Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Setelah memeriksa Hasto Kristiyanto sekitar delapan jam, Kamis (20/2/2025), akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku.
Sontak, di kalangan internal partai Banteng makin kuat perebutan kursi yang akan segera ditinggalkan Hasto. Ibarat adu banteng.
Sebenarnya sudah cukup lama kader-kader PDIP mengincar kursi sekjen, terutama usai nama Hasto viral dikaitkan dengan Harun Masiku, tersangka suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2017-2022 Wahyu Setiawan agar kader baru PDIP itu ditetapkan sebagai anggota DPR RI 2019-2024, menggantikan calon anggota legislatif terpilih dari PDIP hasil Pemilu 2019, Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia.
Berhasil lolos bersama Hasto dari sergapan KPK pada 8 Januari 2020, Harun Masiku buron hingga kini.
Hanya saja, gejolak internal perebutan kursi Sekjen PDIP itu mampu diredam oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang merupakan figur sentral di partai berlambang kepala banteng dalam lingkaran itu.
Ibarat sapu lidi, praktis tali pengikat kader PDIP adalah Megawati. Jika Presiden ke-5 RI itu lengser nanti, mungkin PDIP tak akan lagi sesolid ini. Bahkan bisa pecah.
Di PDIP sendiri, sedikitnya ada dua faksi yang bersaing secara dinamis, yakni faksi Hasto Kristiyanto, dan faksi Puan Maharani, Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI serta putri kandung Megawati bersama mendiang mantan Ketua MPR RI Taufiq Kiemas.
Di kubu Hasto, ada Bambang “Pacul” Wuryanto, Ketua DPP yang juga Ketua DPD PDIP Provinsi Jawa Tengah, ada Aria Bima, ada Adian Napitupulu, dan sebagainya.
Sementara di kubu Puan, ada Said Abdullah, Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Badan Anggaran DPR RI, Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto, dan Wakil Sekjen DPP yang juga Ketua Fraksi PDIP MPR RI Ahmad Basarah.
Kini, nama-nama itu sedang berebut kursi Sekjen PDIP yang akan segera ditinggalkan Hasto setelah ditahan. Lalu, siapa yang paling kuat?
Kalau tidak Utut ya Basarah. Tapi Bambang Pacul juga bisa jadi kuda hitam. Semua tergantung restu Megawati. Bahkan bisa saja Megawati tetap mempertahankan Hasto meskipun dalam tahahan. Apalagi Kongres PDIP tinggal sebentar lagi. Ada kemungkinan kursi Sekjen PDIP dikosongkan atau status quo.
Simalakama
Bagi Megawati, Hasto ibarat buah Simalakama. Di satu sisi sebagai orang kepercayaan yang mampu menerjemahkan ideologi dan pemikiran-pemikiran Bung Karno dan Megawati, sehingga layak dipertahankan, tapi di sisi lain tersandung masalah hukum, sehingga kalau tidak dicopot maka PDIP akan dinilai konservatif dan anti-pemberantasan korupsi. Ya, Hasto adalah dilema bagi Megawati.
Terkait ancaman Megawati yang akan menggeruduk KPK jika Hasto ditahan, hal konyol itu tak akan dilakukan Megawati. Mengapa?
Sebagai seorang perempuan, Megawati memang cenderung sentimentil dan emosional. Tapi sebagai politikus ulung, Megawati rasional dan selalu pakai logika akal sehat. Apa yang terjadi dengan Hasto adalah fakta hukum, bukan isu kriminalisasi lagi. Mau tak mau, jika Megawati mau melakukan perlawanan, maka hal itu harus dilakukan secara hukum, bukan secara politik, meskipun langkah KPK menjerat Hasto kental dengan nuansa politik.
Yakinlah, Megawati adalah sosok yang taat hukum dan konstitusi. Beliau tidak akan gegabah menggeruduk KPK hanya demi membela seorang Hasto.
Contohnya, sikap Megawati yang tetap konsisten serta taat hukum dan konstitusi saat ditelikung oleh Amien Rais dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dalam Sidang MPR RI 1999 di mana putri sulung Proklamator RI Bung Karno yang partainya, PDIP memenangkan Pemilu 1999 harus puas diberi “jatah” kursi Wakil Presiden RI.
Begitu pun pada Pemilu 2004, ketika Megawati dikalahkan mantan anak buahnya sendiri, Susilo Bambang Yudhoyono yang ia nilai berkhianat. Apa yang kemudian dilakukan Megawati pasca-Sidang MPR RI 1999 dan Pilpres 2004 selalu konsisten di koridor hukum dan konstitusi.
