Jakarta – Fusilatnews – Harga kelapa di pasar domestik melonjak tajam dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan ini dipicu oleh terbatasnya pasokan di dalam negeri akibat meningkatnya permintaan ekspor, khususnya ke pasar Tiongkok.
Untuk meredam lonjakan harga, pemerintah berencana menetapkan kebijakan pungutan ekspor (PE) terhadap komoditas kelapa. Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan memastikan, aturan tersebut akan segera diterbitkan dalam waktu dekat melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Petani memang cenderung memilih ekspor karena harganya lebih bagus. Tapi kita harus menyeimbangkan antara kebutuhan dalam negeri dan ekspor agar industri lokal tidak terganggu,” ujar Zulhas di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).
Zulhas menambahkan, surat keputusan terkait PE kelapa bulat sudah beredar dan tinggal menunggu waktu pengesahan. “Kalau tidak salah besok atau minggu ini ya. Tadi sih suratnya sudah ada, saya lupa tanggal pastinya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan hanya mengusulkan kebijakan pungutan ini, namun kewenangan final tetap berada di Kementerian Keuangan. “Tidak perlu Permendag, itu cukup PMK dan sudah kita sampaikan,” kata Wakil Menteri Perdagangan Budi Santoso di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menurunkan harga kelapa di pasar domestik sekaligus menjaga keseimbangan keuntungan antara petani dan pelaku ekspor.
Kenaikan harga kelapa terjadi seiring meningkatnya permintaan dari Tiongkok, yang kini mengolah kelapa menjadi santan untuk dicampurkan ke dalam kopi, menggantikan susu sapi. “Kelapa sekarang langka karena teman-teman dari Tiongkok mengolahnya jadi susu kelapa. Di sana tren kopi pakai santan sedang naik daun,” ungkap Zulhas dalam acara World of Coffee Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Tingginya permintaan global ini membuat harga kelapa melonjak, sementara produksi nasional justru mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor kelapa bulat mencapai 71.077 ton sepanjang Januari–Februari 2025, dengan 68.065 ton di antaranya dikirim ke Tiongkok. Di sisi lain, produksi nasional pada 2024 menurun 0,5 persen akibat dampak El Nino, menjadi 14,11 miliar butir.
Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri dalam negeri. Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) menilai ekspor besar-besaran berpotensi menguntungkan negara lain, sementara industri lokal kekurangan bahan baku.
Ketua Bidang Industri Aneka Produk Kelapa HIPKI, Dippos Naloanro Simanjuntak, menyebut hingga kini belum ada solusi konkret untuk kelangkaan kelapa. “Beberapa pelaku industri terpaksa mengurangi kapasitas produksi, bahkan menghentikan operasional,” ujarnya.
