Oleh : Ari Dharma – Akademisi
Area disekitar GBK hari Sabtu pekan lalu terasa berbeda dengan sebelumnya. Keriuhan bak suasana kampanye atau konser musik kelas dunia meruak saat ribuan, seratus limapuluh ribu orang relawan Jokowi tepatnya, meramaikan GBK. Bus yang setelah menurunkan para relawan Jokowi berpakiran di sepanjang jalan Sudirman dan beberapa ruas jalan lain nya di sekitar GBK, menimbulkan kemacetan.
Para relawan menyemuti GBK untuk menghadiri acara yang bertajuk Gerakan Nusantara Bersatu yang juga adalah temu kangen dengan Presiden Jokowi. Para musisi ternama meramaikan acara tersebut dengan lantunan tembang, untuk memeriahkan suasana serta menghibur para relawan.
Kehadiran Jokowi menjadikan suasana semakin gegap gempita. Bentangan spanduk disana sini. Teriakan penuh semangat terdengar acap kali. “Tiga periode” dan “Satu periode lagi” adalah jargon yang dilontarkan para relawan Jokowi hingga acara yang meriah itu berakhir.
Bermacam pihak melontar beragam kritik terhadap acara itu. Kritik para netizen mengerucut pada topik teknis acara, mulai dari izin penggunaan GBK, sampah yang menumpuk seusai acara hingga para ibu ibu yang merasa ditipu untuk menghadiri acara tersebut.
Sekjen PDIP mengkritisi relawan Jokowi penyelenggara acara yang dianggap mengkerdilkan Jokowi hanya karena urusan gegap gempita di GBK. Mantan Kepala Sekretariat Direktorat Relawan TKN Jokowi-Maruf, yang juga adalah relawan Jokowi, menuding penyelenggara tega karena mengadakan acara foya-foya saat rakyat masih berduka akibat pandemi dan bencana.
Entah kenapa, kritik seakan terpusat hanya pada aspek teknis acara dan perilaku para relawan Jokowi sebagai penyelenggara acara semata. Tak terdengar kritik yang menyasar Jokowi sebagai insan politik yang dalam berperilaku untuk untuk mencapai tujuan politik nya, haruslah mematuhi norma dalam berpolitik.
Norma dalam berpolitik, yang disebut etika politik. Alat yang dapat membantu rakyat negara ini untuk menilai kepatutan perilaku insan politik, termasuk Jokowi yang terpilih menjadi pimpinan tertinggi negeri ini.
Pancasila, sebagai dasar negara menjadi rujukan utama untuk menilai perilaku insan politik dari sudut pandang etika politik. Romo Benny, stafsus Ketua Dewan Pengarah BPIP, dalam tulisannya yang berjudul Urgensi Etika Politik Kehidupan Politik Indonesia, berpendapat ada beberapa perilaku yang menggambarkan lunturnya etika politik.
Perilaku tersebut adalah perilaku yang tidak bermoral dan rasional, yang mencerminkan tak dimilikinya rasa percaya diri. Perilaku yang mementingkan diri sendiri, tercermin dari maraknya aksi terorisme di negeri ini. Perilaku koruptif yang diakibatkan oleh tak adanya rasa kepuasan dalam diri para elit politik.
Gambaran mengenai lunturnya etika politik dilihat dari masalah besar yang tengah dihadapi bangsa, yaitu percaya diri, terorisme dan korupsi. Gambaran yang rasanya terlalu besar untuk disandingkan dengan acara yang dihelat para relawan Jokowi.
Agar dapat melakukan penilaian yang valid, saya mencoba merujuk pada tulisan Eddy Kristiyanto yang berjudul Etika Politik Dalam Konteks Indonesia. Dalam tulisannya ini, ia menyatakan ada lima prinsip dasar etika politik di Indonesia, yaitu:
- Pluralisme, bermakna kesediaan untuk menerima pluralitas, yakni dapat hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa/normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya dan adat.
- Hak Asasi Manusia, bukti dari pelaksanaan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, karena hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.
- Solidaritas bangsa, cerminan hubungan sebagai bangsa dan manusia yang menggambarkan bahwa manusia tidak hidup untuk diri sendiri, dan tidak hidup sendiri. Prinsip yang ditampilkan dalam perilaku yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga memperhatikan kepentingan orang lain.
- Demokrasi, menggambarkan “kedaulatan rakyat”, prinsip yang menyatakan tidak ada elit yang dapat menentukan bagaiman orang lain menjalani hidup. Didasari kesadaran bahwa rakyat seabagai yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan ke mana tujuan mereka dipimpin.
- Keadilan sosial sebagai norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat yag diwujudkan dengan membongkar ketidak adilan di masarakat
Merujuk pada kedua tulisan diatas, perilaku yang digolongkan oleh Romo Benny sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri, dapat juga dipetakan sebagai perilaku yang melanggar prinsip solidaritas bangsa menurut Eddy Kristiyanto.
Keputusan Jokowi sebagai insan politik yang juga pimpinan tertinggi negara ini untuk menghadiri acara yang diselenggarakan belum genap seminggu korban gempa Cianjur kehilangan keluarga dan harta benda mereka haruslah dilihat dalam konteks perilaku insan politik yang dinilai dari sudut pandang etika politik.
Perilaku yang dilakukan secara sadar, kehadiran dan orasi Jokowi mengenai kriteri pimpinan masa depan merupakan alat untuk mencapai tujuan politik yang jika ditelaah dari prinsip dasar etika politik diatas dapat digolongkan sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri serta tidak memperhatikan keadaan kejiwaan korban gempa Cianjur.
Kritik Sekjen PDIP yang menyatakan penyelenggara acara mengkerdilkan Jokowi dapat dipandang sebagai upaya untuk melindungi Jokowi. Melindungi Jokowi dengan menjadikan relawan Jokowi penyelenggara acara sebagai kambing hitam.
Sayangnya, upaya Sekjen PDIP itu justru mengkerdilkan Jokowi. Upaya melindungi itu secara tak langsung mensejajarkan Jokowi dengan para relawan Jokowi yang menyisakan 31 Ton sampah berserakan di GBK seusai acara. Mensetarakan Jokowi dengan ibu ibu yang merasa ditipu untuk hadir di acara itu.
Menurut pendapat saya, acara Gerakan Nusantara Bersatu adalah panggung politik yang disediakan oleh relawan Jokowi, dengan Jokowi sebagai pemeran utama nya. Panggung yang menampilkan tontonan menyedihkan, tontonan lunturnya etika politik di negara ini dengan bintang utama pimpinan tertinggi negeri ini.
Masih tersisa satu tahun lagi menjelang tahun politik 2024, semoga tontonan menyedihkan ini menjadi pelajaran bagi seluruh pihak. Pelajaran bagi insan politik untuk menerapkan prinsip dasar etika politik dalam mencapai tujuan politik mereka. Pelajaran bagi rakyat, para pemilih pada Pemilu yang akan datang, untuk menilai para insan politik juga dari etika politik mereka, bukan dari pencitraan semu semata.
