Oleh : Malika Dwi Ana
Di bawah langit kelabu ibu kota, gedung-gedung tinggi di Sudirman gemetar oleh teriakan massa. Spanduk bertuliskan “Turunkan Tunjangan DPR!” dan “Keadilan untuk Affan!” berkibar di tengah kepulan asap gas air mata. Di balik kerusuhan yang melanda Jakarta, Solo, dan Makassar, sebuah rahasia gelap mengintai: utang tersembunyi 8.000 triliun rupiah, konon uangnya dicetak di percetakan rahasia tanpa sepengetahuan Peruri, mengalir seperti darah dalam nadi ekonomi Indonesia.
Bunker Rahasia di Solo
Di sebuah kompleks bawah tanah di pinggiran Solo, yang dijuluki “Bunker Voldemort”, tumpukan lembaran Rp 100.000 yang belum pernah tercatat di buku Bank Indonesia disimpan dalam brankas baja. Delapan puluh miliar lembar—80.000 ton uang kertas—konon dicetak oleh jaringan oligarki bayangan untuk menahan ambruknya rupiah selama pandemi COVID-19. “Ekspor kita lumpuh empat tahun,” bisik seorang informan dalam kajian tertutup para jenderal TNI, “tanpa uang ini, dolar kita sudah Rp 20.000 sejak 2020.” Dana ini, menurut narasi, mengalir ke proyek-proyek megah era Voldemort—jalan tol, bendungan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung—tanpa pernah menyentuh APBN resmi. Hanya segelintir pinjaman dari World Bank yang tercatat, sisanya adalah hantu keuangan.
Utang Bawah Meja ke Tiongkok
Di Beijing, para pejabat China Development Bank tersenyum licik. Utang 8.000 triliun (US$500 miliar) ini, menurut desas-desus, adalah kesepakatan business-to-business (B-to-B) yang tak pernah dilaporkan ke World Bank. Smelter nikel di Sulawesi, konon adalah bagian dari “biaya tutup mulut,” menyalurkan 5,2 juta ton bijih nikel ke Tiongkok, seperti yang pernah dibongkar almarhum Faisal Basri. Transaksi ini luput dari radar IMF dan BIS, tersembunyi di balik jaringan bank-bank bayangan. Namun, ketika Presiden dilantik pada 21 Oktober 2024, dia menemukan peti kas negara kosong. “Mana uangnya?” teriaknya dengan nada dingin di ruang rapat Istana, menatap para menteri warisan the Voldemort. Dua kali ia memanggil para oligarki—nama-nama besar yang mengendalikan tambang, energi, dan properti—tetapi mereka hanya menunduk, tanpa jawaban. Seperti Dejavu saat ada gebrakan meja di acara debat, “akan timbul tenggelam bersama rakyat.”
Perang Intelijen: Merah Putih vs. Geng Solo
Di balik layar, tiga skenario intelijen mulai terungkap, dibisikkan dalam kajian rahasia para jenderal purnawirawan. Skenario pertama: 332 jenderal purnawirawan, yang menamakan diri “Kelompok Merah Putih,” mengirim surat ke DPR dan MPR, menuntut sang Pupupapa turun dari jabatan wakil presiden. Mereka menuding pelanggaran konstitusi di balik kenaikannya, menyebutnya sebagai boneka “Geng Solo”—jaringan loyalis the Voldemort yang lahir dari kota kelahirannya. “Kami tidak akan diam melihat negara dikuasai dinasti,” kata seorang purnawirawan berpangkat tinggi, mengenang Dwifungsi ABRI yang pernah mereka junjung.
Skenario kedua: Presiden dengan cerdik, memobilisasi loyalisnya. Nama-nama seperti Syafri Syamsuddin, mantan Komandan Kopassus, dan Sugiono, tokoh misterius dari masa lalu, disebut-sebut memimpin jaringan lulusan SMA Taruna Nusantara yang kini menduduki posisi pangdam dan kapolda. Mereka adalah benteng Presiden, siap menjaga kekuasaan dari ancaman internal. Mutasi strategis di TNI dan Polri—seperti pembatalan mutasi Letjen Kunto—menjadi sinyal bahwa Presiden sedang memperkuat cengkeraman legitimasinya.
Skenario ketiga: “Partai Coklat” dan 200 prajurit TNI loyalis “Geng Solo” menjadi kartu As sang Voldemort. Di jalanan Jakarta, mereka diduga menyusup di antara massa demonstran, memicu kericuhan untuk melemahkan Presiden. Penjarahan rumah anggota DPR—Roni, NaUr, EkPat, Kuya—pada 30–31 Agustus 2025, konon adalah bagian dari rencana ini. “Ring-1 tahu akan ada penjarahan,” bisik seorang sumber intelijen, merujuk pada lingkaran inti Istana. “Mereka membiarkannya untuk mematahkan tulang punggung Geng Solo.” Namun, massa digiring dengan cerdik—polisi menangkap tujuh pelaku penjarahan, dan TNI memperketat pengamanan—sehingga penjarahan massal yang direncanakan gagal.
Demo dan Darurat Militer
Pada 25 Agustus, massa yang menamakan diri “Revolusi Rakyat Indonesia” menyerbu Jakarta, menuntut pembubaran DPR dan hukuman mati bagi koruptor. Tiga hari kemudian, kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas rantis Brimob, memicu amuk nasional. Gedung DPRD Solo dan Sulsel dibakar, tiga orang tewas di Makassar, dan Jakarta lumpuh. Di X, narasi liar menyebar: “Geng Solo sengaja membunuh pendemo untuk memicu kerusuhan, menjatuhkan Presiden, dan mengangkat Pupupapa!” Namun, Presiden tetap tenang. Dari Istana, ia mengumumkan perlindungan bagi pendemo damai, tetapi berjanji menghancurkan yang anarkis. “Kami tidak akan membiarkan negara ini jatuh ke tangan preman,” katanya menatap lurus ke kamera.
Di balik layar, intelijen mencatat ketegangan yang lebih dalam. Jika Presiden jatuh—entah karena pemakzulan atau kerusuhan—loyalisnya akan bergabung dengan Kelompok Merah Putih yang masih aktif di TNI dan Polri. Skenario darurat militer mulai dibisikkan: pengambilalihan kekuasaan melalui dekrit, mengingatkan pada masa Orde Baru. “Kami punya rencana,” kata seorang jenderal purnawirawan di kajian tertutup. “Jika negara ini kacau, TNI akan turun tangan.”
Pengejaran Oligarki dan “Geng Solo”
Kemarahan Presiden mencapai puncak ketika ia menyadari dana 8.000 triliun tak ada di bank. Ia memanggil para oligarki—penguasa tambang dan energi—dua kali, tetapi mereka hanya menawarkan alasan kosong. Kejaksaan Agung mulai bergerak. Reza Khalid, seorang pengusaha misterius, ditersangkakan, anaknya ditahan. Nama-nama besar seperti BAS, BGS, WT, ET, dan SMI disebut sebagai target berikutnya. “Mereka adalah tulang punggung utama mesin uang Geng Solo,” kata sumber intelijen, meski tanpa bukti konkret. Di jalanan, “Geng Solo” membalas dengan demo lanjutan, mencoba memanfaatkan kemarahan buruh dan mahasiswa. Namun, Presiden, dengan dukungan TNI dan Polri loyalis, tetap berdiri tegak.
Akhir yang Belum Pasti
Hingga 7 September 2025, Jakarta masih tegang vibesnya. Meski demo tak berlanjut dipastikan hingga 20 September, dibatasi oleh pengamanan ketat dan pernyataan Presiden yang menenangkan, sambil menunggu tuntutan 17+8 dipenuhi. 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang.17 tuntutan jangka pendek memiliki batas waktu atau deadline 5 September 2025. Sementara tuntutan jangka panjang mempunyai deadline 31 Agustus 2026.
Di Solo, bayang-bayang “Geng Solo” masih menghantui, sementara di Beijing, pejabat Tiongkok mengawasi dari kejauhan, menikmati keuntungan dari nikel dan utang yang tak pernah tercatat, alias hidden debt. Apakah ini akhir dari krisis, atau awal dari darurat militer? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi di balik kabut politik, satu hal pasti: rahasia 8.000 triliun tetap terkubur, menunggu untuk diungkap, tabir gelap menunggu disingkap.(MDA)
Jogja, 07092025
