Saat Indonesia sibuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di tengah belantara Kalimantan dengan anggaran raksasa dan gegap gempita seremoni, Jepang—sebuah negara yang jauh lebih maju, lebih rawan bencana, dan lebih padat penduduknya—tetap setia pada Tokyo sebagai ibu kotanya. Mengapa Jepang tidak merasa perlu membangun ibu kota baru?
Pertanyaan ini tampaknya sederhana, tetapi jawabannya menyimpan refleksi panjang tentang tata kelola, sejarah, dan arah kebijakan negara. Ini bukan semata soal urban planning atau keindahan lanskap kota, melainkan tentang bagaimana sebuah bangsa melihat masa depan, menghargai masa lalu, dan menata hari ini dengan nalar dan kesadaran.
Tokyo: Kota yang Tidak Sempurna, Tapi Rasional
Tokyo adalah kota megapolitan yang berdiri di atas kawasan rawan gempa. Ia pernah hancur total akibat Gempa Besar Kanto (1923) dan dibom habis-habisan saat Perang Dunia II. Namun setiap kali bangkit, Tokyo justru memperbaiki diri—baik secara infrastruktur maupun manajemen kota. Sistem transportasi Tokyo kini dianggap paling efisien di dunia. Sistem drainasenya dapat menghindarkan banjir besar. Kebijakan perumahannya cenderung berpihak pada keterjangkauan. Dan yang terpenting: Tokyo adalah simbol kontinuitas.
Tokyo tidak dipindahkan karena Jepang memahami bahwa masalah kota tidak dipecahkan dengan pelarian geografis, tetapi dengan penyelesaian sistemik. Jepang tidak membuang sejarahnya, tidak membangun mimpi utopis di atas reruntuhan utang, dan tidak memperlakukan pembangunan sebagai panggung pencitraan elite.
IKN: Sebuah Mimpi yang Terlalu Mahal?
Kontras dengan Tokyo, Indonesia justru menjadikan pemindahan ibu kota sebagai proyek nasionalis dengan nuansa ideologis. Wacana IKN tidak dibangun dari krisis administratif atau urgensi fungsional, melainkan dari retorika “pemerataan pembangunan” yang belum terbukti arahnya.
Pembangunan IKN justru terjadi di saat utang luar negeri meningkat, defisit anggaran melebar, kualitas pendidikan stagnan, dan distribusi layanan publik timpang. Dalam kondisi seperti itu, memaksakan proyek ibu kota baru terasa seperti membangun kastil di atas pasir.
Pelajaran dari Jepang
Ada tiga pelajaran penting dari sikap Jepang terhadap ibu kotanya:
- Keberlanjutan lebih penting daripada sensasi
Jepang membangun dengan konsistensi, bukan kejutan. Tidak ada pemindahan pusat pemerintahan hanya karena ingin meninggalkan bayang-bayang masa lalu atau mengejar warisan politik. - Modernisasi tidak berarti pindah tempat
Jepang terus memodernisasi Tokyo dari dalam, tanpa harus menggusur, membangun dari nol, atau mengalihkan sumber daya secara besar-besaran. - Pemerintahan yang bertanggung jawab tidak lari dari masalah
Bila Jakarta macet, banjir, dan semrawut, solusinya bukan ditinggalkan, tetapi diperbaiki. Jepang memahami bahwa kota adalah cermin kebijakan, bukan korban kebijakan.
Penutup: Bangsa yang Bijak Tidak Meninggalkan Sejarahnya
Pembangunan IKN bisa saja menjadi prestasi fisik. Tetapi Jepang mengajarkan bahwa membangun bangsa tak hanya soal gedung dan jalan, tapi soal konsistensi, akal sehat, dan rasa hormat pada sejarah bangsanya sendiri.
Tokyo tetap menjadi ibu kota bukan karena Jepang tidak mampu membangun yang baru, melainkan karena mereka tidak merasa perlu menutup masa lalu demi memahat prasasti politik sesaat.
