Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pimpinan Arifin Abdul Majid bakal melaporkan Apdesi kubu Surtawijaya terkait dugaan pencatutan nama organisasi lewat acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Desa, Selasa (29/3).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Apdesi kubu Arifin, Muksalmina, mengatakan laporan rencananya akan dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Senin (4/3) pekan depan.
“Ya dalam pekan ini, akan ada kegiatan. Ya mulai Senin lah,” kata dia kepada CNNIndonesia.com lewat sambungan telepon, Jumat (1/4). Muksalmina mengaku keberatan dengan pencatutan nama organisasinya dalam acara Silatnas yang digelar oleh Surtawijaya. Ia terutama kecewa lantaran acara itu belakangan ramai karena menyerukan dukungan atas wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
Menurut Muksalmina, seruan perpanjangan masa jabatan presiden telah menyalahi konstitusi. Kekecewaan pihaknya, kata Muksalmina, bukan berarti pihaknya tidak mendukung Presiden Jokowi. Ia hanya mempermasalahkan seruan tersebut karena inkonstitusional.
“Kalau seandainya kemarin mereka tidak berbicara di luar hal-hal yang inkonstitusi mungkin bisa toleran,” katanya. Lebih lanjut, Muksalmina mengaku akan menyerahkan sepenuhnya perkara tersebut ke pihak kepolisian. Dia pun mempersilakan jika kubu Surtawijaya mengklaim telah memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) organisasi di Kementerian Dalam Negeri.
“Kalau memang mereka merasa punya legalitas SKT yang tunjukin. Nanti biar itu diselesaikan secara hukum oleh temen-temen lawyer,” katanya. Kubu Surtawijaya sebelumnya telah angkat suara terkait dugaan pencatutan nama Apdesi lewat Silatnas yang dihadiri langsung Presiden Jokowi dan Menko Luhut Binsar Panjaitan itu.
Sekjen DPP Apdesi Asep Anwar Sadat menyebut bahwa Apdesi pimpinan Arifin Abdul Majid bukan organisasi kepala desa. Dia berkata legalitas Apdesi kubu Arifin yang ditunjukkan dengan SK Kemenkumham baru diurus menjelang Munas IV 2021 lalu, jauh setelah Apdesi Surtawijaya yang didirikan sejak 2005. Sementara, Asep menyebut Apdesi pimpinan Surtawijaya merupakan hasil Munas IV yang dilantik Mendagri Tito Karnavian pada November 2021 di kompleks Parlemen.
Sumber : CNN Indonesia
