Dalam beberapa waktu terakhir, isu mengenai keberlanjutan Program Ibu Kota Negara (IKN) menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Terlebih lagi, muncul spekulasi bahwa bakal presiden Prabowo Subianto kemungkinan besar akan membatalkan atau setidaknya menunda pelaksanaan program ini jika sudah dilantik nanti. Isu ini bukan tanpa alasan, mengingat situasi keuangan negara yang tidak stabil serta berbagai risiko yang mengancam keamanan dan kedaulatan negara.
Untuk membahas lebih lanjut tentang potensi pembatalan Program IKN dan implikasinya, kami mengundang narasumber Damari Hari Lubis, seorang ahli intelijen hokum dan pemerhati kebijakan publik, untuk memberikan pandangan dan analisanya. Dalam dialog ini, Damari akan menjelaskan faktor-faktor yang mendasari kemungkinan pembatalan program tersebut dan bagaimana hal ini berhubungan dengan latar belakang militer serta pandangan nasionalisme Prabowo Subianto.
Berikut adalah dialog kami dengan Damari Hari Lubis.
Redaksi (R): Pak Damari, ada kabar bahwa pelaksanaan Program IKN besar kemungkinan akan dibatalkan oleh bakal presiden Prabowo Subianto. Bagaimana pandangan Anda tentang isu ini?
Damari Hari Lubis (D): Iya, berdasarkan perspektif logika intelijen, ada kemungkinan besar Program IKN akan dibatalkan atau setidaknya ditunda oleh Prabowo. Hal ini sangat beralasan mengingat situasi keuangan negara yang tidak stabil dan beberapa faktor risiko yang tinggi.
R: Apa saja faktor risiko yang Anda maksud?
D: Pertama, ada risiko terkait RAHASIA Negara. Proyek pembangunan IKN akan melibatkan pihak asing dalam gambar dan pembangunan kota, yang tentu saja bisa membahayakan keamanan dan kerahasiaan negara kita.
R: Bagaimana dengan faktor kedua?
D: Faktor kedua adalah KEDAULATAN Negara RI. Program HGU (Hak Guna Usaha) selama 170 tahun untuk orang asing memberikan mereka kebebasan untuk berbisnis dan berdomisili di tanah air kita. Ini jelas mengancam kedaulatan negara.
R: Jadi, Anda melihat ada kekhawatiran serius dari sisi keamanan dan kedaulatan?
D: Betul sekali. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Prabowo berlatar belakang militer dengan pangkat Jenderal TNI. Dengan latar belakang pendidikan yang tinggi dan jiwa nasionalisme yang kuat, dia pasti memahami risiko-risiko ini dengan baik.
R: Mengapa menurut Anda, Prabowo bisa memutuskan untuk membatalkan atau menunda program ini?
D: Prabowo pasti mempertimbangkan kondisi keuangan negara yang saat ini sedang tidak stabil. Selain itu, dengan latar belakang militernya, dia tentu sangat peka terhadap isu-isu keamanan dan kedaulatan negara.
R: Jadi, menurut Anda, pembatalan atau penundaan ini demi menjaga stabilitas nasional?
D: Tepat sekali. Keputusan ini jika diambil, pasti demi menjaga stabilitas nasional dan memastikan bahwa program-program pembangunan tidak malah membahayakan negara kita dari berbagai aspek.
R: Bagaimana reaksi publik menurut Anda jika program ini benar-benar dibatalkan atau ditunda?
D: Publik mungkin akan terkejut dan ada yang tidak setuju, terutama mereka yang sangat mendukung pembangunan IKN. Namun, jika pemerintah bisa memberikan penjelasan yang transparan tentang risiko-risiko yang ada, saya yakin publik akan memahami dan mendukung keputusan tersebut.
R: Terima kasih atas pandangannya, Pak Damari. Apakah ada pesan terakhir yang ingin Anda sampaikan?
D: Saya hanya berharap bahwa keputusan apapun yang diambil nantinya adalah demi kepentingan bangsa dan negara. Keamanan dan kedaulatan negara harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
R: Terima kasih banyak, Pak Damari. Semoga isu ini bisa segera mendapat kejelasan dan keputusan yang terbaik bagi Indonesia.
D: Terima kasih kembali. Semoga yang terbaik untuk bangsa dan negara kita.
