Berkaitan dengan perkembangan kasus Pembunuhan Vina, yang kemudian beritanya terus berkembang dan membingungkan, redakasi fusilatnews, mengkorfirmasi kepada Damai hari Lubis, ahli hukum nasional, yang maang melintang menjadi pengacara kasus-kasus besar.
Redaksi (R): Pak Damari, kami mendapat informasi bahwa Andi dan Dani telah dicoret dari daftar DPO Jawa Barat terkait kasus pembunuhan di Cirebon. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini?
Damari Hari Lubis (D): Inilah tanda-tanda bahwa penyidiknya tidak profesional dan tidak presisi. Jika benar dicabut, kita harus mempertanyakan dasar keputusan ini.
R: Apa pertanyaan utama yang muncul dari publik terkait pencabutan status DPO Andi dan Dani?
D: Pertama, apa dasar yang digunakan dalam proses investigasi penyidikan sehingga Andi dan Dani awalnya dinyatakan sebagai tersangka (TSK) dan DPO? Apa bentuk pertanggungjawaban institusi Polri terkait keputusan tersebut?
R: Jadi, ada keraguan tentang proses investigasi awal?
D: Benar sekali. Jika mereka dulu ditetapkan sebagai TSK dan DPO, lalu sekarang status itu dicabut, publik berhak tahu apa dasar pencabutan tersebut yang otomatis mencabut penetapan TSK.
R: Apakah Anda melihat adanya pola kerja yang tidak profesional dalam kasus ini?
D: Ya, pola kerja seperti ini wajar jika menimbulkan tuduhan subjektif dari masyarakat kepada pihak penyidik. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan penyidik bisa saja melantur atau tidak akurat.
R: Apa langkah yang harus diambil oleh Kompolnas dalam situasi ini?
D: Kompolnas harus segera bertindak. Jangan sampai mereka makan gaji buta. Publik ingin tahu langkah apa yang akan diambil oleh Kompolnas terkait persoalan DPO ini, karena kasus ini viral dan menjadi temuan yang dikenal oleh publik.
R: Anda menyebutkan bahwa kasus ini melibatkan pembunuhan dan perkosaan berencana. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut?
D: Benar, kasus ini terkait dengan pembunuhan terhadap pemuda Eki serta perkosaan dan pembunuhan berencana, yang diatur dalam pasal 340 Jo. 285-286 KUHP. Kasus ini telah menjadi viral dan dikenal luas oleh publik, sehingga Kompolnas harus segera mengambil tindakan yang jelas dan tegas.
R: Apa harapan Anda terhadap penyelesaian kasus ini?
D: Saya berharap institusi Polri dan Kompolnas bisa menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian kasus ini. Mereka harus bisa menjelaskan dasar-dasar keputusan mereka kepada publik dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa ada kesalahan prosedural.
R: Terima kasih atas waktunya, Pak Damari. Semoga kasus ini bisa segera diselesaikan dengan adil dan transparan.
D: Terima kasih kembali. Semoga langkah-langkah yang diambil bisa memberikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
