Damai Hari Lubis
Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
Damai Hari LubisPerilaku Yaqut Cholil Qoumas dan Yahya Cholil Staquf, dua figur berstatus adik–kakak kandung, kian memperlihatkan citra yang “setali tiga uang”: serupa dalam gaya, serupa pula dalam kontroversi—terutama ketika menyangkut isu sensitivitas dan kepentingan umat Islam.
Yahya Staquf, sebagai Ketua Umum PBNU, organisasi keagamaan Islam terbesar yang menjadi simbol otoritas ulama Nahdliyin, justru kerap menjadi sorotan publik lantaran langkah-langkahnya yang dianggap paradoksal dengan denyut aspirasi mayoritas umat muslim, baik di Indonesia maupun di panggung Islam global. Pertemunannya di masa lalu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjadi ingatan kolektif yang sulit dihapus, karena bagi banyak kalangan, momentum itu dipandang sebagai gestur yang menyinggung solidaritas umat, khususnya di tengah sikap tegas organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, FPI, serta berbagai elemen Gerakan 212 yang sejak awal berada di garis depan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan perlawanan terhadap kolonialisme Israel.
Kini, di internal NU sendiri, muncul gelombang kritik bahkan usul evaluasi kepemimpinan, dipicu polemik bertubi-tubi, termasuk isu keuangan internal organisasi dan persepsi publik tentang dugaan keterkaitannya dengan jaringan Zionisme internasional. Dugaan tersebut juga sempat dikait-kaitkan oleh publik dengan potensi persoalan hukum serius seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)—meskipun hal ini masih berada pada ranah asumsi publik dan belum menjadi putusan hukum, tetapi daya rusaknya terhadap wibawa lembaga ulama tak bisa diremehkan.
Sementara itu, sang adik, Gus Yaqut, yang pernah menjabat Menteri Agama, juga mewariskan daftar kontroversi panjang. Pernyataannya yang menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing masih menjadi catatan retak di memori sosial umat—sebuah narasi yang dinilai kasar, irasional, dan melukai rasa rahman–rahim Islam itu sendiri. Imbasnya saat itu, kegaduhan tak terelakkan; laporan polisi pun bergulir, dan legitimasi moralnya sebagai pembina umat mengalami abrasi.
Kini, nama Yaqut kembali mencuat, bukan lagi pada polemik retorika, melainkan dalam pusaran isu dugaan KKN pada Dana Haji, dan sempat disebut publik sebagai figur yang “menghilang dari radar” hampir setahun lebih. KPK pun dikabarkan sedang menelaah persoalan tata kelola Dana Haji di masa tersebut, di mana nama Yaqut ikut terseret dalam wacana pemberitaan.
Dua figur adik–kakak ini, dengan panggung kekuasaan besar yang pernah dan masih mereka genggam, sejatinya memiliki tanggung jawab moral dan historis: bukan sekadar memimpin struktur, tetapi menjaga martabat umat. Namun yang tersisa justru kesan kontra-sensitivitas, kontra-solidaritas, dan kontra-empati. Alih-alih menjadi sumber keteduhan, keduanya kerap dipersepsikan publik sebagai sumber iritasi pada harga diri umat.
Pada titik ini, publik tidak sekadar menilai kontroversial, tetapi juga melihat sebuah pola:
Ada banalitas kekuasaan, ada relasi kekuasaan keluarga, dan ada retorika yang kehilangan keberpihakkan pada umat.
Maka jika jutaan mata muslim Indonesia merasa tersakiti, termalukan, lalu menyebut keduanya “setali tiga uang”, premis itu lahir bukan dari ruang kosong, tetapi dari rekam jejak sosial-politiknya sendiri.
Dan sejarah selalu kejam pada siapa pun yang memimpin umat, tetapi abai pada suara batinnya.
