Fusilatnews – Ketika foto pertemuan antara Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diunggah ke Instagram dengan narasi “Merajut Tali Kebangsaan dan Persaudaraan”, publik tidak serta-merta tersentuh oleh kata-kata indah itu. Justru, aroma politik yang pekat menyeruak dari balik senyum dan salam hangat yang tertangkap kamera.
Sebab tak lama setelah unggahan itu, DPR RI menyatakan persetujuan atas pertimbangan Presiden terkait pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Kebetulan? Mungkin. Tapi di republik ini, kebetulan sering kali adalah kata lain dari kesengajaan yang dirancang rapi.
Bahasa Halus dari Proses Kasar
Dalam dunia politik Indonesia, tak semua yang terlihat sederhana bisa dimaknai dengan polos. Ketika elite dua partai besar dan seorang Menteri Sekretaris Negara bertemu dengan pemimpin partai politik yang kadernya sedang dalam jeratan hukum, tak butuh gelar doktor untuk menebak arah anginnya.
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, buru-buru membantah bahwa pertemuan tersebut bersifat transaksional. “Itu bukan karakter PDIP, bukan karakter Ibu Megawati,” ujarnya, mencoba menegakkan integritas partai di hadapan publik yang semakin apatis.
Namun publik hari ini sudah tidak mudah diyakinkan hanya dengan pernyataan normatif. Mereka paham bahwa bahasa “tali persaudaraan” atau “rekonsiliasi kebangsaan” sering kali hanya pembungkus halus dari kompromi yang tak pernah mereka undang.
Saat Hukum dan Politik Berdansa Bersama
Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, menjadi sosok yang berada di pusat pusaran ini. Permintaan amnesti terhadapnya bukan hal sepele. Itu berarti pengampunan dari negara, melalui mekanisme hukum, terhadap seorang elite partai yang memiliki kedekatan langsung dengan lingkaran kekuasaan.
Jika amnesti diberikan, maka pertanyaannya bukan hanya tentang legalitas. Pertanyaannya adalah: untuk siapa sebenarnya hukum itu bekerja?
Apakah pertemuan itu hanya kebetulan? Apakah restu elite diberikan tanpa syarat? Atau justru inilah wajah politik Indonesia hari ini—di mana kepentingan hukum dan kekuasaan saling menyusupi, lalu menari dalam irama kompromi yang memabukkan?
Kongres PDIP dan Bayangan Amnesti
Pertemuan antara Dasco, Prasetyo Hadi, Megawati, Puan Maharani, dan Prananda Prabowo bertepatan dengan Kongres PDIP. Sebuah forum besar yang idealnya menjadi refleksi ideologis partai. Tapi ketika isu amnesti Hasto menyelip di tengahnya, ruang refleksi berubah menjadi ruang transaksi—setidaknya dalam persepsi publik.
Said Abdullah mungkin benar bahwa tak ada transaksi. Tapi bukankah dalam politik Indonesia, transaksi tak harus dalam bentuk uang atau kursi? Transaksi bisa berupa diam yang dibarter dengan kesepahaman, atau kunjungan yang dibalas dengan kelonggaran.
Rakyat Sebagai Penonton yang Tak Pernah Diajak Bicara
Masyarakat, yang menjadi pemilik sah dari negara ini, kembali hanya bisa menonton. Mereka menyaksikan bagaimana elite melintasi lorong-lorong kekuasaan, bertemu di ruang tertutup, lalu keluar membawa keputusan yang memengaruhi nasib hukum, keadilan, dan makna demokrasi.
Ketika publik bertanya, mereka diberi jawaban normatif. Ketika curiga, mereka disebut sinis. Tapi siapa yang bisa menyalahkan rakyat, jika rasa percaya mereka terkikis oleh parade pertemuan penuh senyum yang selalu diikuti oleh keputusan-keputusan penuh tanda tanya?
Penutup: Persaudaraan atau Persengkokolan?
“Merajut tali kebangsaan dan persaudaraan,” begitu narasi unggahan Dasco. Kalimat yang terdengar manis—tapi bisa terasa pahit bagi mereka yang menuntut keadilan berdiri tegak tanpa lobi-lobi gelap.
Apakah ini sungguh tentang persaudaraan bangsa, atau hanya persengkokolan elite? Waktu akan menjawab. Tapi sementara itu, publik berhak terus bertanya, agar demokrasi tak dikebiri atas nama keramahan politik.
