Indonesia saat ini berada di ambang pintu bonus demografi, namun realitas yang ada tidak cukup memadai untuk mengantarkan negara ini menuju impian Indonesia Emas 2045. Setiap bayi yang lahir hari ini dibebani dengan hutang negara sebesar Rp 50 juta, suatu angka yang sulit dicerna oleh logika sehat dan menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan generasi penerus.
Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan. Namun, impian besar tentang Indonesia Emas baru diungkapkan setelah hampir seabad merdeka. Tantangan semakin berat ketika dari empat anak yang lahir, satu di antaranya dipastikan mengalami stunting yang akut dan mencemaskan. Stunting ini mengancam mereka untuk tidak bisa berpartisipasi penuh dalam membangun Indonesia Emas di dua puluh tahun mendatang. Generasi yang lahir saat ini adalah ahli waris masa depan, namun 25 persen dari mereka hidup dalam kondisi gizi buruk yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Alih-alih menjadi pendorong kemajuan, mereka justru menambah beban yang semakin berat.
Bonus demografi, istilah yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Population Fund (UNFPA), merujuk pada potensi pertumbuhan ekonomi akibat perubahan struktur umur penduduk dengan proporsi usia kerja yang lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Dalam kalkulasi matematis, bonus demografi diukur dengan menurunnya rasio ketergantungan suatu negara yang proporsional dengan peningkatan jumlah usia produktif. Namun, menurut PBB, bonus demografi tidak serta merta terjadi hanya dengan banyaknya penduduk usia produktif. Peningkatan produktivitas dari penduduk usia kerja juga harus terjadi.
UNFPA menyatakan bahwa suatu negara dapat menikmati bonus demografi ketika setiap individu menikmati kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, pekerjaan yang layak, dan kemandirian anak muda. Jika pakem ini dijadikan rujukan bagi Indonesia yang hendak menggedor gerbang Indonesia Emas pada tahun 2045, apakah kondisi dan situasi saat ini sudah memenuhi syarat tersebut? Sayangnya, kondisi tersebut hanya mungkin tercapai dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan berorientasi pada kesejahteraan.
Inilah dilema besar yang dihadapi Indonesia. Potensi bonus demografi yang ada tidak cukup kuat untuk mendorong generasi milenial saat ini mempersiapkan diri memasuki peradaban dunia yang semakin kompleks dan pesat. Biaya pendidikan yang tinggi menjadi penghalang utama di semua tingkatan, belum lagi persaingan tenaga kerja dengan tenaga kerja asing dan kondisi stunting yang memerlukan intervensi segera.
Indonesia harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang benar-benar mendukung kesehatan, pendidikan, dan kemandirian ekonomi rakyat. Tanpa langkah nyata, bonus demografi yang seharusnya menjadi peluang emas malah bisa berubah menjadi beban yang semakin menghambat kemajuan bangsa.
