Oleh Prihandoyo Kuswanto
Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Panca Sila
Oleh Prihandoyo KuswantoApa yang terjadi di Indonesia hari ini tidak dapat dilepaskan dari realitas bahwa sebagian elite politik telah “terbeli” sehingga amandemen UUD 1945 dilakukan bukan untuk kepentingan bangsa, melainkan demi kepentingan asing—khususnya kepentingan Republik Rakyat China.
Amandemen tersebut pada praktiknya telah menggerus tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara kini diarahkan pada paradigma liberalisme–kapitalisme, sementara kekuatan neokolonialisme China diberi karpet merah untuk mengeruk sumber daya alam, bahkan mendatangkan jutaan rakyatnya ke negeri ini.
Pertanyaan besar pun muncul dan wajib dijawab oleh Presiden Jokowi: Apakah proyek OBOR benar-benar merupakan kebutuhan bangsa Indonesia?
Ambisi Geopolitik China Melampaui Kerja Sama Ekonomi
William A. Callahan dari London School of Economics menjelaskan bahwa slogan China “Asia for the Asians” adalah retorika baru yang jauh melampaui sekadar kerja sama ekonomi. Di balik proyek OBOR, China memiliki ambisi geopolitik tingkat tinggi.
China membangun berbagai infrastruktur—jalan darat, pelabuhan laut, hingga bandara—di banyak negara, termasuk Indonesia. Secara geopolitik, posisi Indonesia yang berada pada Sea Lane of Communications (SLOCs) menjadikannya wilayah strategis dalam jalur perdagangan dunia. Dalam perspektif politik global, infrastruktur tersebut bahkan diperkirakan dapat berfungsi sebagai fasilitas pendukung militer jika terjadi konflik terbuka antara China dan Amerika Serikat, sebagaimana diantisipasi oleh Samuel Huntington.
Kerugian Ekonomi yang Mengancam Indonesia
Dalam kerangka OBOR, Indonesia menandatangani 28 kerja sama dengan nilai mencapai US$91 miliar atau sekitar Rp1.288 triliun. OBOR sendiri merupakan proyek geo-ekonomi paling ambisius China, melibatkan lebih dari 65 negara dan 70% populasi dunia dengan nilai investasi mendekati US$4 triliun.
China menargetkan lima agenda besar melalui OBOR:
Koordinasi kebijakan
Konektivitas infrastruktur
Perdagangan tanpa hambatan
Integrasi keuangan
People-to-people bond
Di jalur darat, China membangun jaringan kereta api dan jalan raya dari Asia menuju Eropa. Di jalur maritim, mereka membangun pelabuhan internasional, tol laut, serta pusat logistik untuk perusahaan-perusahaan China di berbagai negara.
Arah Pembangunan Menyimpang dari Pembukaan UUD 1945
Entah apa yang sedang terjadi di negeri ini. Pembangunan tidak lagi merujuk pada cita-cita nasional sebagaimana pernah diuraikan dalam GBHN. Sejak amandemen UUD 1945, negara tidak lagi bertumpu pada Pembukaan UUD 1945 sebagai kompas ideologis.
Lihat saja visi dan misi IKN. Bukan lagi mengacu pada tujuan negara, tetapi mengusung konsep “kota dunia” yang secara politis dan ekonomis lebih mencerminkan kepentingan kekuatan asing, terutama China.
Masuknya Tenaga Kerja dan Modal China Secara Masif
Masuknya puluhan ribu warga negara China ke Indonesia tanpa dokumen resmi bermula pada era SBY melalui proyek nikel Morowali yang didukung sejumlah purnawirawan jenderal di bawah bendera PT Delapan Bintang.
Praktik tersebut diperparah pada era Jokowi–Luhut Binsar Panjaitan dengan semakin masifnya tenaga kerja China ilegal yang masuk melalui Bandara IMIP tanpa dokumen kerja dan tanpa legalitas yang memadai.
