. Jalan menurunkan biaya logistik, pelabuhan mempercepat arus barang, bandara membuka konektivitas, dan listrik memperluas produktivitas.
Tidak ada yang salah dengan logika itu.
Namun persoalannya bukan pada apa fungsi infrastruktur, melainkan pada kapan dan dalam konteks apa ia dibangun.
Di sinilah ekonomi pembangunan selalu berhadapan dengan dua pendekatan besar.
Infrastructure-led Growth vs Demand-led Infrastructure
Pendekatan pertama adalah Infrastructure-led Growth.
Logikanya sederhana: bangun infrastruktur terlebih dahulu, maka pertumbuhan akan mengikuti.
Model ini pernah menjadi tulang punggung banyak negara yang sedang mengejar ketertinggalan. China dan South Korea adalah contoh bagaimana investasi besar pada infrastruktur menjadi katalis industrialisasi, mempercepat konektivitas, dan membuka ruang investasi secara masif.
Dalam pendekatan ini, infrastruktur adalah “pemicu”.
Namun ada pendekatan kedua: Demand-led Infrastructure.
Di sini logikanya dibalik. Infrastruktur dibangun ketika aktivitas ekonomi sudah terbentuk, ketika permintaan sudah jelas, dan ketika ekosistem pendukung sudah siap.
Pendekatan ini lebih hati-hati, karena menghindari risiko aset menganggur atau kapasitas yang tidak termanfaatkan.
Dua pendekatan ini tidak saling salah.
Yang menjadi masalah adalah ketika sebuah negara mencoba menerapkan keduanya tanpa sinkronisasi yang matang.
Jalan Tengah yang Tidak Sederhana
Indonesia berada di posisi yang unik.
Di satu sisi, kebutuhan infrastruktur sangat besar untuk menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing.
Di sisi lain, struktur ekonomi, persebaran industri, dan pola permintaan belum selalu siap menyerap kapasitas yang dibangun secara cepat.
Maka yang dibutuhkan bukan memilih salah satu, tetapi menemukan titik sinkronisasi antara keduanya.
Infrastruktur yang dibangun terlalu cepat tanpa ekosistem akan menganggur.
Tapi menunggu terlalu lama juga membuat ekonomi tertahan oleh biaya logistik yang tinggi.
Pelajaran dari Terminal Kijing
Salah satu contoh yang sering dibahas dalam diskusi publik adalah Pelabuhan Kijing.
Pelabuhan ini dirancang sebagai pelabuhan internasional modern dengan kapasitas jangka panjang sekitar 1,95 juta TEUs peti kemas dan 28 juta ton barang per tahun.
Namun pada fase awal operasionalnya, utilisasi masih berada pada skala yang jauh lebih rendah, sekitar 500 ribu TEUs dan 8 juta ton barang.
Secara teknis, ini bukan anomali. Banyak infrastruktur besar di dunia memang dibangun dengan horizon jangka panjang.
Namun pertanyaan yang lebih penting bukan pada “berapa kapasitasnya”, melainkan:
apakah ekosistem ekonomi di sekitarnya tumbuh dengan kecepatan yang sepadan?
Karena pelabuhan tidak hidup dari beton dan crane, tetapi dari:
kawasan industri,
arus ekspor-impor,
jaringan logistik,
dan keputusan investasi swasta.
Tanpa itu semua, kapasitas hanyalah potensi yang menunggu.
Pelajaran dari Kertajati
Hal serupa juga terlihat pada Bandar Udara Internasional Kertajati.
Bandara ini dibangun dengan standar modern dan kapasitas besar untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang Jawa Barat bagian timur.
Namun pada fase awal, tingkat pemanfaatan belum sebanding dengan kapasitas yang tersedia.
Bukan semata karena bandara tersebut tidak layak, tetapi karena:
pola penerbangan belum bergeser,
konektivitas darat belum optimal,
pusat aktivitas ekonomi belum terkonsentrasi di sekitarnya,
dan transisi ekosistem membutuhkan waktu.
Ketika Infrastruktur Menjadi “Menunggu Ekosistem”
Dari dua contoh tersebut, kita belajar satu hal penting:
infrastruktur tidak pernah bekerja sendirian.
Ia bukan entitas ekonomi yang mandiri.
Ia adalah bagian dari sistem yang lebih besar.
Dan ketika sistem itu belum terbentuk, infrastruktur hanya menjadi ruang yang menunggu aktivitas.
Di sinilah istilah white elephant project sering muncul.
White Elephant Project: Bukan Soal Besar atau Kecilnya Proyek
Dalam ekonomi publik, white elephant project merujuk pada proyek yang secara nilai investasi sangat besar, tetapi manfaat ekonominya jauh di bawah ekspektasi atau tidak sebanding dengan biaya pemeliharaan.
Namun penting untuk dipahami:
tidak semua proyek yang belum optimal adalah kegagalan.
Sebagian hanya terlalu dini dibanding ekosistemnya.
Masalahnya muncul ketika:
asumsi permintaan terlalu optimistis,
koordinasi lintas sektor tidak sinkron,
atau pembangunan fisik tidak diikuti pembangunan ekonomi di sekitarnya.
Biaya Logistik: Bukti Bahwa Infrastruktur Tetap Penting
Meski demikian, kritik terhadap infrastruktur tidak boleh jatuh pada kesimpulan bahwa pembangunan tidak perlu dipercepat.
Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan biaya logistik yang relatif tinggi.
Data berbagai lembaga internasional seperti World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development menunjukkan bahwa biaya logistik Indonesia masih berada pada kisaran belasan persen terhadap PDB, jauh lebih tinggi dibanding negara maju.
Pemerintah sendiri menargetkan penurunan signifikan biaya logistik hingga mendekati 8% PDB pada 2045.
Artinya, kebutuhan infrastruktur tetap nyata dan mendesak.
Namun tantangannya bukan hanya membangun, melainkan memastikan setiap infrastruktur benar-benar produktif secara ekonomi.
Refleksi Sementara
Di titik ini kita sampai pada satu kesadaran penting:
Indonesia tidak kekurangan pembangunan.
Yang sering menjadi persoalan adalah sinkronisasi antara pembangunan fisik dan pembangunan ekonomi di sekitarnya.
Infrastruktur dibangun dalam satu kecepatan.
Ekosistem tumbuh dalam kecepatan lain.
Dan kebijakan tidak selalu menjembatani keduanya secara tepat waktu.
Ketidaksinkronan inilah yang sering melahirkan ruang-ruang kapasitas yang belum termanfaatkan secara optimal.
Menuju Pertanyaan yang Lebih Penting
Jika masalahnya bukan pada semangat membangun, tetapi pada sinkronisasi ekosistem, maka pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih penting:
Bagaimana cara memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur benar-benar siap secara ekonomi sebelum dan sesudah dibangun?
Di titik inilah kita memasuki gagasan yang lebih mendasar.
Sebuah pendekatan yang tidak hanya melihat ke belakang setelah proyek selesai, tetapi juga berani melihat ke depan sebelum keputusan investasi diambil.
Pendekatan itu adalah:
Foresight Audit atas Sinkronisasi Ekosistem Pembangunan.
Penutup Part 1
Jika selama ini audit lebih banyak hadir untuk memastikan kepatuhan setelah proyek berjalan, maka mungkin sudah saatnya kita bertanya:
apakah kita juga memiliki cara untuk menguji masa depan sebelum proyek itu benar-benar dibangun?
Karena pada akhirnya, infrastruktur bukan hanya soal berdiri atau tidak berdiri.
Tetapi soal apakah ia benar-benar hidup dalam ekonomi yang menopangnya.
Bersambung ke Part 2
Foresight Audit: Mengawal Masa Depan Sebelum Risiko Menjadi Kenyataan
Referensi Part 1
* World Bank – Infrastructure & Logistics Performance Reports
* Organisation for Economic Co-operation and Development – Infrastructure & Strategic Foresight Studies
* Asian Development Bank – Infrastructure Development and Economic Growth Reports
* International Monetary Fund – Public Investment Management (PIMA Framework)
* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional – RPJMN dan perencanaan infrastruktur nasional
* Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia – Laporan Hasil Pemeriksaan sektor infrastruktur
