Oleh: Entang Sastaatmadja – Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat
Fenomena mafia beras di Indonesia bukan lagi sekadar isu, melainkan ancaman serius terhadap ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dengan lantang membongkar praktik curang para mafia yang telah merajalela selama bertahun-tahun—dari mengoplos beras subsidi, memainkan pasokan dan harga, hingga mengintimidasi pejabat negara.
Mafia beras telah menjadi simbol kerakusan yang merusak sendi-sendi perekonomian rakyat kecil. Mereka:
- Mengoplos beras subsidi dengan beras berkualitas rendah demi keuntungan kotor.
- Mengatur distribusi dan harga, layaknya kartel yang memeras dompet masyarakat.
- Mengintimidasi pejabat, termasuk Menteri Pertanian sendiri, yang berani mengungkap borok mereka.
Namun, Amran tidak mundur. Ia bersumpah akan terus melawan kelompok culas ini yang bukan hanya merugikan petani dan konsumen, tapi juga menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap negara.
Siapa dan Apa Itu Mafia Beras?
Istilah “mafia beras” merujuk pada praktik perdagangan yang tidak sehat dan tidak transparan. Mereka bisa berasal dari kalangan pengusaha, pedagang besar, hingga oknum dalam birokrasi. Modus operandi mereka meliputi:
- Penimbunan untuk menciptakan kelangkaan buatan.
- Manipulasi harga untuk keuntungan sepihak.
- Pencampuran bahan yang tidak layak konsumsi.
- Pemalsuan label agar tampak berkualitas tinggi.
- Penyimpanan dan pengemasan yang buruk, membuat beras rusak sebelum sampai ke tangan rakyat.
Lebih dari sekadar pelanggaran hukum, praktik mafia beras adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.
Negara Tidak Boleh Kompromi
Dalam menghadapi kejahatan sistemik ini, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah:
- Pengawasan pasar untuk mendeteksi kecurangan.
- Peningkatan cadangan beras nasional agar tak tergantung impor.
- Penguatan pengawasan impor guna membendung beras ilegal.
- Dukungan langsung ke petani melalui bibit, pupuk, dan alat pertanian.
- Penindakan hukum terhadap pelaku mafia.
- Optimalisasi lahan pertanian untuk meningkatkan produksi dalam negeri.
- Kerja sama multipihak, termasuk masyarakat, agar turut mengawasi.
Namun, strategi teknis saja tidak cukup. Apa yang dibutuhkan hari ini adalah tindakan politik nyata di lapangan: keberanian untuk menyeret para mafia ke meja hijau, dan membongkar jaringan kekuasaan yang selama ini melindungi mereka.
Mafia Beras Adalah Musuh Negara
Mafia beras bukan hanya penjahat ekonomi—mereka adalah musuh negara. Mereka menari di atas penderitaan rakyat miskin. Maka tak boleh ada kata kompromi. Jika negara ingin mendapat kembali kepercayaan rakyat, maka inilah saatnya: buktikan dengan aksi nyata bahwa mafia beras adalah musuh bersama yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya.
Rakyat menunggu.
Jangan biarkan beras menjadi senjata untuk memperkaya segelintir orang dan menyengsarakan banyak orang.

Oleh: Entang Sastaatmadja – Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat





















