Fusilatnews – Beathor Suryadi, nama yang selama ini nyaris tenggelam di balik gemerlap panggung politik nasional, tiba-tiba mencuat ke permukaan. Bukan karena prestasi jabatan formalnya di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), tetapi karena satu hal: keberaniannya menggugat keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo. Sebuah tindakan yang berujung pada pemecatannya secara mendadak dari posisi strategis tersebut. Maka, pertanyaan pun menyeruak: ada apa dengan PDIP dan Jokowi?
Dalam iklim demokrasi sehat, kritik seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika politik. Kritik adalah vitamin peradaban, bukan virus pemberontakan. Namun ketika seorang kader seperti Beathor — yang dikenal setia pada garis ideologis PDIP dan pernah menjadi bagian dari gerakan progresif Megawati di masa Orde Baru — justru disingkirkan hanya karena mempertanyakan hal yang bersifat publik, kita patut cemas. Negara ini hendak dibawa ke mana?
PDIP seperti bermain dua kaki. Di satu sisi, mereka membanggakan diri sebagai partai ideologis, pengusung marhaenisme, dan penjaga demokrasi. Namun di sisi lain, mereka tampak panik dan canggung ketika ada kader sendiri yang mengusik Jokowi — bahkan hanya sebatas mempertanyakan ijazah. Ke mana semangat anti-feodalisme yang dulu menjadi semangat juang Megawati ketika berhadapan dengan rezim Orde Baru? Apakah kini PDIP telah berubah menjadi benteng kekuasaan status quo, tak ubahnya Golkar era Suharto?
Pemecatan Beathor bukan hanya soal jabatan. Ini sinyal kuat bahwa kritik terhadap Jokowi bukan lagi wilayah bebas nilai. Yang menyentuh presiden, menyentuh kekuasaan absolut — dan tampaknya, PDIP kini berada dalam pusaran itu. Keakraban Megawati dan Jokowi sejak dua periode terakhir memang menciptakan relasi mutualisme politik. Namun saat relasi itu berubah menjadi relasi patron-klien, di mana sang patron (partai) tak lagi mampu mengontrol klien (presiden), maka rusaklah sistem checks and balances yang seharusnya hidup sehat dalam demokrasi presidensial.
Beathor mungkin hanya satu nama, tapi pemecatannya mencerminkan gejala: ruang kritik di internal PDIP telah menyempit, dan loyalitas terhadap Jokowi kini lebih penting ketimbang loyalitas pada kebenaran atau rakyat. Jika mempertanyakan dokumen publik seperti ijazah saja dianggap berbahaya, maka apa bedanya kita dengan negara-negara otoriter?
Pertanyaannya sederhana: mengapa begitu takut? Jika memang ijazah Jokowi sah, tunjukkan. Jika tidak ada masalah, buktikan di pengadilan. Tetapi jika kritik dibalas pemecatan, maka publik bisa saja menafsirkan: ada sesuatu yang tengah ditutup-tutupi. Dan ketika partai sebesar PDIP ikut diam atau bahkan melanggengkan represi semacam ini, maka mereka bukan lagi pembela rakyat — melainkan pelindung kekuasaan.
Demokrasi bukan sekadar pemilu lima tahunan. Demokrasi adalah soal membuka ruang tanya, ruang sanggah, dan keberanian bertanggung jawab di hadapan publik. Maka, sekali lagi: ada apa dengan PDIP dan Jokowi?
