Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI), Jakarta.
JAKARTA – Suharso Monoarfa terpental dari kursi panasnya dalam kudeta tak berdarah di Partai Kabah. Ia dicopot dari jabatannya sebagaI Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Serang, Banten, Ahad 4 September 2022.
Tak sampai seminggu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) No M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 tartanggal 9 September 2022 yang mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP.
Artinya, ada Presiden Joko Widodo di balik aksi kudeta tak berdarah di Partai Kabah..Tanpa restu Jokowi, tak mungkin Yasonna berani mengambil keputusan strategis seperti pengesahan plt ketua umum partai.
Akhirnya, kudeta tak berdarah itu pun berujung mulus, tanpa hambatan berarti. Apalagi saat Mukernas digelar, Suharso dalam penerbangan dari luar negeri menuju Jakarta sehingga tidak sempat menyampaikan pembelaan diri.
Suharso boleh saja menyatakan pencopotan dirinya ilegal. Tapi apa daya, pemerintah sudah terlanjur menyatakan sah. Kini, yang bisa dilakukan Suharso adalah bertempur di pengadilan yang diprediksi akan panjang dan melelahkan.
Mengapa kudeta di Partai Kabah berjalan mulus? Ada dua sebab, yakni faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal, Suharso sudah tidak dikehendaki lagi ongkang-ongkang kaki di kursi PPP-1 oleh elite-elite partainya, karena selama dia memimpin, elektabilitas PPP tak kunjung naik. Waktu Suharso banyak tersita untuk mengurus tugasnya sebagai menteri, tak sempat mengurus partai.
Titik kulminasi terjadi saat Suharso mengalami slip of tongue alias keseleo lidah soal “amplop kiai”.
Faktor eksternal, ialah dukungan pemerintah yang dibuktikan dengan pengesahan Mardiono oleh Menkumham.
Bandingkan dengan kudeta yang dilakukan Moeldoko terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021 yang kemudian gagal total karena pemerintah menolak mengesahkan kepengurusan Moeldoko.
Membangkang
Kenapa proses pengesahan Mardiono di Kemenkumham berjalan secepat kilat? Konon karena Jokowi sudah tidak berkenan lagi dengan Suharso. Pasalnya, mantan anggota DPR RI itu membangkang, tidak mau digeser ke kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditinggalkan Tjahjo Kumolo yang meninggal dunia 1 Juli lalu.
Kursi Menteri PPN/Kepala Bappenas dinilai lebih strategis daripada Men-PAN RB, sehingga layak diberikan ke Abdullah Azwar Anas yang kader PDI Perjuangan. Setelah terjadi tarik-ulur yang cukup alot sehingga menyita waktu lama, Jokowi akhirnya terpaksa menempatkan Azwar Anas di kursi Men-PAN RB.
Di sisi lain, Mardiono dekat dengan Jokowi. Kalau tidak dekat, bagaimana mungkin ia menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)?
Tapi, Mardiono dekat dengan Jokowi sekalipun, jika di internal PPP tak ada gejolak atau “api di dalam sekam”, niscaya tak akan terjadi kudeta. Bandingkan dengan Moeldoko yang justru lebih dekat dengan Jokowi daripada Mardiono.
Pendek kata, kudeta di Partai Kabah lebih dipicu oleh faktor internal daripada faktor eksternal. Faktor eksternal hanya semacam penguat saja.
Kini, setelah jatuh dari kursi PPP-1, diprediksi Suharso juga akan terjungkal dari kursi Menteri PPN/Kepala Bappenas. Sebab, ia sudah tidak punya kaki lagi di parlemen. Fraksi PPP di DPR RI kini di bawah kendali Mardiono. Kalau ada yang berani membangkang, bersiaplah untuk didepak dari Senayan. Itulah!
