Seandainya Indonesia menegakkan kehormatan seperti Jepang, pemimpin seperti Jokowi mungkin sudah lama menyudahi segalanya—bukan dengan pengalihan isu, tapi dengan pengunduran diri, atau bahkan harakiri.
Di Jepang, kehormatan seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa kuat ia bertahan dalam badai, tetapi dari seberapa jujur ia mengaku gagal. Dalam dunia yang mengagungkan “survival of the fittest,” Jepang tetap menjaga nilai lama: lebih baik mundur dengan hormat ketimbang bertahan dengan cela.
Koizumi: “Trust is the soul of politics.”
Mantan Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi pernah berkata, “Shinrai wa seiji no tamashii da” — “Kepercayaan adalah jiwa dari politik.” Dan ketika jiwa itu rusak, maka politik berubah menjadi sekadar perebutan kekuasaan tanpa arah. Maka tidak heran, saat rezim Koizumi menghadapi kritik tajam, ia mengambil keputusan tidak populer: reformasi pos dan memotong subsidi politisi senior dari partainya sendiri. Ia tahu, kepercayaan publik bukan warisan—ia harus terus diperjuangkan.
Joko Widodo mungkin tak pernah belajar dari Koizumi. Ia membangun pencitraan, tapi membiarkan kepercayaan publik luruh. Ia menjanjikan meritokrasi, tapi menghadiahkan kekuasaan kepada keluarga. Ia menjanjikan revolusi mental, tapi justru mempermalukan etika publik.
Yukio Hatoyama: “I failed because I broke my promise.”
Yukio Hatoyama mundur dari jabatan perdana menteri pada 2010, hanya sembilan bulan setelah menjabat. Alasannya? Ia gagal memenuhi janji untuk memindahkan pangkalan militer Amerika dari Okinawa. Dalam pidato pengundurannya, Hatoyama mengatakan dengan kepala tertunduk:
“Minasan no shinrai wo uragitta. Watashi wa yakusoku wo mamorenakatta. Sore ga watashi no shippai desu.”
(“Saya mengkhianati kepercayaan kalian. Saya gagal menepati janji. Itu adalah kegagalan saya.”)
Di Indonesia, Jokowi justru merayakan pengkhianatan terhadap janji politiknya. Dari menolak bagi-bagi kursi, hingga menjadikan putranya wakil presiden—semuanya dianggap sah asal diselubungi pencitraan. Bagi Jokowi, politik bukan soal janji, tapi soal daya tahan.
Fukuyama: “State-building requires trust, and trust is built on accountability.”
Yoshihiro Francis Fukuyama, pemikir politik berdarah Jepang-Amerika, menulis dalam Political Order and Political Decay: “Building a strong state is not enough. Without public trust and accountability, it becomes a predatory institution.”
Dan di sinilah posisi Indonesia kini: sebuah negara yang kuat secara birokrasi, tapi keropos secara etika. Kelembagaan berjalan, tapi tunduk pada kehendak keluarga sang presiden. Undang-undang bisa diubah demi satu anak, dan Mahkamah bisa diselewengkan oleh satu ayah.
Kita Bukan Jepang
Seandainya Joko Widodo terjadi di Jepang, ia mungkin sudah mundur sejak awal periode kedua. Atau bahkan, jika benar isu ijazah palsu itu terungkap secara terbuka dan adil, ia akan dikenang sebagai aib dalam sejarah politik.
Tapi kita bukan Jepang. Kita negeri yang mempercayai wacana lebih dari kejujuran. Kita lupa, bahwa pemimpin tidak hanya dinilai dari pembangunan jalan tol, tapi juga dari jalan moralnya. Dan bila jalan itu retak oleh nepotisme, pemalsuan, dan kebohongan, maka yang dibangun bukan peradaban—melainkan dinasti.
Keterangan Tambahan:
- Junichiro Koizumi menjabat sebagai PM Jepang 2001–2006, dikenal bersih dan anti-mainstream di dalam partainya.
- Yukio Hatoyama mundur tahun 2010 karena gagal menepati janji relokasi pangkalan AS di Okinawa.
- Francis Fukuyama adalah pemikir kenegaraan dan penulis buku-buku seperti The End of History dan Political Order and Political Decay, banyak mengulas tentang governance dan trust in democracy.
