Jakarta – Fusilatnews – Meski kekhawatiran global mulai tumbuh dan bersemi lagi menyusul melonjaknya infeksi Covid – 19 di China Pemerintah Indonesia tahun 2023 rupanya tak lagi menangani covid – 19 secara khusus. Ini bisa dilihat dari tak ada alokasi anggaran untuk penanganan dan penaggulangan covid -19.
Namun Menteri kesehatan mengaku belum konfirm apakah anggaran penanganan Covid -19 masih ada atau sudah tak disediakan lagi. Menkes mengatakan masih harus bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto untuk membahas anggaran penanganan covid -19.
“KPC PEN yang sudah selesai di akhir tahun. Nah, saya mau ke Pak Menko mau rapat soal itu. Jadi itu belum confirm,” kata Budi di Jakarta, Kamis 29/12Belum ada kepastian biaya pengobatan, perawatan, vaksin, dan obat Covid-19 masih akan ditanggung pemerintah atau ditanggung secara mandiri, bila anggaran tersebut tak lagi ada.
“Itu belum dibahas yang vaksin berbayar. Jadi sampai sekarang vaksin masih gratis, yuk cepat-cepat (vaksin),” tutur Budi. Di sisi lain Budi mengungkapkan, Indonesia sudah melewati puncak kasus subvarian Omicron sebelumnya, yakni BA.5 dan BA.2.75
Sedangkan kedua subvarian itu, subvarian BQ.1 dan XBB juga sudah melewati puncaknya. karena itu, kasus Covid-19 di Tanah Air cenderung landai, meski 15 kasus BF.7 yang mendominasi di China sudah masuk ke Tanah Air.
Per-28 Desember 2022, kasus aktif turun 1.850 kasus dalam 24 jam terakhir, sehingga totalnya 14.725 kasus aktif. “Sekarang yang bikin naik itu BQ.1 sama XBB dan kita audah lewat, kita sudah kena. Di China yang banyak adalah BA.5, BA.275, dan BF.7. BA.5 di kita sudah lewat siklusnya. Yang BA.275 sudah lewat, tinggal BF.7,” tutur Budi.
“Sekarang yang bikin naik itu BQ.1 sama XBB dan kita audah lewat, kita sudah kena. Di China yang banyak adalah BA.5, BA.275, dan BF.7. BA.5 di kita sudah lewat siklusnya. Yang BA.275 sudah lewat, tinggal BF.7,” kata Budi.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyatakan masalah anggaran Covid-19 di tahun 2023 masih dikaji dan bakal dievaluasi lebih lanjut. Saat ini kata Nadia,
Pemerintah masih berfokus pada pengkajian penghentian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Proses kajiannya melibatkan para ahli termasuk epidemiolog. “Pasti akan ada evaluasi terkait hal ini, tapi saat ini pembatasan kegiatan masyarakat yang menjadi fokus,” kata Nadia kepada Kompas.com, Rabu 28/12/
Perlu diketahui rumah sakit di seluruh China saat ini sedang kewalahan oleh ledakan kasus Covid menyusul keputusan Beijing untuk mencabut aturan ketat yang sebagian besar telah mencegah virus tetapi menekan ekonominya dan memicu protes yang meluas.
Semntara itu ditengah tumbuhnya kekhawatiran global akibat melonjaknya nfeksi covid-19 di China
semakin banyak negara yang memberlakukan pembatasan pada pengunjung dari China setelah Beijing tiba-tiba menghapus hambatan besar untuk perjalanan ke luar negeri meskipun kasus Covid melonjak di dalam negeri.
