Sejarah bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah hasil seleksi—siapa yang diangkat, siapa yang dilupakan, dan siapa yang “dibentuk” untuk memenuhi narasi kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, kita patut mempertanyakan satu hal mendasar: mengapa nama R.A. Kartini begitu diagungkan sebagai simbol emansipasi perempuan, sementara sosok seperti Laksamana Keumalahayati nyaris tenggelam dalam kesadaran kolektif bangsa?
Pertanyaan ini bukan untuk merendahkan Kartini, tetapi untuk menguji keadilan dalam konstruksi sejarah kita.
Kartini adalah seorang bangsawan Jawa, anak Bupati Jepara. Ia hidup dalam lingkungan feodal yang memberinya akses terhadap pendidikan dan korespondensi dengan dunia Barat. Pemikirannya tentang emansipasi perempuan, yang kemudian dibukukan dalam Habis Gelap Terbitlah Terang, memang memberi inspirasi. Namun, perlu dicatat: Kartini tidak pernah memimpin perlawanan fisik, tidak terjun langsung dalam medan konflik, dan gagasannya lebih banyak berkembang dalam ruang refleksi pribadi serta surat-menyurat dengan kalangan elite Eropa.
Sebaliknya, Keumalahayati adalah realitas yang jauh lebih keras. Ia bukan sekadar pemikir, melainkan pelaku sejarah dalam arti yang paling konkret. Ia memimpin armada laut Kesultanan Aceh, bahkan dikenal sebagai laksamana perempuan pertama di dunia. Dalam abad ke-16, ketika perempuan di banyak belahan dunia masih terkungkung, Keumalahayati sudah memimpin pasukan Inong Balee—pasukan janda-janda pejuang—melawan kolonialisme Portugis dan Belanda.
Ia bukan hanya simbol, tetapi aksi.
Perbedaan ini menjadi penting karena sejarah sering kali lebih menghargai simbol daripada tindakan. Kartini “aman” untuk dijadikan ikon: ia tidak mengancam struktur kekuasaan, bahkan narasinya mudah diadaptasi oleh kolonial Belanda sebagai wajah “kemajuan” yang mereka bawa ke Hindia. Sementara Keumalahayati adalah ancaman nyata bagi kekuatan kolonial. Ia adalah perlawanan hidup yang tidak bisa dikendalikan narasinya.
Di sinilah kita melihat bias sejarah: Jawa-sentris, kolonial-sentris, dan elit-sentris.
Kartini diangkat karena ia sesuai dengan konstruksi sejarah yang dibangun oleh penguasa—baik kolonial maupun pascakolonial. Ia menjadi wajah modernitas yang “jinak”. Sedangkan Keumalahayati, dengan keberanian dan militansinya, justru terlalu “liar” untuk dimasukkan dalam narasi yang ingin menampilkan Indonesia sebagai bangsa yang berkembang melalui “pencerahan”, bukan perlawanan.
Padahal jika kita berbicara tentang keberanian, kepemimpinan, dan kontribusi nyata dalam mempertahankan kedaulatan, Keumalahayati berada pada level yang jauh melampaui Kartini. Ia tidak hanya berbicara tentang perubahan—ia menciptakan perubahan dengan darah dan strategi.
Namun sejarah kita tampaknya lebih nyaman merayakan pena daripada pedang.
Ini bukan sekadar persoalan siapa yang lebih hebat, melainkan bagaimana kita menilai kontribusi. Apakah kita lebih menghargai gagasan yang belum sempat diwujudkan, atau tindakan nyata yang mengubah jalannya sejarah? Apakah kita ingin membentuk generasi yang mengagumi wacana, atau yang berani bertindak?
Mengangkat Keumalahayati bukan berarti menurunkan Kartini. Tetapi ini adalah upaya menyeimbangkan narasi, mengoreksi ketimpangan, dan membebaskan sejarah dari bias yang selama ini mengaburkan realitas.
Sudah saatnya sejarah Indonesia tidak hanya ditulis oleh mereka yang punya akses, tetapi juga oleh mereka yang benar-benar berjuang.
Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang—tetapi yang berani mengoreksi ingatannya sendiri.
