Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)Jakarta – Konflik yang melanda Nahdlatul Ulama (NU) dipicu oleh perbedaan pendapat soal pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah kepada NU. Demikian kata Ketua Pengurus Besar NU Ulil Abshar Abdalla.
Pasca-pergantian Presiden dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto, pemerintahan baru menghendaki konsesi tambang milik NU dikelola oleh investor baru. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, kata tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL) itu, setuju dengan kehendak pemerintah.
Sebaliknya, kata Ulil, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Jusuf menghendaki investor lama tetap dipertahankan.
Dari sanalah perseteruan internal PBNU bermula. Rais Aam PBNU Miftachul Achyar, yang berada di kubu Gus Ipul, kemudian memecat Gus Yahya. Di pihak lain, kakak kandung eks-Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ini kemudian membalasnya dengan merotasi jabatan Gus Ipul dari Sekjen ke Ketua PBNU.
Rumor yang beredar di media sosial, investor lama dimaksud adalah Garibaldi Thohir, kakak kandung Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir; sedangkan investor baru dimaksud adalah Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo.
Benarkah? Kita tidak tahu pasti. Sebab belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan. Akan tetapi bila rumor itu benar, maka Hashim berada di pusaran konflik internal NU. Begitu pun Garibaldi atau Boy Thohir.
Ketika urusan bisnis sudah bertemu dengan urusan politik, lazimnya entitas bisnis memang berpihak kepada rezim yang berkuasa. Jika tidak, maka bisa bermasalah.
Contohnya Arsyad Rasyid. Begitu Prabowo terpilih, Ketua Tim Kampanye Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud Md itu langsung “dikudeta” dan digantikan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Ternyata Gus Yahya menganut mazhab ini, sehingga ia setuju dengan masuknya investor baru yang didukung Prabowo.
Pertanyaannya, apakah ada konsesi tertentu terkait dukungan Gus Yahya terhadap investor baru untuk mengelola konsesi tambang yang dimiliki NU?
Pertanyaan yang sama juga patut diajukan ke Gus Ipul. Apakah ada konsesi tertentu sehingga Menteri Sosial itu keukeuh mempertahankan investor lama?
Tambang ternyata menjadi semacam kutukan bagi NU, bukannya menjadi rahmat, karena di antara elite terjadi “perebutan”. Ada tarik tambang di sana.
Inilah akibatnya kalau ormas keagamaan diberi wewenang mengelola tambang yang memang bukan bidang mereka. Bidang mereka adalah dakwah dan mengurus umat, bukan mengurus bisnis dan mencari untung. Dengan mengurus bisnis, NU justru menjadi turun kasta atau terdegradasi.
Di sisi lain, jika benar Hasjim Djojohadikusumo merupakan investor baru yang akan mengelola konsesi tambang yang dimiliki NU, yang terletak di Kalimantan Timur, artinya Prabowo sama saja dengan Soeharto, bekas mertuanya, yang “melegalkan” nepotisme.
Kalau bukan adik kandung Prabowo, mana mungkin Hashim dengan begitu mudahnya masuk untuk mengelola tambang NU, bahkan dengan menyalip Boy Thohir?
