Oleh: Ali Syarief
Setiap kebohongan yang dibiarkan tumbuh tanpa pertanggungjawaban akan melahirkan kebohongan yang lebih besar lagi, dan pada akhirnya, kebenaran akan menjadi barang langka
Takdir sejarah akan segera menulis babak baru dalam perjalanan bangsa ini. Pada 20 Oktober nanti, Jokowi akan meninggalkan kursi kekuasaan, sebuah kursi yang telah ia duduki selama dua dekade. Namun, bayang-bayang kegelapan tak henti-hentinya mengikuti jejak langkahnya, membayangi setiap pencapaian yang pernah ia klaim sebagai keberhasilan. Dan kini, sebuah pertanyaan besar yang belum terjawab—soal ijazahnya—terus mengintai seperti hantu di tengah malam.
Dari mobil Esemka yang ia gembar-gemborkan sebagai bukti kepiawaian anak bangsa, hingga tuduhan korupsi yang menyeret nama kedua anaknya—dilaporkan oleh Ubaidillah, seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta, kepada KPK—semuanya berkelindan dalam narasi suram yang mencerminkan kerusakan tatanan demokrasi dan penegakan hukum di era kepemimpinannya. Tak cukup sampai di situ, tragedi HAM di KM 50 menjadi noktah hitam yang sukar dihapus dari lembar sejarah bangsa ini, mencuatkan kegelisahan akan hilangnya keadilan yang begitu dinantikan.
Namun, dari segala kontroversi yang melingkupi kepemimpinan Jokowi, satu hal yang paling mengguncang adalah pertanyaan tentang keaslian ijazahnya. Jika pada akhirnya terbukti bahwa ijazah itu palsu, maka akan semakin jelas bahwa kejahatan yang ia lakukan selama ini nyaris sempurna—sebuah kejahatan yang dibangun di atas pondasi kebohongan, yang mengakar begitu dalam hingga menyentuh setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kita telah melihat bagaimana Jokowi, dengan segala kewenangan yang dimilikinya, secara aktif merusak tatanan demokrasi yang seharusnya menjadi benteng terakhir bagi kebebasan rakyat. Penegakan hukum yang seharusnya menjadi tiang keadilan, dirobohkan dengan semena-mena, digantikan oleh hukum rimba di mana yang kuat selalu menang. Dan jika benar bahwa ijazahnya palsu, maka ia telah merampas hak bangsa ini untuk dipimpin oleh seseorang yang benar-benar layak, seseorang yang telah melalui proses pendidikan yang sah dan diakui.
Bila kejahatan ini benar adanya, maka ia telah memperdaya bangsa ini dengan wajah kepalsuan yang tertutup rapi oleh topeng populisme. Kejahatan ini bukan hanya merugikan satu dua orang, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang telah menaruh harapan pada seorang pemimpin yang seharusnya bisa membawa perubahan nyata.
Kita tidak bisa terus membiarkan kebohongan ini merajai negeri. Setiap kebohongan yang dibiarkan tumbuh tanpa pertanggungjawaban akan melahirkan kebohongan yang lebih besar lagi, dan pada akhirnya, kebenaran akan menjadi barang langka yang sulit ditemui.
Kini, di ambang akhir kekuasaannya, saat segala topeng mulai jatuh satu per satu, saat kebenaran mulai menampakkan wajahnya yang asli, kita harus siap untuk menghadapi kenyataan pahit. Dan jika kenyataan itu mengungkapkan bahwa ijazah Jokowi memang palsu, maka kejahatannya akan tercatat dalam sejarah sebagai nyaris sempurna—sebuah kejahatan yang tak hanya merusak masa kini, tetapi juga menghancurkan masa depan.
Namun, kita masih memiliki kesempatan untuk meluruskan segala kekeliruan ini. Sebab, setiap kebohongan yang terungkap adalah awal dari kembalinya keadilan. Dan ketika keadilan itu terwujud, sejarah akan mencatat bahwa kita, rakyat Indonesia, tidak pernah menyerah dalam mencari kebenaran.
