FusilatNews – Di sebuah ruang kelas SD negeri di pinggiran Kabupaten Cianjur, seorang guru Bahasa Indonesia membacakan kisah “Burung Pipit dan Biji Jagung”. Murid-murid mengikuti lafalnya satu per satu, suara kecil mereka terdengar lancar. Tapi ketika ditanya, “Apa pelajaran dari cerita ini?”, banyak yang terdiam. Ada yang menebak, “Jagung bisa tumbuh.” Lainnya menjawab, “Burungnya lapar.” Tak satu pun menangkap inti cerita: tentang kerja keras dan ketekunan.
“Kita menghadapi kenyataan pahit: 75 persen anak Indonesia bisa membaca, tapi tidak paham apa yang dibaca,” kata Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah dan pengamat pendidikan, dalam sebuah diskusi kebangsaan, April lalu.
Bukan sekadar peringatan kosong. Pernyataan Mu’ti diperkuat data dari Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2018: Indonesia berada di peringkat 74 dari 79 negara dalam kemampuan literasi membaca. Tujuh dari sepuluh siswa tak mencapai standar minimal dalam memahami bacaan.
“Anak-anak kita dibentuk jadi penghafal, bukan pemikir,” tegas Mu’ti. “Mereka dicekoki, bukan diajak berdialog.”
Masalahnya bukan hanya pada anak, tapi sistem. Pendidikan Indonesia cenderung menekankan hafalan dan penilaian kognitif sempit. Dalam kurikulum lama, siswa dituntut menjawab ‘apa’ dan ‘kapan’, bukan ‘mengapa’ dan ‘bagaimana’.
Kondisi ini coba diubah melalui Kurikulum Merdeka. Namun di lapangan, banyak guru mengaku belum siap. “Kami belum pernah benar-benar dilatih membuat soal-soal yang mengasah pemahaman,” kata Sri Wahyuni, guru SD di Majalengka. Ia mengaku siswa-siswanya cenderung hanya menghafal bacaan. “Kalau ditanya pakai kata sendiri, mereka bingung.”
Di sisi lain, budaya membaca tak tumbuh dari rumah. Anak lebih mudah menemukan ponsel daripada buku cerita. Riset Perpusnas tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 17% anak usia sekolah yang membaca buku non-pelajaran di luar tugas sekolah.
Najeela Shihab, pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan, menilai literasi adalah korban dari sistem yang terlalu lama mengabaikan esensi pendidikan. “Anak-anak kita tidak terbiasa bertanya. Mereka tumbuh dalam ruang yang penuh perintah,” ujarnya saat dihubungi Tempo. Ia percaya guru juga terjebak. “Kalau kita terus menilai anak dari ujian pilihan ganda, jangan heran kalau mereka belajar hanya untuk lulus, bukan untuk memahami.”
Prof. Suyanto, mantan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, menyoroti hal serupa. Ia menyebut bahwa penguatan literasi harus menjadi gerakan lintas kementerian. “Literasi bukan cuma tugas Kemendikbud. Ini menyangkut kementerian agama, kementerian sosial, bahkan kominfo. Literasi harus jadi agenda nasional,” kata Suyanto.
Ia juga mengingatkan bahwa kemampuan literasi fungsional berkorelasi dengan daya saing bangsa. “Kalau anak tidak paham informasi, bagaimana mungkin mereka kelak bisa bersaing di dunia kerja atau bahkan menjadi pemilih yang cerdas?”
Di tengah krisis ini, muncul inisiatif warga yang menolak menyerah. Di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, komunitas literasi Rumah Baca Ambo Nai didirikan oleh pemuda-pemudi desa yang prihatin. Mereka membuka taman bacaan dan mengadakan kelas diskusi mingguan. “Anak-anak diajak bukan cuma baca, tapi diskusi dan menulis ulang cerita dengan bahasa mereka,” kata pendirinya, Fauziah, lulusan IKIP Makassar.
Hasilnya mulai tampak. Dalam satu tahun, anak-anak yang semula enggan membaca kini mulai bisa menceritakan kembali isi buku yang mereka baca. “Kuncinya bukan hanya fasilitas, tapi suasana. Anak-anak senang kalau merasa dihargai pendapatnya,” kata Fauziah.
Krisis literasi ini adalah peringatan keras: bahwa bangsa bisa punya jutaan siswa yang bisa membaca, tapi tak paham makna. Jika terus dibiarkan, generasi ini akan tumbuh dalam kabut kebodohan yang berwajah modern—bersekolah, tapi tidak tercerahkan; lulusan, tapi tak bisa membedakan fakta dan opini.
“Kalau kita gagal mendidik generasi yang memahami apa yang mereka baca,” kata Abdul Mu’ti, “kita sedang mencetak rakyat yang mudah dibohongi.”
Dan itu bukan sekadar soal pendidikan. Itu soal masa depan republik.
🧠 Mini-Profil Abdul Mu’ti
Mendiknas – Sekretaris Umum PP Muhammadiyah
Lahir di Kudus, 2 September 1968, Abdul Mu’ti adalah akademisi, cendekiawan Muslim, dan tokoh pendidikan nasional. Ia meraih gelar doktor dalam bidang pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah dan sempat menjadi dosen tamu di sejumlah kampus luar negeri, termasuk di Amerika Serikat. Dikenal vokal dan bernas dalam isu-isu strategis pendidikan dan kebangsaan, Mu’ti kerap mengkritik sistem pendidikan yang terlalu birokratis dan minim substansi.
“Kalau kita gagal mendidik generasi yang memahami apa yang mereka baca, kita sedang mencetak rakyat yang mudah dibohongi.”
📚 Mini-Profil Najeela Shihab
Pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan
Putri dari pakar tafsir Prof. Quraish Shihab ini lahir di Jakarta, 11 September 1976. Berlatar belakang psikologi pendidikan, Najeela memilih jalur aktivisme sosial dengan mendirikan komunitas pendidikan yang menekankan pada kemerdekaan belajar dan keadilan pendidikan. Lewat Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM), ia berusaha membangun ekosistem belajar yang berpihak pada anak dan guru. Ia dikenal luas sebagai pembicara pendidikan yang inspiratif dan kritis terhadap pendekatan satu arah dalam belajar.
“Anak-anak kita tidak terbiasa bertanya. Mereka tumbuh dalam ruang yang penuh perintah.”
