FusilatNews – Joko Widodo, sejak awal kiprahnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, kerap mengumbar janji untuk menuntaskan permasalahan banjir di ibu kota. Dalam kampanye Pilgub 2012, ia sesumbar bahwa persoalan banjir Jakarta bisa diselesaikan. Janji ini kemudian berlanjut saat ia maju sebagai calon presiden pada 2014. Ketika itu, ia berkilah bahwa banjir Jakarta akan lebih mudah ditangani jika ia memiliki kewenangan sebagai presiden. Namun, satu dekade berlalu, permasalahan banjir tidak hanya tetap ada, tetapi semakin parah. Selama satu dekade Jokowi memimpin, janji menyelesaikan masalah banjir hanyalah omon-omon. Ini sepaket dengan kebiasaan lainnya, yaitu pendusta.
Banjir yang melanda Jabobek saat ini menjadi bukti nyata bahwa janji-janji Jokowi hanya sebatas retorika politik tanpa eksekusi yang nyata dan efektif. Berbagai proyek pengendalian banjir, seperti normalisasi sungai, sumur resapan, dan pembangunan waduk, terbukti tidak mampu mengatasi akar masalahnya. Bahkan, proyek sumur resapan yang sempat digembar-gemborkan sebagai solusi ternyata lebih banyak mendatangkan kritik daripada manfaat. Infrastruktur yang dibangun tidak mampu mengakomodasi intensitas hujan yang semakin tinggi, memperlihatkan buruknya perencanaan dan eksekusi kebijakan.
Lebih ironis lagi, di saat banjir semakin parah, pemerintah justru terlihat lebih fokus pada proyek-proyek mercusuar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), alih-alih menuntaskan permasalahan krusial yang berdampak langsung bagi jutaan rakyat. Ini menunjukkan bagaimana prioritas pemerintahan Jokowi lebih condong kepada pencitraan dibandingkan pada kesejahteraan masyarakat. Padahal, janji-janji yang diucapkan saat kampanye seharusnya menjadi komitmen kerja, bukan sekadar alat politik untuk meraih suara.
Jika dilihat lebih jauh, kegagalan Jokowi dalam menanggulangi banjir bukan sekadar soal teknis, tetapi juga soal pola kepemimpinan yang cenderung mengabaikan akar masalah dan lebih sibuk mencari kambing hitam. Ketika solusi yang dijanjikan tidak membuahkan hasil, retorika yang diusung selalu berputar pada alasan klasik seperti cuaca ekstrem, urbanisasi yang pesat, atau bahkan menyalahkan kepala daerah yang menjabat setelahnya. Padahal, sebagai pemimpin yang telah berkuasa lebih dari sepuluh tahun, seharusnya ada hasil nyata yang bisa dibanggakan, bukan sekadar janji yang terus berulang tanpa penyelesaian konkret.
Banjir Jakarta dan Jabodetabek saat ini adalah potret nyata kegagalan Jokowi dalam menunaikan janjinya. Ini bukan sekadar bencana alam, tetapi juga bencana kepemimpinan yang tidak mampu bekerja secara efektif. Jika dahulu ia mengklaim bisa mengatasi banjir dengan menjadi gubernur, lalu kembali berjanji bisa menuntaskannya jika menjadi presiden, kini realitas berbicara sebaliknya: banjir semakin parah, dan janji-janji itu terbukti kosong. Rakyat Indonesia kini melihat sendiri bahwa kepemimpinan yang penuh janji tidak selalu sejalan dengan kemampuan untuk bekerja dan menuntaskan masalah.
