Oleh : Hanif Sofyan
MESKIPUN jauh dari karut marut pertentangan politik Anies Baswedan dan para pihak yang merasa “ciut” atas elektabilitas Anies yang terus menguat jelang 2024, saya berusaha untuk netral, meskipun narasi akan tetap dianggap bagian dari politik. Seperti pilihan politik golput, yang dipahami secara politik, memilih atau tidak memilih adalah juga bagian dari pilihan politik. Semua dapat dipolitisasi sesuai kebutuhan. Namun, menarik mencermati pernyataan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono yang menyebut bahwa pihaknya sudah mengumpulkan catatan kepemimpinan Anies Baswedan selama lima tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, PDIP melihat dari pencapaian RPJMD 2017-2022, banyak program yang tidak jelas wujudnya, sehingga pihaknya memberikan penilaian nol dari berbagai kinerja yang telah dilakukan Anies selama menjabat gubernur.
Tentu saja kita bisa maklum dalam konteksnya politik, terlepas dari baik dan buruk, jika telah berlawanan arus politik, maka bisa saja terjadi “fenomena benci roman”. Ini menegasi kata orang bijak politik bahwa memang prinsip Machiavelli harus dimainkan dalam setiap perkara politik agar terlihat garang, padahal rapuh. Tak ada teman apalagi sahabat dalam politik, sekalipun mereka berkuda bersama, makan nasi goreng bersama, atau berintim politik di kereta api. Semuanya adalah bagian dari pencitraan politik, kamuflase dari apa yang dibahasakan secara halus sebagai konsolidasi, koalisi. Dalam politik, ternyata “politik dagang” juga menjadi item menarik—terutama dagang sapi. Entah mengapa harus sapi sebagai pilihannya. Barangkali karena proses tawar-menawarnya. Apalagi Politik Dagang Sapi dapat dipahami sebagai bentuk pemufakatan politik di antara partai, bisa juga dilakukan oleh sebuah partai dengan pihak-pihak tertentu melakukan tawar-menawar atau konsensi-konsensi lainnya untuk memenuhi keinginan masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya. Karena jelas yang bermain dalam proses politik dengan segala dinamikanya semuanya asli manusia yang cerdas-cerdas pula, bukan kumpulan sapi.
Mengapa harus nol?
Apakah dalam politik tak mengenal politik etis yang menghargai kinerja rival sebagai prestasi? Bagaimanapun hampir setiap pemain politik akan bermain aman sejak 100 hari pertama kinerjanya. Setidaknya jika ia punya 100 program, 10 persen saja sudah digolkan adalah tetap saja sebuah prestasi. Sekalipun prestasinya adalah semacam seremoni dari perayaan atau bangunan artifisial, tapi setidaknya mengubah wajah dan landskap Jakarta menjadi sedikit manis atau justru terlalu manis. Sehingga sulit untuk mengungkap pujian karena soal rivalitas itu. Dan bahwa kita semua meng-amini, “sebagian” pencapaian jika bisa disebut sebagai prestasi Anies atau siapapun yang menjadi pengganti gubernur yang lama, adalah bagian dari kesinambungan kerja-kerja pembangunan pendahulunya. Ada proyek yang baru bisa selesai dalam kontrak multiyears, ada yang bisa selesai dalam sekejap seperti kerjaan Sangkuriang membangun Tangkuban Perahu, tapi itu musykil. Jika Anies hanya sebagai pelanjut pembangunan karena tanggungjawab yang telah disematkan publik dalam sebuah elektoral, maka menjadi kewajibannya melanjutkan pembangunan yang tersisa, tertunda atau tak pernah terealisasi untuk dilanjutkan, diwujudkan atau diulang kaji mengikut perubahan sikon. Padahal kritik nol itu adalah bagian dari kritik atas diri sendiri dari partai lain yang sebelumnya menjadi pengusung jawaranya—dalam hal ini Jokowi yang sebelumnya adalah Gubernur Jakarta yang tidak lain diusung oleh partainya Gembong Warsono.
Politik santun
Ada baiknya untuk berusaha bersikap bijak sebagai politisi, untuk mau berendah hati mengakui apa yang telah diupayakan oleh orang lain sekalipun dalam konteks rivalitas. Bagaimanapun pencapaian pembangunan Jakarta adalah demi publik. Sekecil apapun hasilnya tetap saja sebuah hasil bukan preseden atau keburukan. Kecuali jika “prestasinya” adalah kejahatan semuanya. Tentu saja kita berharap, setelah Anies, para pelanjutnya akan melengkapi kerja-kerja yang kurang, tertinggal, belum selesai atau harus dikaji ulang untuk kebaikan semuanya. Jakarta adalah Indonesia mini, segala persoalan politiknya pun telah menjadi ajang gladi resik bagi pertarungan para parpol sebelum bisa masuk ke pilpres—termasuk 2024 yang akan begitu hot! Jadi kita maklum pastilah panas kompor gas Pilpres 2024 yang menjadi pemicu makin panasnya persaingan menuju kursi 2024. Apalagi PDIP-nya Gembong Warsono sedang ngotot mengincar kursi RI 1, sedangkan rivalitas utamanya tidak lain adalah mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang belum lama ini dinobatkan oleh Nasdem secara resmi sebagai calon kuatnya. Ayolah, berusaha berkokok lebih keras, asah taji intelegensianya. Saya tidak tahu apakah di akhir tulisan ini, saya masih netral atau ada tendensi mengarah ke satu titik pilihan politik tertentu. Anggaplah itu pilihan politik semu. Namun itulah realitas yang mestinya harus disikapi dengan bijak secara politik. Jika sebenarnya kita yakin suara kriris kita bertendesi sesuatu, akan lebih baik jika diam atau berpolitiklah santun dan bijak. Itu akan bisa mendulang elektabilitas, bukan menjatuhkan marwah sendiri. Waspadalah rakyat makin cerdas—sekalipun tengah begitu rapuh setelah hantaman pandemi dan transisi ekonomi setelahnya, apalagi jika benar resesi 2023 akan menghantui kita. Keep Clean Government, tetaplah damai, jaga demokrasi prosedural sebagai patron politik kita.
Hanif Sofyan | Wiraswasta | Pegiat literasi di walkingbook.org
Dikutip Kompas.com, Jumat 04 November 2022
