Fusilatnews – Proyek ambisius Presiden Joko Widodo bernama Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), atau yang kini dijuluki “Whoosh”, adalah salah satu blunder paling monumental dalam sejarah pembangunan infrastruktur Indonesia modern. Ia diklaim sebagai simbol kemajuan, bukti modernisasi, dan transformasi transportasi. Namun, di balik lajunya yang menderu 350 kilometer per jam, kereta cepat ini justru melambangkan kecepatan pemerintah dalam mengabaikan akal sehat pembangunan.
Alih-alih menjadi solusi mobilitas rakyat, Whoosh adalah sebuah monumen megah yang hanya dinikmati segelintir orang berduit. Lajunya tak membawa manfaat nyata bagi mayoritas warga negara, tetapi bebannya kini ditanggung oleh semua rakyat Indonesia.
Proyek yang awalnya digadang-gadang sebagai kerja sama murni antarbisnis, tanpa jaminan negara dan tanpa sepeserpun menyentuh APBN, ternyata justru berubah menjadi beban fiskal. Negara masuk melalui penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN yang merugi, dan kini rakyat harus ikut menanggung utang yang semula diklaim bukan tanggung jawab mereka.
Harga tiket Whoosh tidak murah, stasiun yang dibangun tidak terintegrasi dengan pusat kota, dan dampak ekonominya tak sebanding dengan nilai investasinya yang membengkak menjadi lebih dari US$7,2 miliar. Lalu, apa yang sebenarnya dituju dari proyek ini?
Ironi lainnya, proyek yang diklaim membuka lapangan kerja itu justru diisi oleh operator asing. Bukan anak bangsa yang menduduki ruang kendali, melainkan teknisi dan operator asal Tiongkok. Dengan kata lain, rakyat Indonesia justru membayar orang-orang Tiongkok untuk menjalankan proyek yang dibangun di atas tanahnya sendiri—sekaligus membiayai promosi teknologi tinggi Tiongkok di Indonesia kepada dunia. Siapa yang bayar? Rakyat Indonesia.
Lebih mengejutkan lagi, pemerintah kini mulai mewacanakan perpanjangan jalur kereta cepat hingga ke Surabaya. Jika rute Jakarta–Bandung saja sudah membebani negara, bayangkan bagaimana proyek yang jauh lebih panjang itu akan menambah beban fiskal kita? Di saat defisit membengkak, subsidi dipotong, dan sektor-sektor vital seperti pendidikan dan pangan terabaikan, pemerintah justru sibuk membangun rel-rel kemegahan yang tak menyentuh kebutuhan rakyat.
Di atas semua itu, proyek ini telah menjelma menjadi cermin dari gaya kepemimpinan Jokowi: memburu citra pembangunan dengan mengorbankan rasionalitas kebijakan. Inilah wajah pembangunan yang semu. Teknologi tinggi yang hanya tampak di permukaan, tetapi keropos di dalam—baik dari sisi ekonomi, tata kelola, maupun keadilan sosial.
Kita memang perlu infrastruktur. Tapi yang lebih kita butuhkan adalah keberanian untuk berkata: pembangunan tidak boleh menjadi ilusi yang menindas. Blunder Jokowi ini harus dicatat sejarah, agar bangsa ini tidak kembali mengulangi kegilaan yang sama—berpesta di atas jerih payah rakyat yang lapar.
