Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI).
Jakarta, Fusilatnews – Menjilat tampaknya sudah mulai menggejala menjadi budaya baru bangsa ini. Betapa tidak?
Diberitakan, beredar surat dengan kop Kementerian Agama Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, yang meminta Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat untuk memberikan testimoni atau kesaksian berisi apresiasi keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji 2024 oleh Kementerian Agama, dan agar Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI dihentikan.
Seperti dilansir sejumlah media, surat tersebut bernomor B-1139/Kk.32.01/01/HM.01./07/2024 tertanggal 22 Juli 2024.
Dalam surat itu, Kemenag Bintan meminta agar Ketua MUI setempat membuat pernyataan testimoni berisi apresiasinya atas keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dalam sebuah video pendek.
Namun, hal tersebut dibantah Kemenag. Instansi yang kini dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas itu mengklaim tidak pernah menginstruksikan hal tersebut.
Makjleb! Apa yang dilakukan Kemenag Kabupaten Bintan ini, jika surat itu memang benar ada, mengingatkan kita akan testimoni serupa dari sejumlah rektor dalam sebuah video yang berisi apresiasi terhadap kinerja Presiden Joko Widodo menjelang Pemilu 2024 lalu.
Bedanya, testimoni atas keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 tersebut dilakukan setelah DPR membentuk Pansus Haji untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, sementara testimoni yang mengapresiasi kinerja Jokowi dilakukan setelah para sivitas akademika dari sejumlah perguruan tinggi mengkritik politik dinasti Jokowi usai lolosnya putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan No 90 Tahun 2023.
Bedanya lagi, bila perintah testimoni soal keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji 2024 ini diduga berasal dari pihak internal Kemenag, maka perintah testimoni keberhasilan kinerja Presiden Jokowi diduga berasal dari pihak kepolisian.
Dikutip dari Tempo.co, 8 Februari 2024, ada sejumlah universitas yang rektor atau wakil rektornya memberikan testimoni keberhasilan pemerintahan Jokowi. Antara lain Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Muhammadiyah Semarang dan Universitas Sultan Agung, ketiganya di Semarang, Jawa Tengah, serta Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Mengapa ada pihak-pihak yang menempuh cara-cara kampungan dan murahan seperti itu?
Pertama, mungkin mereka sudah tidak punya cara-cara elegan dan berkelas lagi. Hanya orang-orang tak percaya diri dan tak berintegritas yang sanggup melakukannya.
Kedua, mungkin budaya menjilat memang sudah menjangkiti bangsa ini. Rasa malu dan ewuh-pakewuh sudah tak ada lagi.
Ketiga, ada simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara si penjilat dan yang dijilat.
Yang dijilat tentu saja yang memegang kekuasaan, dan yang menjilat adalah yang berharap “berkah” dari kekuasaan.
Keempat, mungkin Kemenag Bintan belajar dari langkah sejumlah rektor dan wakil rektor yang ternyata berhasil mengantarkan Jokowi memperpanjang kekuasaannya melalui wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, dan juga capres terpilih Prabowo Subianto.
Testimoni itu sah-sah saja. Apalagi fakta itu terkadang nisbi, tergantung dari sudut mana kita memandang. Fakta yang sama bisa terlihat positif dan sebaliknya bisa pula terlihat negatif.
Hanya saja, seyogianya testimoni itu dilakukan atas prakarsa atau inisiatif sendiri, bukan atas pesanan dari pihak lain dengan motif “take and give”. Apalagi kalau sebuah fakta sudah direkayasa sedemikian rupa kemudian dijadikan bahan testimoni.
Cara menghentikan Pansus Haji pun tak patut dilakukan dengan cara murahan semacam itu. Tetapi dengan cara elegan, misalnya Kemenag menyajikan semua data yang diminta dan juga menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan di dalam rapat-rapat Pansus Haji.
Gus Yaqut tak perlu takut jatuh dan kehilangan kekuasaan, karena hanya dalam waktu tersisa dua bulan lagi, nyaris mustahil Pansus Haji mampu menjatuhkan Anda.
Diketahui, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang juga Wakil Ketua DPR dan Ketua Tim Pengawas Haji DPR memang terlihat “semangat 45” dalam pembentukan Pansus Haji. Bahkan di masa reses pun pansus ia instruksikan tetap bekerja. Sebab itu, wajar jika Cak Imin dituduh punya ambisi pribadi untuk menyerang balik Gus Yaqut dan kakandanya, Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang kerap menyerang Cak Imin dan PKB.
Akan tetapi, ketika Pansus Haji sudah mendapatkan persetujuan DPR, berarti itu sudah menjadi milik lembaga legislatif itu.
Dan DPR punya hak melakukan pengawasan terhadap pemerintah, dan hak itu dijamin konstitusi. Sebab itu, suka tidak suka, siap tidak siap, Gus Yaqut harus menghadapi Pansus Haji. Puja-puji terhadap kinerja Anda pun tak ada artinya di mata Pansus Haji.
Ada pernyataan menarik mantan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi yang ia sampaikan saat menerima Nobel Perdamaian 1991 yang patut menjadi renungan Gus Yaqut.
Katanya, “Bukan kekuasaan yang merusak watak, melainkan ketakutan. Takut kehilangan kekuasaan merusak mereka yang berkuasa, takut dilanda kekuasaan merusak mereka yang dikuasai.”
Jika Gus Yaqut sudah diliputi ketakutan, maka watak, karakter atau akhlak Anda akan rusak.
